URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
Pemerintah Kabupaten Semarang memproyeksikan pendapatan daerah 2027 sebesar Rp1,92 triliun, turun Rp399,89 miliar dari APBD 2026 akibat berkurangnya pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyampaikan rancangan KUA-PPAS dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (10/7/2026), dengan defisit Rp20 miliar yang akan ditutup melalui SILPA 2026.

Mbak Google

KABAR RASIKA

Pendapatan Kabupaten Semarang 2027 Diproyeksi Turun Rp399,89 Miliar, Pemkab Siapkan APBD dengan Defisit Rp20 Miliar

Pendapatan Kabupaten Semarang 2027 Diproyeksi Turun Rp399,89 Miliar, Pemkab Siapkan APBD dengan Defisit Rp20 Miliar

Pendapatan Kabupaten Semarang 2027 Diproyeksi Turun Rp399,89 Miliar, Pemkab Siapkan APBD dengan Defisit Rp20 Miliar

Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyerahkan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 kepada Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening usai rapat paripurna di DPRD setempat, Jumat (10/7/2026). Foto: win
Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyerahkan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 kepada Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening usai rapat paripurna di DPRD setempat, Jumat (10/7/2026). Foto: win
featured-img

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Pemerintah Kabupaten Semarang memproyeksikan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,92 triliun atau turun Rp399,89 miliar (17,23 persen) dibanding APBD Penetapan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2,32 triliun. Penurunan tersebut berdampak pada berkurangnya belanja daerah, sehingga APBD 2027 diproyeksikan mengalami defisit Rp20 miliar.

Hal itu disampaikan Bupati Semarang Ngesti Nugraha saat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Jumat (10/7/2026).

“Penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada RKPD Tahun 2027 sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Semarang 2025-2029 dengan agenda pembangunan Penguatan Pondasi Daya Saing SDM dan Ekonomi dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang Berdikari,” jelasnya.

Ngesti menjelaskan, lima prioritas pembangunan tahun depan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inklusif dan berdaya saing, peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan berbasis digital, peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, penurunan tingkat kriminalitas, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup berkelanjutan. Terkait kondisi fiskal daerah, Ngesti mengungkapkan target pendapatan daerah pada 2027 direncanakan sebesar Rp1,92 triliun.

“Apabila dibandingkan dengan rencana pendapatan pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2,32 triliun maka terdapat penurunan sebesar Rp399,89 miliar atau 17,23 persen yang berasal dari penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1,77 miliar dan penurunan Pendapatan Transfer sebesar Rp398,12 miliar,” ujarnya.

Menurut dia, berkurangnya pendapatan transfer merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan provinsi.

“Penurunan target pendapatan transfer mempedomani alokasi definitif dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” katanya.

Sementara itu, belanja daerah pada Rancangan KUA-PPAS 2027 direncanakan sebesar Rp1,94 triliun atau turun Rp460,64 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,40 triliun.

“Penurunan belanja tersebut dipengaruhi oleh penurunan belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer,” ujar Ngesti.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap memproyeksikan adanya defisit anggaran. Dari total rencana belanja daerah apabila dibandingkan dengan rencana pendapatan daerah, maka pada Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2027 terdapat defisit sebesar Rp20 miliar.

“Untuk menutup defisit anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan APBD (Silpa) Tahun Anggaran 2026,” jelasnya.

Ngesti menambahkan, apabila setelah penetapan pagu definitif pendapatan transfer terjadi perubahan kebijakan maupun kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

“Penyesuaian dilakukan utamanya untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib mengikat serta yang bersifat prioritas,” tegasnya. (win)

BACA JUGA :

Rencana pengalihan status guru PPPK dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat mulai 2027 mendapat perhatian Pemkab Semarang. BKPSDM Kabupaten Semarang menyatakan masih menunggu petunjuk teknis resmi pemerintah pusat, terutama terkait administrasi, pembiayaan, pembinaan, kewenangan, serta mekanisme pengelolaan ribuan guru PPPK dan PNS di daerah.
4.200 PPPK Guru di Kabupaten Semarang Berpotensi Diambil Alih Pusat, BKPSDM Tunggu Juknis
Rencana pengembangan panas bumi Gunung Ungaran untuk PLTP masih dalam tahap kajian dan belum memasuki pelaksanaan, kata Pemkab Semarang, Kamis (20/8/2026). Pemerintah masih menunggu hasil penelitian potensi geothermal, sekaligus memastikan aspek lingkungan, keamanan, aktivitas warga, dan keberadaan Candi Gedongsongo tetap terlindungi.
Pengembangan Panas Bumi Gunung Ungaran untuk PLTP Bakal Dilanjut, Pemkab Semarang: Masih Tahap Kajian
Arti Desil 1 sampai 10
Arti Desil 1 sampai 10
Masyarakat dapat mengecek status desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara online melalui laman dtsen-form.bps.go.id menggunakan NIK. Pemeriksaan dapat dilakukan untuk mengetahui kesesuaian data sosial ekonomi yang menjadi salah satu acuan penentuan sasaran bantuan. Jika data tidak sesuai, masyarakat dapat mengajukan sanggahan atau meminta bantuan desa maupun kelurahan.
Cara Cek Desil DTSEN dengan HP
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengajak masyarakat aktif memeriksa data kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk desil yang tercatat, di Jawa Tengah, Rabu (19/8/2026). Warga dapat menyanggah data yang tidak sesuai melalui laman kementerian agar penyaluran bantuan dan program pemberdayaan lebih tepat sasaran.
Warga Diminta Aktif Cek Data Desil dan Sanggah Data DTSEN
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Semarang telah menjangkau 697.318 warga atau sekitar 63 persen dari total sasaran hingga 13 Agustus 2026. Pemeriksaan yang berlangsung di 26 Puskesmas tersebut setara 116,6 persen dari target tahunan dan mencakup bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lansia.
Lampaui Target, Cek Kesehatan Gratis di Kabupaten Semarang Jangkau 697 Ribu Warga

Tinggalkan komentar

Tinggalkan komentar

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

20 Agustus 2026
BRI Kantor Cabang Salatiga menanggapi dugaan penyalahgunaan dana sekitar Rp40 miliar yang diduga melibatkan oknum pekerja dengan menghormati proses hukum di Polres Salatiga. Pada Rabu (12/8/2026), BRI menyatakan telah memproses PHK terhadap pekerja yang diduga terlibat fraud serta memperkuat pengawasan internal untuk menjaga kepercayaan nasabah.
Tanggapi Pemberitaan Dugaan Fraud Rp 40 Miliar, BRI Cabang Salatiga Tegaskan Hormati Proses Hukum
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengajak masyarakat aktif memeriksa data kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk desil yang tercatat, di Jawa Tengah, Rabu (19/8/2026). Warga dapat menyanggah data yang tidak sesuai melalui laman kementerian agar penyaluran bantuan dan program pemberdayaan lebih tepat sasaran.
Warga Diminta Aktif Cek Data Desil dan Sanggah Data DTSEN
molinas
Menimbang Motor Listrik Nasional, Antara Transisi Energi, Risiko Kemacetan, dan Keselamatan Jalan