KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Lantik Empat Penjabat Kepala Daerah, Ganjar: Jaga Integritas, Kerja Profesional

Lantik Empat Penjabat Kepala Daerah, Ganjar: Jaga Integritas, Kerja Profesional

Lantik Empat Penjabat Kepala Daerah, Ganjar: Jaga Integritas, Kerja Profesional

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik empat Penjabat (Pj) kepala daerah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Minggu (22/5/2022). Ia mengingatkan agar keempatnya menjaga integritas, bekerja secara profesional, dan punya gerakan antikorupsi.

Empat penjabat kepala daerah yang dilantik antara lain, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Drs. Sinoeng Noegroho Rachmadi, MM sebagai Penjabat Walikota Salatiga. Kepala Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tri Harso Widirahmanto, SH sebagai Penjabat Bupati Banjarnegara. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Edy Supriyanta, ATD, SH, MM sebagai Penjabat Bupati Jepara. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Drs. Lani Dewi Rejeki, MM sebagai Penjabat Bupati Batang.

“Ada empat yang kita siapkan dan tadi pagi saya komunikasi dengan Mendagri. Beliau mem-briefing kepada kami untuk memberikan rambu-rambu kepada para penjabat ini,” kata Ganjar ditemui usai pelantikan.

Ganjar menjelaskan, rambu-rambu tersebut diberikan karena kewenangan empat Penjabat Kepala Daerah tersebut berbeda dengan Kepala Daerah dari hasil pilkada. Maka Penjabat Bupati/Walikota tidak boleh mengganti dan tidak boleh mencabut izin agar stabilitas pemerintahan bisa berjalan. Termasuk netralitas dal Pilkada dan harus menyiapkan Pilkada berikutnya dengan baik.

“Saya minta untuk menjaga integritas karena banyak (contoh) yang kemudian bermain-main. Layani masyarakat dengan baik, karena mereka semua PNS saya minta kerja dengan baik, kerja yang profesional. Saya peringatkan juga semua punya gerakan antikorupsi. Ini kan bisa jadi dua tahun (menjabat),” jelasnya.

Ganjar juga mengingatkan kepada keempat penjabat agar memiliki nomor yang bisa diakses rakyat sehingga bisa lebih cepat dalam melayani masyarakat. Penjabat Bupati/Walikota juga harus memberikan laporan setiap tiga bulan dan dilakukan evaluasi.

“Report (laporan) yang ada akan kita evaluasi. Jadi kalau kerjanya bagu ya terus, kalau tidak maka kita akan usulkan nanti untuk mereka dievaluasi. Pesan paling penting itu. Insyaallah dari empat (penjabat) ini sudah masuk dalam TPA Presiden jadi saya kira sudah diseleksi betul oleh pemerintah pusat,” katanya.

Selain itu, Ganjar juga memberikan pesan kepada empat Penjabat Kepala Daerah untuk memperhatikan persoalan  kemiskinan dan persoalan ekonomi khususnya pasca-pandemi. Misalnya untuk Penjabat Bupati Batang diminta untuk menjaga kawasan industri yang sedang dikerjakan.

“Batang ini ada kawasan industri yang sedang dikerjakan, saya minta untuk menjaga. Jangan sampai ada yang mempersulit, jangan sampai ada pungli, dan awas hati-hati conflict of interests (konflik kepentingan) khususnya yang berkaitan dengan ekonomi. Rasa-rasanya sih beliau siap dan nanti saya akan segera turun sehingga apa yang sudah menjadi komitmen para investor itu berjalan dengan baik,” kata Ganjar.

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

DPC GEKRAFS Salatiga Dikukuhkan, Potensi Ekonomi Kreatif Terus Dikembangkan hingga Pasar Internasional
DPC GEKRAFS Salatiga Dikukuhkan, Potensi Ekonomi Kreatif Terus Dikembangkan hingga Pasar Internasional
Gagal Salip dari Sebelah Kiri, Pengendara Motor Diduga Terlindas Truk di Dekat Exit Tol Salatiga
Gagal Salip dari Sebelah Kiri, Pengendara Motor Diduga Terlindas Truk di Dekat Exit Tol Salatiga
Persoalan pengelolaan dan lelang tanah Bondo Deso di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan diajukan terkait masuknya tanah bengkok Kepala Dusun Borangan Heny Affandi dalam daftar lelang. Kedua pihak menyatakan siap memberikan keterangan dan dokumen kepada aparat penegak hukum.
Polemik Tanah Bondo Deso, Kadus Borangan, Mulai Babak Baru. Seperti apa?
Yakuza Maneges wilayah Salatiga dan Semarang menyiapkan pendampingan hukum serta posko pengaduan 24 jam bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum atau menjadi korban kekerasan. Komitmen itu disampaikan usai deklarasi di Grand Wahid Hotel Salatiga, Sabtu (3/10/2026), dengan melibatkan pengacara untuk mendampingi korban tanpa melihat latar belakang pihak yang terlibat.
Deklarasi Yakuza Maneges Salatiga, Hadirkan Perubahan Positif, Berikan Manfaat Nyata di Masyarakat
[pekok2]