KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Kota Salatiga Siapkan Uji Coba Program Makanan Bergizi Gratis

Kota Salatiga Siapkan Uji Coba Program Makanan Bergizi Gratis

Kota Salatiga Siapkan Uji Coba Program Makanan Bergizi Gratis

Kota Salatiga menjadi salah satu dari empat kabupaten/kota di Jawa Tengah yang akan melaksanakan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029. Persiapan untuk pelaksanaan program ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Staf Khusus Sesjen Wantannas RI, Taviota Bay, di Gedung Setda Kota Salatiga.
Foto dok IST
Empat Kabupaten/Kota Pelaksana Makanan Bergizi Gratis (MBG) Program Unggulan Presiden / Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029 mengikuti rakor yang dipimpin Staf khusus Sesjen Wantannas RI

RASIKAFM.COM | SALATIGA – Kota Salatiga menjadi salah satu dari 4 Kabupaten/Kota Jateng Pelaksana Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut merupakan program unggulan Presiden/Wapres Terpilih 2024-2029.

Sebagai persiapan, keempat kabupaten/kota menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Staf khusus Sesjen Wantannas RI, Taviota Bay di Gedung Setda Kota Salatiga, Selain Salatiga, kabupaten/kota lainnya yaitu Kota Tegal, Kabupaten Kudus, dan Kota Surakarta.

Penjabat Wali Kota Salatiga Yasip Khasani menjelaskan, pihaknya telah membahas rencana uji coba dan siap untuk melaksanakan program. “Kami akan mendukung sepenuhnya program ini yang secara rinci dipaparkan oleh Kepala Dinas Pendidikan,” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Nunuk Dartini menyampaikan, pihaknya telah menyosialisasikan MBG ke satuan pendidikan. “Program tersebut rencananya akan diluncurkan di SMP N 2 Salatiga sesuai dengan zonasi pada pelaksanaan kunjungan,” ujarnya.

Sementara, Staf khusus Sesjen Wantannas RI, Taviota Bay menyampaikan, kegiatan uji coba MBG memiliki 14 parameter, salah satunya efek multi. Hasil uji coba MBG di Tangerang dengan 1.551 sekolah pelaksana dinilai telah berdampak luar biasa pada penyerapan tenaga kerja.

“Ternyata, satu UMKM untuk menyediakan makan di tiga sekolah itu tidak bisa, akhirnya satu sekolah satu UMKM. Tiap UMKM, rata-rata menyerap minimal 15 orang, sehingga kalau 1551 sekolah, jumlah tenaga kerja yang terserap besar sekali,” ujarnya.

Dalam uji coba ini, Taviota menekankan pentingnya pengawasan. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk banyak berperan aktif dalam kegiatan uji coba MBG.

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Persoalan pengelolaan dan lelang tanah Bondo Deso di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan diajukan terkait masuknya tanah bengkok Kepala Dusun Borangan Heny Affandi dalam daftar lelang. Kedua pihak menyatakan siap memberikan keterangan dan dokumen kepada aparat penegak hukum.
Polemik Tanah Bondo Deso, Kadus Borangan, Mulai Babak Baru. Seperti apa?
Polres Semarang menyiapkan satuan tugas penegakan hukum untuk mengantisipasi perjudian atau praktik botoh dalam Pilkades serentak 2026. Pengamanan juga mencakup potensi konflik antarcalon dan isu lokal di 140 desa pada 19 kecamatan. Sebanyak 787 personel disiapkan dan diperkuat personel BKO serta satu SST Brimob dengan sistem rayonisasi.
Cegah Pilkades di Kabupaten Semarang Jadi Arena Judi, Polisi Siapkan Satgas Penegakan Hukum
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Semarang dan Jawa Tengah pada Selasa, 6 Oktober 2026, didominasi kondisi cerah hingga berawan. Hasil pengamatan pukul 05.30 WIB mencatat suhu udara Semarang 27,7°C dengan kelembapan 75%. Suhu harian diprakirakan berkisar 27–36°C dengan kelembapan 40–75%, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian pegunungan Jawa Tengah bagian tengah.
09 Oktober 2026: Cuaca Semarang Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Pegunungan
Pemkab Semarang memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB-P2 hingga 31 Oktober 2026. Wajib pajak yang membayar sampai batas waktu tersebut tidak dikenai sanksi administrasi keterlambatan sebesar 1 persen. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung kesehatan fiskal dan likuiditas keuangan daerah.
Bayar PBB-P2 Sebelum 31 Oktober, Warga Kabupaten Semarang Bebas Denda
[pekok2]