SMA Sainstek Ahmad Dahlan di Salatiga akan diresmikan Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Senin (13/4/2026) di Jl. Joko Tingkir. Sekolah di bawah Muhammadiyah ini hadir untuk memenuhi kebutuhan pendidikan berbasis sains dan teknologi dengan fokus riset serta pembentukan karakter religius.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Semarang, Eko Lesmono, menyampaikan aspirasi kepada Komisi X DPR RI dalam dialog pendidikan di Kabupaten Semarang, baru-baru ini. Ia mendesak perlindungan guru masuk RUU Sisdiknas Prolegnas 2026 serta percepatan penyelesaian tenaga non-ASN melalui pengangkatan ASN dan penataan berbasis kebutuhan daerah.
Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja membahas persoalan guru, RUU Sisdiknas, dan validitas data. Rombongan dipimpin Maria Yohana Esti Wijayanti dan diterima Bupati Semarang Ngesti Nugraha di Kantor Bupati Semarang, Senin (23/2/2026). Kunjungan ini menyoroti ketidakpastian status guru dan akurasi data bantuan sosial. DPR mendorong sinkronisasi data dan pembahasan dalam RUU Sisdiknas.
SMP Arunika menggelar Kelas Manajemen Galau bagi siswa kelas 7–9 bekerja sama dengan dosen Psikologi UKSW. Program ini ditujukan bagi siswa SMP guna memperkuat kesehatan mental remaja. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan sekolah sebagai respons fase emosi dinamis, melalui pendekatan komunikatif, reflektif, dan dialog interaktif.
Pemerintah Kabupaten Semarang memastikan tidak ada pemberhentian pegawai non ASN, termasuk guru honorer, di Ungaran, Selasa (3/2/2026). Kebijakan ini diambil menyusul larangan penggajian non ASN melalui APBD, dengan solusi pengalihan ke Dinas Pendidikan dan pembiayaan melalui dana BOS agar layanan pendidikan tetap berjalan.
Program Doktor Manajemen FEB UKSW meluluskan Doktor ke-100 atas nama Dr. Renny Hermawati di Salatiga, baru-baru ini. Melalui disertasi tentang ketahanan karier awak kapal wanita Indonesia, Renny meneliti faktor individu, organisasi, dan budaya yang memengaruhi keputusan bertahan atau meninggalkan profesi, menggunakan studi kasus kualitatif.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Muh Nasiruddin menyampaikan permohonan maaf atas tidak teralokasinya insentif kesejahteraan pendidik non-ASN dalam APBD 2026. Pernyataan disampaikan melalui video pada Januari 2026 di Salatiga, sebagai bentuk tanggung jawab dan klarifikasi, sembari meminta kesabaran menunggu peninjauan ulang Pemkot Salatiga terkait solusi anggaran.
Ribuan guru dan tenaga kependidikan non-ASN di Salatiga berduka setelah insentif kesejahteraan 2026 dipastikan tidak dianggarkan. Kebijakan ini berdampak pada pendidik PAUD dan sekolah lain di Salatiga sejak awal Januari 2026, memicu kekecewaan karena penghasilan mereka sangat bergantung pada insentif tersebut yang kini dihentikan melalui surat edaran Dinas Pendidikan.
Masih ditemukannya siswa SMP yang belum mampu membaca menjadi perhatian Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang. Ketua Dewan Pendidikan Djoko Sriyono mengungkapkan kondisi ini terjadi di Kabupaten Semarang pada Januari 2026, dipicu faktor keluarga, ekonomi, kebijakan kurikulum, serta minimnya layanan dan guru inklusi, sehingga diperlukan pembenahan sejak jenjang SD dengan penanganan khusus.
Penghapusan insentif kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN menuai sorotan Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Yuliyanto di Salatiga, Januari 2026. Kebijakan ini dinilai akibat kegagapan birokrasi pascamutasi pejabat 2025, berdampak pada guru PAUD hingga SMP swasta, dan dinilai mengabaikan hak kesejahteraan pendidik.