KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Naiki Delapan Angkot, PKS Kota Salatiga Mendaftarkan Calegnya ke KPU

Naiki Delapan Angkot, PKS Kota Salatiga Mendaftarkan Calegnya ke KPU

Naiki Delapan Angkot, PKS Kota Salatiga Mendaftarkan Calegnya ke KPU

PKS Kota Salatiga menjadi partai politik pertama yang mendaftarkan bakal calon legislatif di KPU Kota Salatiga dengan menggunakan angkot. DPD PKS Salatiga berhasil mendaftarkan 25 calon legislatif, termasuk 9 perempuan, dan 16 laki-laki.
Foto Arief Rasika
Ketua DPD PKS Salatiga Latif Nahari menunjukkan berkas Pendaftaran ke KPU

[@]Dengan menaiki delapan angkot, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Salatiga menjadi partai politik pertama yang mendaftarkan bakal calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga Senin (8/4/2023).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Salatiga Latif Nahari mengaku PKS sengaja mendaftar dengan menggunakan angkot. Tujuannya agar masyarakat menikmati proses pemilu.

“Tidak tegang-tegang amat pemilu itu. Sehingga kita ingin mengajak semua komponen. Sehingga simbolisasinya temen-temen peguyuban angkot ini kita ajak,” terang Latif kepada wartawan Senin (8/5/2023).

Latif membeberkan, DPD PKS Salatiga mendaftarkan sebanyak 25 calon legislatif. Terdiri dari 9 perempuan dan 16 laki-laki atau prosentase perempuan ada 36%.

“Empat dapil bisa kami penuhi semua,” katanya.

Diakuinya saat pendaftaran sempat mengalami kendala. Yaitu adanya berkas yang sudah diupload ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) ada yang belum ada sampelnya.

“Di Silon-nya DPP yang diupload lupa yang belum ada sampelnya,” katanya.

Setelah berkoordinasi dengan KPU, akhirnya DPP bisa memperbaiki berkas yang tidak sesuai tersebut. Sehingga PKS secara resmi telah mendaftar di KPU Kota Salatiga.

“Alhamdulillah kita bisa memenuhi syarat,” kata Latif.

Sementara Ketua KPU Salatiga Syaemuri menyebut ada dua ketentuan berkas yang harus dipenuhi parpol untuk mendaftar. Yaitu berkas pendaftaran dan berkas dokumen syarat calon. PKS ada ketidaksesuaian di surat persetujuan DPP.

“Hard copy sudah ada ditandatangani DPP tapi di Silon-nya belum muncul,” ungkap Syaemuri.

Setelah itu KPU memberikan surat keterangan belum lengkap agar diperbaiki maksimal tanggal 14 Mei 2023. Namun PKS memperbaiki saat itu juga. Sehingga KPU memberikan surat keterangan sudah lengkap pendaftarannya.

“Akhirnya DPP melengkapi dokumen itu melalui Silon dan kemudian bisa kami unduh disaksikan juga oleh Bawaslu. Maka kemudian berikan tanda terima yang lengkap itu dengan berita acara,” jelas Syaemuri.

Anggota komisioner Bawaslu Dhomiri menyebut meskipun ada kendala, pihaknya memastikan pendaftaran PKS sudah sesuai dengan aturan.

“Secara regulasi karena persyaratan antara fisik dan digital harus sesuai, dan keduanya sudah sesuai. Maka sejauh ini tidak ada yang dilanggar, maka seluruh jajaran PKS semuanya lengkap dan memenuhi keterpenuhan perempuan,” terang Dhomiri.

Latif Nahari saat diwawancara Rasika

Knowledge

Tidak ada postingan.

Kabar Terkini

POPULER

Pemkab Semarang mulai memetakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menggandeng Kejari Ambarawa melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab piutang, mengoptimalkan penagihan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penanganan akan mempertimbangkan kondisi wajib pajak dan kelayakan piutang.
Piutang PBB Menumpuk, Pemkab Semarang Gandeng Kejari untuk Penagihan
Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang menyiapkan pengembangan Politeknik Bhakti Semesta di Salatiga yang kini berada di bawah pengelolaannya. Selain mengusulkan perubahan nama menjadi Udinus Salatiga, kampus tersebut berencana membuka program studi Teknik Informatika, meningkatkan kualitas dosen dan infrastruktur, serta menargetkan akreditasi unggul dalam waktu maksimal dua tahun.
Udinus Siapkan Kampus Salatiga, Teknik Informatika dan Rekayasa Keamanan Siber jadi Unggulan
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan paling lambat 30 hari melalui koordinasi lintas instansi dan pembentukan Desk Investasi. Pengembangan kawasan ini diharapkan menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit
[pekok2]