RASIKAFM.COM | UNGARAN — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Semarang Dewi Trirahayuni memastikan seluruh informasi yang dikumpulkan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun diserahkan sebagai data individu.
Dewi mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2026. Pada tahap pertama, Mei, BPS akan menyasar perusahaan besar melalui metode electronic web interview (EWI). Selanjutnya pada Juni dan Juli, pendataan dilakukan ke rumah tangga untuk menanyakan keberadaan usaha dan menggali informasi lebih rinci bagi pelaku usaha.
“Harapannya ketika petugas hadir, masyarakat dapat memberikan jawaban apa adanya. Tidak perlu khawatir karena data yang kami sajikan bukan data mikro, tetapi data yang sudah diolah,” kata Dewi usai membuka kegiatan pembinaan statistik kepada media di ruang rapat Kantor BPS setempat, Rabu (10/12/2025).
Ia menegaskan kekhawatiran sebagian responden terhadap kerahasiaan omzet atau aset usahanya tidak beralasan. “Bisa kami pastikan hasil sensus ekonomi ini tidak ada data by individu dan tidak ada kaitannya dengan pajak,” tegasnya.
Menurut Dewi, sensus ini penting untuk menyediakan indikator strategis pembangunan. Selama ini BPS menyajikan data kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Namun mulai 2025, pemerintah meminta penyajian data pertumbuhan ekonomi secara triwulanan sehingga kualitas dan kecepatan data makin dibutuhkan. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kendala, salah satunya keraguan sebagian responden dalam memberikan data.
“Apa yang diinginkan pemerintah itu BPS bisa, yang penting dukungan datanya. Tantangannya kadang responden ragu-ragu,” ujarnya.
BPS Kabupaten Semarang menyiapkan sekitar 600–700 petugas untuk pendataan, dengan proses rekrutmen dibuka pada Maret–April 2026. Petugas akan ditempatkan sedekat mungkin dengan domisilinya agar lebih memahami wilayah pendataan.
“Pengalaman sebelumnya, pendaftar banyak, tapi di beberapa wilayah justru minim. Kami usahakan penugasan tidak lintas kecamatan,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, seluruh rumah tangga akan didatangi untuk pemutakhiran awal sebelum menentukan rumah tangga yang memiliki usaha dan perlu diwawancarai lebih lanjut. Jumlah usaha di Kabupaten Semarang belum dapat dipastikan karena kuesioner nasional masih difinalisasi.
“Harapan kami, desain kuesioner final bisa rampung pada akhir Desember 2025,” urainya.
Dewi menambahkan, kepastian jumlah usaha dan kebutuhan waktu wawancara per responden diperlukan agar beban kerja petugas tidak berlebihan.
“Setiap petugas ada batas maksimal pendataan. Kalau tidak dihitung sejak awal, khawatirnya nanti mereka tidak mampu menyelesaikan dalam dua bulan,” katanya. (win)
