KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Pendapatan Kabupaten Semarang 2027 Diproyeksi Turun Rp399,89 Miliar, Pemkab Siapkan APBD dengan Defisit Rp20 Miliar

Pendapatan Kabupaten Semarang 2027 Diproyeksi Turun Rp399,89 Miliar, Pemkab Siapkan APBD dengan Defisit Rp20 Miliar

Pendapatan Kabupaten Semarang 2027 Diproyeksi Turun Rp399,89 Miliar, Pemkab Siapkan APBD dengan Defisit Rp20 Miliar

Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyerahkan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 kepada Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening usai rapat paripurna di DPRD setempat, Jumat (10/7/2026). Foto: win

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Pemerintah Kabupaten Semarang memproyeksikan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,92 triliun atau turun Rp399,89 miliar (17,23 persen) dibanding APBD Penetapan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2,32 triliun. Penurunan tersebut berdampak pada berkurangnya belanja daerah, sehingga APBD 2027 diproyeksikan mengalami defisit Rp20 miliar.

Hal itu disampaikan Bupati Semarang Ngesti Nugraha saat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Jumat (10/7/2026).

“Penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada RKPD Tahun 2027 sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Semarang 2025-2029 dengan agenda pembangunan Penguatan Pondasi Daya Saing SDM dan Ekonomi dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang Berdikari,” jelasnya.

Ngesti menjelaskan, lima prioritas pembangunan tahun depan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inklusif dan berdaya saing, peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan berbasis digital, peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, penurunan tingkat kriminalitas, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup berkelanjutan. Terkait kondisi fiskal daerah, Ngesti mengungkapkan target pendapatan daerah pada 2027 direncanakan sebesar Rp1,92 triliun.

“Apabila dibandingkan dengan rencana pendapatan pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2,32 triliun maka terdapat penurunan sebesar Rp399,89 miliar atau 17,23 persen yang berasal dari penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1,77 miliar dan penurunan Pendapatan Transfer sebesar Rp398,12 miliar,” ujarnya.

Menurut dia, berkurangnya pendapatan transfer merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan provinsi.

“Penurunan target pendapatan transfer mempedomani alokasi definitif dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” katanya.

Sementara itu, belanja daerah pada Rancangan KUA-PPAS 2027 direncanakan sebesar Rp1,94 triliun atau turun Rp460,64 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,40 triliun.

“Penurunan belanja tersebut dipengaruhi oleh penurunan belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer,” ujar Ngesti.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap memproyeksikan adanya defisit anggaran. Dari total rencana belanja daerah apabila dibandingkan dengan rencana pendapatan daerah, maka pada Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2027 terdapat defisit sebesar Rp20 miliar.

“Untuk menutup defisit anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan APBD (Silpa) Tahun Anggaran 2026,” jelasnya.

Ngesti menambahkan, apabila setelah penetapan pagu definitif pendapatan transfer terjadi perubahan kebijakan maupun kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

“Penyesuaian dilakukan utamanya untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib mengikat serta yang bersifat prioritas,” tegasnya. (win)

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada 896 PPPK paruh waktu di Halaman Kantor Pemkot Salatiga, Senin (28/9/2026). Perpanjangan berlaku 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027 sebagai kelanjutan masa kerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pemkot juga meluncurkan tiga inovasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.
896 PPPK di Salatiga kembali Terima SK Perpanjangan Kontrak
Pemkab Semarang mendorong Wisata Edukasi Setepeng di Bergas Lor menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi masyarakat, termasuk ASN dan non-ASN menjelang pensiun. Budidaya ayam petelur dan ikan menjadi salah satu pilihan usaha yang dapat dipelajari secara langsung. Kawasan seluas sekitar 2,2 hektare itu juga akan dikembangkan dengan tanaman buah dan komoditas lainnya.
Wisata Edukasi Setepeng Jadi Tempat Belajar Usaha, Bupati Semarang Sasar ASN Jelang Pensiun
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
Jateng Guyub menggelar aksi penolakan rencana pembangunan geothermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Lawu sejak Selasa (22/9/2026). Gerakan yang disebut menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah itu dilakukan dengan berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.
Massa Gelar Aksi Longmarch Gedong Songo-Kantor Gubernur Jateng, Suarakan Penolakan Geothermal
[pekok2]