SEMARANG – Sejak diluncurkan pada tahun 2021 lalu, Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah atau Blangkon Jateng total transaksinya mencapai Rp 15 Miliar. Jumlah penyedia atau UKM yang bergabung sebanyak 2448 penyedia.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, Ema Rachmawati mengatakan Blangkon Jateng bisa digunakan oleh seluruh kabupaten kota. Saat ini yang sudah bergabung sebanyak 18 kota kabupaten. 10 di antara ya, sudah melakukan transaksi.
“Sebagai upaya untuk mendorong UKM agar bergabung, kita juga menggelar pelatihan dan pendampingan UKM calon penyedia barang dan jasa untuk upload produk. Sudah 500an ukm kita latih,” kata Ema, Jumat (25/3).
Selain itu, lanjut Ema, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Koperasi dan UKM, kabupaten kota juga diwajibkan melakukan pelatihan dan pendampingan. Sehingga UKMnya bergabung ke Blangkon Jateng.
“Kabupaten kota yang lain masih on going proses. Intinya semua kita wajibkan bergabung Blangkon Jateng,” tandas Ema.
Sebagai informasi, aplikasi Blangkon Jateng merupakan internalisasi perubahan budaya kerja menuju digitalisasi pengadaan barang/jasa. Tujuannya untuk memudahkan dan perluasan usaha kepada UKM dan Koperasi dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah hingga menjadikan pengadaan lebih inklusif, transparan dan akuntabel.
E-Katalog tersebut dapat diakses melalui situs blangkonjateng.jatengprov.go.id. Dalam aplikasi tersebut, penggunaannya cukup mudah. Seluruh transaksi juga dapat dilihat.
Tertera dalam aplikasi, saat ini total penyedia atau UKM yang bergabung jumlahnya 2.448 penyedia di antaranya 1.244 non badan usaha dan 1.205 badan usaha. Total produk tayang sebanyak 55.082 produk.
Jumlah transaksi, bisa dilihat dalam opsi transaksi vendor, mencapai Rp 15 Miliar. Transaksi terbanyak berdasarkan kategori adalah katering makanan dengan nilai Rp 4 Miliar.
Sebelumnya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Bali usai mengikuti pengarahan Presiden Jokowi kepada menteri kabinet, kepala lembaga, kepala daerah dan kepala BUMN terkait aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, mengatakan arahan presiden sangat clear. Kita harus menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan kekuatan bangsa sendiri.
“Kalau 40 persen anggaran baik APBN maupun APBD digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri khususnya UMKM, maka ini betul-betul bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi,” katanya.
E-katalog lanjut Ganjar menjadi solusi paling bagus untuk persoalan ini. LKPP sudah membuat terobosan agar produk dalam negeri maupun produk UMKM bisa masuk ke dalam e-katalog.
“Alhamdulillah di Jateng sudah berjalan. E-katalog kita sudah jalan bernama Blangkon Jateng. Jadi begitu LKPP punya ide memasukkan UMKM ke e-katalog, kita langsung komunikasi dan kita undang. Kita sudah sejak tahun lalu berjalan,” pungkasnya.
