[@]Persoalan di tubuh BUMDes Makmur Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang terus bergulir.
Bahkan sebelumnya pada Jumat (4/8/2023) puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Gedangan bersatu menggelar aksi demo dengan membawa poster untuk menyuarakan aspirasinya. Mereka menuntut transparansi keuangan.
Menanggapi itu, Kepala Desa Gedangan, Daroji mengatakan bahwa terkait persolan tersebut pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tubuh BUMDes Makmur.
“Dalam penyelesaian persoalan itu, langkah langkah yang diambil oleh desa dan BUMDes sudah sejak Januari dan sekarang sudah hampir selesai,”kata Daroji seperti dikutip harian7.com.
Daroji mengungkapkan, pihaknya sudah menghubungi HAN selaku salah satu pengelola unit retail di BUMDes Makmur. Mengenai penyelesaian sudah ada pernyataan maupun berita acara.
“Mas HAN sudah saya hubungi dan hari Senin akan bertemu kita untuk membicarakan nominal yang ia tanggung. Kan sudah ada surat kesanggupannya, begitu,’ungkapnya.
Lebih lanjut Daroji menjelaskan, terkait toko retail yang saat ini beralih menjadi BC Mart itu sudah melalui proses musyawarah dan ada tim lelangnya.
“Di forum rapat sudah oleh tim lelang diserahkan kepada saya terkait musyawarah dengan pengontrak (BC Mart – red). Selanjutnya sisa barang dulu yang ada toko Makmur dibeli oleh BC Mart,”jelas Daroji.
Dan terkait proses kontrak toko, oleh tim lelang diserahkan kepada kepala desa untuk melobi dengan pihak BJ Mart. Dan untuk nominal sewa kontrak sudah diputuskan di dalam forum lelang desa.
“Regulasinya itu sudah sesuai apa yang kita inginkan dan itu bukan keputusan saya selaku kepala desa melainkan itu keputusan bersama. Hanya saat di forum saya dipasrahi untuk mengurus dengan BC Mart,”terang Daroji dengan gamblang.
Daroji menjelaskan, BUMDes hingga saat ini tetap masih beraktifitas. Yang bermasalah itu hanya toko yang dikelola oleh HAN, sedangkan unit usaha lainya masih jalan.
“Jadi saya tegaskan, yang bermasalah itu bukan BUMDes, tapi hanya satu unit usaha yaitu retail/toko yang dikelola oleh HAN,”tandasnya.
Ditambahkan Daroji, pihaknya juga terus berupaya untuk menyelesaikan dan meminta kepada HAN segera menyelesaikan persoalan tersebut.
“Untuk kerugian saat rapat diforum kemarin HAN mengakui kurang lebih Rp 150 juta yang ia sanggupi akan dikembalikan,”tambahnya.
Terpisah, Camat Tuntang, Budi Raharjo mengatakan, permasalahan yang ada adalah di toko bagian dari BUMDes. Permasalahan tersebut sudah diketahui waktu diadakan monev dari tim kecamatan dan pendamping desa beberapa waktu lalu.
“BUMDes belum mengadakan RAT 2022. Karena itu kita dorong segera buat laporan keuangan dan sudah dilaksanakan RAT/musdes pada hari rabu 2 Agustus. Saya dan kasi PPMD hadir.Hasil musdes tersebut pelaporan keuangan belum bisa diterima dan minta ada audit dari inspektorat,”kata Budi.
