[@]Banyaknya infrastruktur di Kabupaten Semarang yang rusak akibat terdampak bencana hidrometeorologi membuat Komisi C DPRD Kabupaten Semarang mendesak Pemkab setempat melakukan penanganan.
Kerusakan infrastruktur terutama ruas jalan paling banyak terjadi di kawasan rawan bencana. Seperti yang dipaparkan oleh Ketua Komisi C DRPD Kabupaten Semarang Wisnu Wahyudi usai melakukan peninjauan di beberapa lokasi di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur, Selasa (21/2/2023).
“Di Desa Lerep misalnya, ada dua titik jalan yang longsor dan butuh penanganan segera. Yakni jalan poros penghubung Desa Nyatnyono dengan Desa Lerep dan satu titik lagi adalah jalan utama menuju Dusun Indrokilo,” ujarnya saat ditemui di Ungaran, Rabu (22/2/2023).
Selain di Desa Lerep, lanjut Wisnu, dampak kerusakan infrastruktur jalan juga telah mengancam warga Desa Mluweh, Kecamatan Ungaran Timur. Terlebih dengan kondisi jembatan penghubung Desa Mluweh dengan Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang yang cukup mengkhawatirkan dan hampir ambrol.
“Bisa jadi warga Desa Mluweh terisolir karena akses terdekat dari ibu kota Kabupaten longsor di Dusun kaligawe, Kelurahan Susukan. Sementara akses melalui Kecamatan Banyumanik jembatannya juga sudah mengkhawatirkan,” terangnya.
Terkait kondisi kerusakan berbagai infrastruktur ini, Wisnu menegaskan butuh penanganan darurat, karena infrastruktur jalan ini juga menjadi jalur perekonomian warga yang betul- betul vital.
“Pemkab Semarang bisa memanfaatkan atau menggunakan dana tak terduga (DTT) yang sifatnya memang untuk kedaruratan dengan SK Bupati Semarang guna melakukan penanganan secepatnya,” bebernya.
Wisnu mengimbau agar administrasi pengurusan DTT bisa segera diselesaikan. Tujuannya agar bupati bisa mengeluarkan SK penggunaan DTT yang dianggarkan di APBD Penetapan tahun 2023 mencapai Rp 7 miliar.
“Artinya Pemkab Semarang harus menggunakan skala prioritas engan pertimbangan yang lebih urgen bagi masyarakat, dengan tidak mengabaikan semangat akuntabilitas,” pungkasnya. (win)
