SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mempermudah akses keuangan bagi UMKM. Setelah membuka berbagai plafon pinjaman, sekarang Ganjar meluncurkan aplikasi Srikandi dengan menggandeng Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jateng dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Aplikasi Srikandi merupakan akronim dari Sistem Informasi Akses Keuangan Daerah Terintegrasi. Srikandi adalah website Tim Pempercepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyediakan media informasi perkembangan akses keuangan yang komprehensif dan mudah diakses, sehingga dapat dijadikan petunjuk oleh pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan guna mendorong perekonomian dan tingkat inklusi di suatu daerah. Kalau masyarakat hari ini ingin mendapatkan akses keuangan dengan mudah, Ganjar mempersilakan agar memanfaatkan aplikasi Srikandi.
“Di sana banyak fitur, bagaimana akan mengajukan KUR, skimnya seperti apa, syarat apa saja, terus dijamin yang digaet aplikasi itu legal. Pasti legal. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak benar bisa disampaikan ke OJK,” ujarnya usai melaunching aplikasi tersebut, Selasa (22/3/2022).
Kemudahan akses permodalan UMKM tersebut Ganjar luncurkan, mengingat di kala pandemi, tidak sedikit UMKM yang terdampak. Sehingga mereka membutuhkan akses keuangan yang lebih mudah dan aman. Menyusul juga, fenomena belakangan dengan munculnya investasi bodong yang memunculkan crazy rich.
“Kadang-kadang mereka shortcut (jalan pintas) apakah mereka mencari cara yang paling gampang. Maaf mungkin harus ke rentenir, ke pinjol, atau investasi bodong yang kemarin melibatkan banyak tokoh tokoh hebat dan memunculkan crazy rich,” kata Ganjar.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menggelar Rapat Koordinasi Daerah dan Pleno TPKAD Se-Jawa Tengah di kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jateng-DIY. Ganjar berharap, rapat tersebut bisa menyatukan seluruh pemangku kebijakan dalam spirit mempermudah akses keuangan bagi masyarakat.
“Dengan adanya acara ini nantinya masyarakat tahu semua tentang kemudahan akses keuangan. Hari ini dengan OJK melakukan rakor dengan kabupaten dan kota, untuk mencarikan solusi sehingga akses keuangan ini makin terbuka dan orang mengerti,” katanya.
