Rubrik

Pembangunan transportasi di Indonesia antara 2015-2024, termasuk infrastruktur jalan tol, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api, menjadi bagian penting dalam menuju Indonesia Emas 2045, menurut data Kementerian PUPR 2024. Dengan cakupan seperti tol Trans Sumatera yang belum sepenuhnya terhubung dan tol Trans Jawa yang telah terhubung sejak 2018, pembangunan ini berlokasi di berbagai wilayah Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, dan perbatasan Indonesia.

Program transportasi publik menjadi salah satu isu yang potensial untuk dibahas dalam debat Pilkada 2024 di Jawa Tengah, terutama karena banyak angkutan perkotaan dan perdesaan yang tidak beroperasi. Pilkada serentak yang akan diadakan pada 27 November 2024 ini akan menjadi kesempatan bagi calon kepala daerah untuk menawarkan solusi bagi permasalahan transportasi yang krusial di wilayahnya.

Pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan dalam Rancangan APBN 2025 sebesar 36% menjadi Rp 24,8 triliun mengancam kemajuan sektor transportasi di Indonesia, berlawanan dengan slogan “Nusantara Baru, Indonesia Maju”. Dengan anggaran yang terus menurun sejak 2020, transportasi perintis kemungkinan besar akan terkena imbas, bahkan ada yang mungkin dihilangkan.

Sepeda listrik berisiko menimbulkan kecelakaan di jalan karena banyak pengguna memanfaatkannya hingga jalan raya, meski trotoar bisa dilewati kendaraan ini, namun tidak cukup memadai. Sepeda listrik yang tidak berbunyi dan berkecepatan rendah menambah risiko di jalan umum, terutama di jalan nasional yang minim trotoar. Pengendalian dimulai dari hulu dengan mengingatkan pembeli bahwa kendaraan ini tak boleh dioperasikan di jalan umum, melalui edukasi dari dealer saat pembelian.

BisKita merupakan inisiatif pembenahan angkutan umum yang diluncurkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2021 sebagai respon terhadap kondisi angkutan umum berbasis jalan di Bodetabek yang memprihatinkan, dengan banyak angkot berusia di atas 10 tahun yang semakin tidak diminati penumpang.

Pembenahan angkutan umum di Indonesia memerlukan keterlibatan berbagai pihak selain Kementerian Perhubungan, seperti Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, serta alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Contohnya, Kota Semarang membutuhkan waktu lima tahun untuk mengoperasikan Bus Trans Semarang sejak dirintis pada 2005, dan delapan tahun untuk Bus Trans Jateng yang mulai beroperasi pada 2017.

Angkutan umum sudah menjadi kebutuhan dasar selain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan. Maka dari itu perlu tindakan khusus dari pemerintah agar tidak mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakatat Kasus perumahan bersubsidi yang mangkrak perlu terobosan solusi agar tidak terus berulang. Hunian yang terbengkalai dipicu beberapa hal, yakni pembeli baru sadar rumah yang dibeli jauh dari transportasi … Read more