RASIKAFM.COM | UNGARAN – Polres Semarang menyiapkan hampir 500 personel untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Semarang pada 14 Desember 2026. Selain mengantisipasi konflik antar pendukung calon, kepolisian juga mewaspadai praktik botoh atau perjudian dalam kontestasi politik tingkat desa.
Kesiapan tersebut ditandai dengan upacara gelar pasukan Operasi Aman Desa 2026 yang digelar di GOR Pandanaran Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Rabu (14/10/2026). Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penanganan gangguan kamtibmas untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi selama tahapan hingga pelaksanaan Pilkades.
Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan, ratusan personel tersebut telah menjalani pelatihan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi situasi kontinjensi yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkades.
“Kegiatan ini merupakan bentuk latihan sekaligus kesiapan personel Polres Semarang dalam menghadapi gangguan atau situasi kontinjensi menjelang kegiatan Pilkades di Kabupaten Semarang,” ujarnya.
Menurut Heru, upaya menjaga situasi tetap kondusif juga dilakukan melalui patroli rutin dan razia penyakit masyarakat, termasuk peredaran minuman keras (miras). Langkah tersebut dilakukan karena konsumsi miras dinilai menjadi salah satu faktor pemicu gangguan kamtibmas di tengah masyarakat.
“Ada beberapa botol minuman keras dari berbagai jenis. Nanti akan kita rilis apabila sudah kita laksanakan dan hasilnya sudah maksimal,” jelasnya.
Selain itu, patroli ditingkatkan di kawasan permukiman, jalan raya, hingga jalan tol. Kepolisian juga melakukan langkah cipta kondisi untuk mengantisipasi potensi tawuran yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah lain.
“Pengamanan dilakukan seiring tahapan Pilkades yang sedang berlangsung. Pendampingan juga telah dilaksanakan sejak tahap awal penyusunan kebijakan hingga tahapan pendaftaran calon yang dijadwalkan berakhir pada 15 Oktober 2026,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan pentingnya mengantisipasi praktik botoh agar tidak mencederai proses demokrasi di tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Semarang bersama jajaran Forkopimda telah melakukan koordinasi untuk mencegah masuknya praktik tersebut dalam Pilkades serentak.
“Kita berusaha memaksimalkan upaya untuk mengantisipasi jangan sampai hak pilih masyarakat nanti terbeli oleh botoh-botoh yang mungkin masuk di Kabupaten Semarang. Ini perlu diantisipasi bersama-sama,” tegasnya.
Pemkab Semarang, lanjut Ngesti, akan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan Forkopimda, Forkopimcam, serta pemerintah desa. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif menjaga keamanan dan kerukunan selama tahapan Pilkades berlangsung.
“Walaupun ada beda pilihan, beda pandangan, dan beda pendapat, kita harus saling menghormati, menjaga persatuan dan kesatuan, serta kerukunan agar situasi Kabupaten Semarang tetap kondusif,” tandasnya. (win)
