Kebijakan terbaru pemerintah yang mulai mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada kendaraan listrik memunculkan perdebatan terkait keseimbangan antara kebutuhan fiskal daerah dan percepatan transisi energi. Pemerintah daerah menilai perluasan objek pajak penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, sementara pengamat mengingatkan bahwa pengurangan insentif terlalu cepat berpotensi memperlambat adopsi kendaraan listrik yang masih berada pada tahap awal pengembangan di Indonesia.