PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga sejumlah BBM non-subsidi mulai 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB setelah melakukan evaluasi berkala berdasarkan perkembangan harga minyak dunia, regulasi pemerintah, serta kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Penyesuaian berlaku untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Avtur domestik, dengan penurunan harga hingga 15 persen.
Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perdagangan menyiapkan Shelter Kridanggo sebagai pusat penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner melalui program SIPEKAT. Rencana tersebut disampaikan dalam kegiatan diseminasi di Aula Dinas Perdagangan Kota Salatiga sebagai upaya menyelaraskan penataan ruang kota, fungsi jalan, dan pemberdayaan ekonomi pedagang melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta sektor perbankan.
Desa Kranggan di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen karena berhasil mengembangkan potensi desa melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan BUMDes. Saat menghadiri Festival Pande Besi dan Opor Bebek, Jumat (26/6), Taj Yasin meminta seluruh OPD menjadikan desa tersebut sebagai rujukan Program Desa Dampingan guna mempercepat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang. Dalam media briefing di Semarang, Kamis (25/6/2026), BI mengungkap hingga 31 Mei 2026 Indonesia Anti-Scam Centre menerima 579.459 laporan penipuan digital, sehingga masyarakat diminta segera melapor jika menjadi korban agar peluang penyelamatan dana lebih besar.
Bank Indonesia menegaskan komitmennya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian ekonomi global melalui kebijakan suku bunga, intervensi pasar valuta asing, dan penguatan likuiditas perbankan. Dalam media briefing di Semarang, Kamis (25/6/2026), BI menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Semarang Business Matching 2026 yang digelar di Hotel MG Setos Semarang pada Rabu (24/6/2026) mempertemukan pelaku industri pariwisata dari berbagai daerah untuk membangun kerja sama bisnis. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung kegiatan ini karena dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat jaringan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.
Pedagang daging sapi, bakso, sate, dan masakan Padang bersama Dinas Perdagangan Kota Salatiga menggelar pertemuan di Pasar Raya I Salatiga, Rabu (24/6/2026), untuk membahas dampak mogok jualan pedagang daging akibat minimnya pasokan sapi dan tingginya harga daging. Kondisi tersebut menyebabkan stok daging menipis, sejumlah usaha kuliner mengurangi operasional bahkan tutup sementara, sehingga pemerintah mengusulkan intervensi pasokan dari daerah penghasil sapi melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang pada 2025 belum sepenuhnya memenuhi target, terutama dari sektor parkir, pariwisata, dan pajak hotel. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyampaikan hal tersebut usai rapat paripurna APBD 2025, Rabu (24/6/2026), seraya menegaskan perlunya evaluasi dan penguatan destinasi wisata untuk mendongkrak kunjungan serta pendapatan daerah di tengah tingkat okupansi hotel yang menurun.
Kelangkaan pasokan daging sapi terjadi di Kota Salatiga pada Juni 2026 akibat menurunnya populasi sapi potong yang siap dipasarkan. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga mencatat kebutuhan sekitar 15 ekor sapi per hari, sementara pemotongan di RPH hanya 9–11 ekor per hari. Keterbatasan pasokan dari daerah sekitar turut memperparah kondisi sehingga harga daging sapi naik menjadi Rp150 ribu per kilogram dan pasokan diperkirakan tetap ketat dalam waktu dekat.
Pemerintah memastikan skema insentif Rp5 juta untuk pembelian motor listrik semakin dekat diterapkan setelah Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan menyelesaikan koordinasi aturan, dengan Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditandatangani dan dijadwalkan berlaku pada Juli 2026. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan daya tarik motor listrik yang menawarkan biaya operasional lebih hemat dan ramah lingkungan, meski masih menghadapi tantangan terkait pengisian daya dan usia baterai.