Ragam

Pemerintah Kabupaten Semarang membentuk dan mengembangkan 235 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, seperti disampaikan Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, dalam sosialisasi di Ungaran pada Rabu, 2 Juli 2025. Program ini bertujuan memaksimalkan potensi lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa, dengan dukungan Bulog Jateng-DIY dalam distribusi bahan pokok dan melibatkan layanan Samsat.

Pengadilan Agama Ambarawa mencatat sebanyak 74 perkara dispensasi kawin di Kabupaten Semarang sejak Januari hingga Juni 2025, yang mayoritas diajukan oleh pasangan di bawah usia 19 tahun, dengan alasan utama karena kehamilan di luar nikah. Humas PA Ambarawa, Khoirul Anam, menjelaskan di kantornya pada Rabu, 2 Juli 2025, bahwa tidak semua permohonan dikabulkan karena majelis hakim menilai kesiapan mental, pendidikan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Wakil Wali Kota Salatiga, Nina Agustin, menerima audiensi Duta Genre Kota Salatiga, Sheila dan Cielo, bersama orang tua mereka di Ruang Kerja Wakil Wali Kota pada Selasa, 1 Juli 2025, untuk membahas persiapan lomba Duta Genre tingkat Provinsi. Sheila dan Cielo melaporkan perkembangan karantina dan tantangan yang telah mereka jalani dan meminta dukungan promosi dari pemerintah agar Duta Genre Salatiga semakin dikenal.

Pengadilan Agama Ambarawa mencatat sebanyak 1.074 pengajuan perceraian hingga pertengahan tahun 2025, sebagaimana disampaikan oleh Kepala PA Ambarawa, Muh Irfan Husaeni, di Kantor PA Ambarawa pada Selasa, 1 Juli 2025. Data ini mendekati setengah dari total kasus perceraian tahun 2024 yang mencapai sekitar 2.000 perkara, yang terjadi karena faktor rendahnya tingkat pendidikan mayoritas penggugat cerai, khususnya yang berpendidikan SD dan SMP.

Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum terus melanjutkan program bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) yang bertujuan menyediakan hunian layak, sehat, dan aman bagi warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Semarang sejak 2022. Hingga Senin, 30 Juni 2025, sebanyak 11 ribu dari 22 ribu rumah tidak layak telah berhasil diperbaiki di 19 kecamatan, namun masih tersisa sekitar 10 ribu rumah yang membutuhkan perbaikan.

Menteri Perhubungan menyatakan tidak akan ada aturan baru dalam penindakan kendaraan over dimension over load (ODOL) dalam diskusi bersama awak media yang digelar Kementerian Perhubungan pada Kamis, 26 Juni 2025, yang menimbulkan keprihatinan bagi pelaku usaha angkutan barang di seluruh Indonesia. Pernyataan itu memicu kritik karena menunjukkan pemerintah belum serius dan siap menata ulang kebijakan ODOL yang selama ini dinilai bermasalah.

Kota Salatiga menggelar Pawai Taaruf 2025 dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1447 Hijriah pada Sabtu pagi, 28 Juni 2024, dengan melibatkan ribuan peserta dari lembaga pendidikan, ormas Islam, dan masyarakat umum. Acara yang diinisiasi Pemerintah Kota Salatiga dan Panitia Hari Besar Islam (PHBI) ini dilaksanakan di sepanjang rute kota, mulai dari Lapangan Pancasila hingga kawasan SMP dan SMA di Salatiga, bertujuan untuk memeriahkan tahun baru Islam dan menanamkan nilai keagamaan serta budaya lokal.

Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan di Dusun Berjan, Desa Gintungan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, akan menjadi tuan rumah pelantikan Idarah Aliyah Jamiyyah Ahlith Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyyah (JATMAN) masa khidmah 2025–2030 pada 7–8 Juli 2025. Pelantikan ini dipimpin oleh KH Ali Masykur Musa dan akan dihadiri langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar serta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Pemerintah Kota Salatiga melalui Kesbangpol mengadakan sosialisasi pendidikan politik bagi 100 Ketua RW dan RT se-Kota Salatiga di Ruang Kaloka Gedung Setda Salatiga pada Jumat (27/6/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat agar mampu melindungi hak dan kewajiban politik mereka sebagai warga negara.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Haris, mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah, yang ia sampaikan saat bertemu media di Kota Salatiga pada Jumat (27/6/2025). Usulan ini bertujuan memperkuat demokrasi di pusat dan daerah dengan skema dua kali pemilu serentak, yaitu pada 2029 untuk Presiden, DPR RI, dan DPD RI, serta pada 2031 untuk Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan DPRD.