Menurut Ganjar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya sudah sejalan dengan program itu. Tugas pemerintah daerah saat ini adalah menyiapkan data itu dengan benar, sesuai fakta, dan sesuai dengan data dari pemerintah pusat. Tentunya agar kelompok sasaran dapat dijangkau oleh bantuan dan tidak meleset.
“Tadi saya minta Pemda untuk menghitung dari desil satu di lima kabupaten prioritas itu untuk dipetakan. Setiap nama, alamatnya di mana, kondisi hari ini seperti apa, dan bantuan yang sudah didapat seperti apa. Kalau kemudian kita mau aksi untuk tiga bulan ke depan, penyelamatan apa yang musti dilakukan kepada mereka agar terentaskan dengan cepat,” kata Ganjar.
Ganjar menambahkan, ada beberapa indikator yang bisa dijangkau dengan cepat dalam waktu tiga bulan. Di antaranya program penyelesaian atau bantuan fisik. Misalnya dengan memberikan bantuan RTLH lengkap dengan jamban, listrik, dan sumber air yang bagus. Selanjutnya bantuan berupa makanan atau asupan gizi yang perlu dipenuhi.
“Tapi akan agak sulit kalau kita bicara pendidikan. Kalau mereka masuk skor pendidikan rendah seperti tidak lulus SD, tidak lulus SMP, maka akan masuk kategori rendah. Itu tidak bisa dicapai dalam waktu tiga bulan. Kalau bicara asupan gizi, berapa protein yang dimakan tiap hari, itu dengan bantuan akan bisa diberikan dengan cepat,” katanya.
Sebagai informasi, pemerintah pusat telah menargetkan penanggulangan kemiskinan ekstrem nasional sebanyak 20 persen pada tahun 2021. Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat dengan menteri dan gubernur se-Indonesia meminta dalam tiga bulan ke depan dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem pada sekitar 2 juta penduduk.
Untuk mencapai target tersebut, Ma’ruf Amin meminta setiap provinsi memetakan lima kabupaten prioritas untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri lima kabupaten dengan kemiskinan ekstrem tersebut antara lain Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dna Kabupaten Kebumen.
