KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Salatiga Memang Beda! Pemkot Berencana Terapkan Jumat Tanpa Kendaraan

Salatiga Memang Beda! Pemkot Berencana Terapkan Jumat Tanpa Kendaraan

Salatiga Memang Beda! Pemkot Berencana Terapkan Jumat Tanpa Kendaraan

Wacana penerapan WFH bagi ASN sebagai upaya penghematan BBM dikaji Pemkot Salatiga di Salatiga, Rabu (1/4/2026). Pemerintah memilih alternatif Jumat tanpa kendaraan bermotor guna efisiensi energi, menjaga kinerja ASN, serta mendorong penggunaan transportasi umum dan gaya hidup sehat
Foto dok IST
Kantor wali kota Salatiga

RASIKAFM.COM | SALATIGA — Imbas adanya perang di Iran yang menyebabkan harga bahan bakar minyak (BBM) semakin naik, membuat pemerintah melakukan langkah penghematan energi. Salah satunya adalah menerapkan Work From Home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN).

Namun menurut Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, pihaknya akan melakukan kajian lebih mendalam terkait kebijakan tersebut. Hal itu dilakukan untuk melihat efektivitas jika ASN bekerja dengan sistem WFH.

“Untuk tujuan efisiensi bahan bakar memang iya, tetapi harus dikaji apakah betul-betul efektif untuk kinerja. Karena saya khawatir WFH seperti ini dijadikan long weekend nantinya,” kata Robby.

Robby mengaku pihaknya setuju dengan adanya efisiensi BBM. Namun, langkah efisiensi yang dilakukan tidak harus dengan WFH, melainkan bisa dengan memberlakukan hari Jumat tanpa kendaraan bermotor.

“Yang dekat bisa jalan kaki atau bersepeda, yang agak jauh pergunakanlah transportasi umum. Sehingga dengan itu transportasi umum juga akan diberdayakan lebih baik,” terang Robby.

Jika hal tersebut dilakukan, lanjut Robby, tidak hanya melakukan efisiensi BBM, tetapi juga dapat membudayakan hidup sehat. Robby juga meminta masyarakat tidak panik dengan isu kenaikan BBM.

“Karena semua upaya-upaya pemerintah juga sudah ada langkah-langkah preventif untuk hal itu. Ini efisiensi untuk jaga-jaga supaya tidak ada pemborosan BBM. Tidak perlu paniklah, insyaallah tidak akan menimbulkan gejolak yang meresahkan,” jelasnya.

Diketahi sebelumnya melalui surat edaran (SE) MenPAN-RB dan Mendagri yang menyatakan bahwa WFH dilakukan satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.

Sementara itu Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, menyebut pihaknya masih mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk melakukan kajian terlebih dahulu.

Saat ini sebagai langkah efisiensi BBM yang semakin melambung tinggi, Pemkot Salatiga mengimbau agar setiap Jumat tidak menggunakan kendaraan bermotor ke kantor, baik untuk ASN maupun pegawai swasta.

Sekda Salatiga, Muthoin, menambahkan saat ini pihaknya sedang menyiapkan Surat Edaran (SE) yang berisi gerakan Jumat tanpa kendaraan bermotor. Nantinya, SE tersebut akan disebarkan di seluruh instansi pemerintah, BUMD, hingga perusahaan swasta di Salatiga.

“Kami sedang menyiapkan SE (Surat Edaran) untuk Jumat tanpa kendaraan bermotor,” terang Muthoin.

Robby berikan keterangan media

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Polres Semarang menyiapkan satuan tugas penegakan hukum untuk mengantisipasi perjudian atau praktik botoh dalam Pilkades serentak 2026. Pengamanan juga mencakup potensi konflik antarcalon dan isu lokal di 140 desa pada 19 kecamatan. Sebanyak 787 personel disiapkan dan diperkuat personel BKO serta satu SST Brimob dengan sistem rayonisasi.
Cegah Pilkades di Kabupaten Semarang Jadi Arena Judi, Polisi Siapkan Satgas Penegakan Hukum
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Semarang dan Jawa Tengah pada Selasa, 6 Oktober 2026, didominasi kondisi cerah hingga berawan. Hasil pengamatan pukul 05.30 WIB mencatat suhu udara Semarang 27,7°C dengan kelembapan 75%. Suhu harian diprakirakan berkisar 27–36°C dengan kelembapan 40–75%, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian pegunungan Jawa Tengah bagian tengah.
09 Oktober 2026: Cuaca Semarang Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Pegunungan
Pemkab Semarang memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB-P2 hingga 31 Oktober 2026. Wajib pajak yang membayar sampai batas waktu tersebut tidak dikenai sanksi administrasi keterlambatan sebesar 1 persen. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung kesehatan fiskal dan likuiditas keuangan daerah.
Bayar PBB-P2 Sebelum 31 Oktober, Warga Kabupaten Semarang Bebas Denda
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia menggelar program stabilisasi harga dan hilirisasi pangan di Tarubudaya, Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (12/10/2026). Program ini menyediakan beras seharga Rp11.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp10.000 per kemasan 200 gram, sekaligus memperkuat produksi pertanian dan membantu pedagang menghadapi kenaikan biaya bahan baku.
Tekan Inflasi, BI dan Pemprov Jateng Gelar Tebus Murah 6 Ton Beras dan 600 Kg Cabai
[pekok2]