RASIKAFM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah mulai mematangkan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah pada 2027. Persiapan tersebut dilakukan sejak 2026 melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur pendukung, hingga penciptaan iklim investasi yang ramah bagi pelaku usaha.
Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Provinsi Jawa Tengah, Endro Wicaksa, mengatakan tahun 2026 menjadi fase penting dalam menyiapkan fondasi pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan.
“Tahun 2026 menjadi pondasi penting dalam menyiapkan target pembangunan 2027. Kami berfokus pada capacity building SDM pariwisata serta optimalisasi destinasi utama seperti kawasan Borobudur, Dieng hingga koridor utara atau POKOP. Targetnya, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Jawa Tengah dapat meningkat hingga 3,85 persen,” ujar Endro, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, akademisi, media massa, hingga masyarakat sebagai pemilik langsung destinasi wisata.
Selain meningkatkan kualitas SDM, pemerintah juga menaruh perhatian pada pengembangan infrastruktur penunjang, mulai dari akses jalan, transportasi, fasilitas umum, hingga peningkatan kualitas pelayanan di destinasi wisata.
Sementara itu, Deputi Kepala KPw BI Provinsi Jawa Tengah, Andi Reina Sari, menegaskan Bank Indonesia mendukung pengembangan sektor pariwisata karena memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Menurutnya, sektor pariwisata mampu menarik investasi baru di luar sektor industri pengolahan sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Pengembangan pariwisata merupakan sarana efektif untuk menarik aliran investasi baru di luar sektor industri pengolahan. Kami mendukung upaya pemerintah dalam mempermudah akses dan izin usaha dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),” kata Andi.
Ia menambahkan, investasi yang masuk nantinya tidak hanya berupa pembangunan hotel atau penginapan, tetapi juga fasilitas transportasi, pusat ekonomi kreatif, hingga pengembangan UMKM yang menjadi bagian dari rantai nilai pariwisata.
Dalam rangka memperkuat strategi tersebut, Jawa Tengah juga belajar dari keberhasilan Bali yang selama puluhan tahun berhasil membangun industri pariwisata berbasis budaya.
Ketua PHRI Bali, Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau yang akrab disapa Cok Ace, menjelaskan keberhasilan Bali bukanlah hasil yang diperoleh dalam waktu singkat. Dibutuhkan proses panjang, konsistensi, serta dukungan penuh masyarakat.
Ia mencontohkan keberhasilan Desa Penglipuran yang kini dikenal sebagai salah satu desa wisata terbaik di dunia.
Menurut Cok Ace, Desa Penglipuran mulai dikembangkan sebagai desa wisata sejak tahun 1993. Namun perkembangan yang benar-benar signifikan baru dirasakan setelah pandemi COVID-19, terutama mulai tahun 2023.
Artinya, perjalanan menuju desa wisata yang sukses membutuhkan waktu hampir tiga dekade.
“Bali bisa seperti sekarang karena kekuatan budayanya. Pariwisata yang berkembang saat ini merupakan hasil proses yang sangat panjang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pada tahap awal masyarakat Penglipuran sempat menolak rencana pengembangan desa wisata karena khawatir kampung mereka hanya menjadi tontonan wisatawan tanpa memberikan manfaat nyata bagi warga.
Karena itu, pemerintah desa bersama berbagai pihak membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun pemahaman bahwa pelestarian budaya dan lingkungan justru menjadi modal utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kini kondisi tersebut berubah. Warga semakin sadar menjaga kebersihan desa, melestarikan budaya, serta mengembangkan berbagai usaha yang mendukung sektor pariwisata.
Cok Ace menilai banyak daerah terlalu terburu-buru mengejar status sebagai desa wisata. Padahal yang lebih penting adalah membangun kualitas desa terlebih dahulu.
Menurutnya, istilah “desa wisata” sering kali menimbulkan ekspektasi yang keliru. Masyarakat mengira setelah mendapatkan status tersebut, wisatawan akan langsung berdatangan sehingga berbagai usaha seperti restoran maupun penginapan segera memperoleh keuntungan.
“Yang paling penting adalah membangun desa terlebih dahulu agar bersih, tertata, jalannya baik, dan lingkungannya nyaman. Semua itu pertama-tama untuk kepentingan masyarakat desa sendiri. Jika suatu saat wisatawan datang, itu merupakan dampak lanjutan dari desa yang sudah berkembang dengan baik,” jelasnya.
Selain pembangunan desa, Cok Ace juga mengingatkan pentingnya penerapan konsep 3A, yaitu Attraction, Accessibility, dan Amenity.
Atraksi yang unik harus didukung akses yang mudah serta fasilitas yang memadai. Ketiga unsur tersebut harus dibangun secara seimbang agar destinasi memiliki daya saing tinggi.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keaslian budaya dan kelestarian lingkungan sebagai pembeda utama setiap destinasi wisata.
“Kunci utama pengembangan destinasi terletak pada diferensiasi atraksi. Pengelola wisata harus mampu menjaga keaslian budaya serta nilai konservasi alam agar memiliki daya tarik yang kuat, terutama bagi wisatawan mancanegara,” katanya.
Pelajaran dari Bali tersebut menjadi referensi penting bagi Jawa Tengah dalam mengembangkan destinasi unggulan seperti Borobudur, Dieng, Karimunjawa, kawasan POKOP, hingga berbagai desa wisata di Kabupaten Semarang, Salatiga, dan daerah lainnya.
Melalui sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku industri pariwisata, akademisi, media, dan masyarakat, Jawa Tengah optimistis mampu membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, ramah investasi, tetap menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
