Ditulis oleh: Hafid Zaen Akhmad, S.Pd.I (Kepala MTs Aswaja Tengaran)
TELP 085641048679
Di tengah gegap gempita peluncuran program “Sekolah Rakyat” yang baru, saya berdiri di depan gerbang madrasah saya dengan perasaan campur aduk. Sebagai pendidik, saya tentu menyambut baik setiap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, sebagai kepala madrasah yang setiap hari memutar otak agar atap kelas tidak bocor saat hujan, kebijakan ini menyisakan rasa getir yang mendalam.
Sebagai bagian dari ekosistem pendidikan Islam, kami kerap merasa seperti anak tiri yang dipaksa mandiri tanpa bekal yang cukup. Pertanyaan mendasar yang berkecamuk di kepala saya dan mungkin di benak ribuan pengelola madrasah swasta serta sekolah pinggiran lainnya adalah: Mengapa pemerintah begitu gemar membangun rumah baru, sementara rumah yang ada dibiarkan rapuh dan kekurangan penyangga? Ego Sektoral dan Hamburan Anggaran
Mari kita bedah secara objektif. Fenomena hari ini memperlihatkan kecenderungan yang mengkhawatirkan: hampir setiap kementerian seolah merasa wajib memiliki “sekolah binaan” atau program pendidikan sendiri. Alih-alih melakukan integrasi satu pintu yang solid melalui Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama, kita justru melihat tumpang tindih program yang memakan biaya tidak sedikit.
Membangun fisik sekolah baru berarti memunculkan pos anggaran baru:
- Biaya pembebasan lahan dan konstruksi fisik yang fantastis.
- Perekrutan dan penggajian aparatur atau manajemen baru.
- Biaya operasional yang terus mengalir dari APBN.
Ini adalah pemborosan anggaran yang nyata di tengah narasi “efisiensi keuangan negara”. Ketika anggaran dihamburkan untuk membiayai ego sektoral berupa proyek-proyek fisik baru, ada ribuan madrasah di pelosok negeri yang terseok-seok mendanai kegiatan operasionalnya demi bertahan hidup. Realitas di Akar Rumput: Kami Butuh Sentuhan, Bukan Saingan
“Alih-alih memperkuat fondasi yang sudah berdiri kokoh di masyarakat, pemerintah justru sibuk membuat replika baru yang belum tentu adaptif.”
Madrasah yang kami kelola bukanlah sekolah kemarin sore. Kami telah berakar di masyarakat, merawat moralitas, dan mendidik generasi bangsa dengan nilai-nilai akhlakul karimah jauh sebelum program-program baru ini digagas. Namun, apa yang kami dapatkan?
Ketimpangan Bantuan: Akses terhadap bantuan sarana prasarana (sarpras) seringkali birokratis dan terbatas.
Kesejahteraan Guru: Guru-guru honorer kami mengabdi dengan insentif yang jauh dari kata layak, demi menjaga obor literasi tetap menyala.
Digitalisasi yang Terpincang: Di saat sekolah baru dijanjikan fasilitas serba digital, kami masih berjuang mengunduh materi ajar dengan sinyal seadanya dan perangkat yang menua.
Jika anggaran raksasa untuk “Sekolah Rakyat” baru itu dialihkan secara proporsional untuk men-support, merevitalisasi, dan memperkuat madrasah serta sekolah-sekolah yang sudah ada, dampaknya akan jauh lebih instan dan masif. Pemerintah tidak perlu merangkak dari nol. Fondasinya sudah ada, sistemnya sudah berjalan, yang kami butuhkan hanyalah intervensi dan sentuhan nyata dari negara. Menagih Keberpihakan yang Adil
Pendidikan bukan panggung komoditas politik untuk pamer portofolio kebaikan instansi. Pendidikan adalah tentang keberlanjutan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sudah saatnya pemerintah menghentikan syahwat membangun sekolah-sekolah baru yang sarat ego kelembagaan. Tengoklah kami, madrasah-madrasah yang selama ini menjadi benteng pertahanan karakter bangsa. Support kami, perbaiki fasilitas kami, dan sejahterakan guru-guru kami.
Jangan biarkan kami terus Menatap megahnya gedung-gedung baru milik pemerintah, sementara murid-murid kami harus belajar di bawah atap yang lapuk, sembari bertanya-tanya: apakah kami bukan bagian dari rakyat yang sedang disekolahkan itu
