Jalan Tol Trans-Sumatera merupakan jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dari Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh sebagai kelanjutan Tol Jakarta–Merak di Pulau Jawa. Pembangunan tol ini melibatkan PT Hutama Karya (Persero) yang ditugaskan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden.
Pejabat negara, kecuali presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan patwal, hal ini disampaikan Wakil Ketua Pemberdayaan dan pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno Patroli dan pengawalan atau patwal yang belakangan menimbulkan persepsi kurang baik dari masyarakat. Terlebih yang terjadi belakangan ini kabar iring-iringan kendaraan berplat RI 36 yang dikawal patwal memicu perdebatan di media sosial.
Kewenangan aturan lalu lintas ada di Kemenhub dan penegakannya ada di Korlantas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) hanya melaksanakan hal terkait penyediaan infrastruktur. Secara investasi, jumlah Motor Gede (Moge) di Indonesia tidak signifikan untuk kelayakan. Memasukan semua jenis motor ke dalam tol mungkin ada pengaruh positif terhadap pendapatan. Khususnya tol dalam kota, tetapi ini akan menghilangkan fungsi jalan tol sebagai jalan bebas hambatan.
Stasiun Whoosh Karawang resmi dibuka pada 24 Desember 2024, dengan waktu tempuh perjalanan hanya 15 menit dari Stasiun Halim. Pembukaan stasiun ini dilakukan oleh pihak Kereta Cepat Whoosh untuk mengoptimalkan layanan transportasi cepat di wilayah Karawang. Stasiun ini berlokasi di Karawang, dengan akses utama melalui Jalan Badami Grand Taruma/Resinda Park, meskipun terdapat kendala longsor di sisi kanan jalan Pangkalan serta hambatan portal di jalur alternatif via Jalan Kawasan Trans Heksa Karawang (THK).
Angkutan umum memiliki korelasi besar terhadap kemiskinan, terutama di daerah yang akses transportasinya buruk, dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pengelola anggaran transportasi. Program BTS untuk angkutan umum pada 2024 di 11 kota dengan 46 koridor mendapat alokasi Rp 437,9 miliar, tetapi pada 2025 menyusut menjadi Rp 177,5 miliar untuk enam kota lama dan dua kota baru, seperti tercatat dalam data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat pada Januari 2025.
Pendidikan Keselamatan Berlalu lintas harus dimulai sejak dini, terutama dari tingkat sekolah dasar. Anak-anak perlu dibekali pemahaman mendalam tentang pentingnya keselamatan di jalan agar kelak mereka tumbuh menjadi pengendara yang bertanggungjawab (Rivan A. Purwantono, 8 Januari 2025) Pendidikan berkeselamatan berlalu lintas penting dilakukan sejak dini untuk membentuk generasi pengguna jalan dan pengendara yang disiplin dan … Read more
Kecelakaan angkutan logistik setiap hari terjadi di negeri ini, bahkan bisa mencapai tujuh kali kejadian dalam sehari. Armada truk menduduki peringkat kedua penyebab kecelakaan lalu lintas meski jumlah armada truk lebih sedikit ketimbang kendaraan roda empat. Pengawasan terhadap operasional angkutan barang belum maksimal. Memang ini punya konsekuensi terhadap tarif angkutan barang. Tidak masalah, yang paling penting adalah keselamatan bertransportasi bagi semua warga terjamin.
Untuk membenahi aktivitas truk dengan dimensi dan muatan berlebih (over load over dimension/ODOL), Kementerian Perhubungan jangan fokus di jalan raya. Namun dapat mengoptimalisasi angkutan KA. Terlebih di jalan raya masih rawan pungutan liar (pungli) dan cawe-cawe oknum aparat penegak hukum (APH) di jembatan timbang. Peran moda jalan yang terlalu dominan, komposisi setiap moda dalam angkutan … Read more
Jaminan BPJS Kesehatan dapat diberikan kepada pengemudi truk dalam upaya pemerintah memberikan perhatian buat pengemudi truk. Tanpa pengemjdi truk yang sehat jangan diharapkan angkutan logistic kita juga sehat. Pengemudi truk adalah ujung tombak penyelenggaran angkutan logistik yang sehat. Sebagian besar kecelakaan moda jalan raya disebabkan oleh faktor manusia, kemudian diikuti oleh faktor sarana dan faktor … Read more
Liberalisasi angkutan barang yang semua diserahkan ke mekanisme pasar perlu di tinjau ulang. Di negara maju mekanisme pasar berjalan. namun masih ada norma-norma batasan, seperti aturan teknis keselamatan kendaraan, regulasi pengemudi dan lain-lain yang dijalankan secara ketat. Liberalisasai hanya pada penegnaan tarif dengan tetap memenuhi standar. Di Indonesia, liberalisasi di sisi tarif, sementara standar keselamatan … Read more