URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]

Mbak Google

KABAR RASIKA

Pemerintah Diminta Perhatikan Nasip Awak Angkutan

Pemerintah Diminta Perhatikan Nasip Awak Angkutan

Pemerintah Diminta Perhatikan Nasip Awak Angkutan

featured-img

Hadi Mustofa  saat cek bus penumpang yang sepi

KABUPATEN SEMARANG, RASIKA FM – Pernyataan itu disampaikan Ketua Organda Kabupaten Semarang Hadi Mustofa menanggapi larangan pemerintah untuk mudik saat lebaran nanti, khususnya para pelaku usaha dan pekerja moda transportasi umum. Dengan adanya kebijakan larangan mudik, maka para pelaku usaha dan pekerja moda transportasi umum tidak dapat mengais rezeki pada momen mudik lebaran.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=-Klf5daKyG8[/embedyt]

“Mudik merupakan momen bagi pekerja transportasi umum mencari rezeki. Jika mudik dilarang, kami berharap pemerintah memikirkan nasib mereka yang tidak bisa bekerja akibat larangan mudik,” katanya kepada rasikafm.com , Selasa (30/3/2021).

Hadi menyatakan, sebenarnya pihaknya mendukung kebijakan larangan mudik demi mencegah penularan COVID-19. Hanya, kata dia, masyarakat terdampak juga harus dipikirkan secara bijak. “Dengan adanya kebijakan larangan mudik, banyak pekerja transportasi umum yang menganggur. Padahal saat lebaran tentunya banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Saya berharap pemerintah bisa memberikan bantuan semacam BLT kepada mereka,” ujarnya.

Disisi lain, Hadi Mustofa juga meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam membatasi operasional moda transportasi umum pada saat mudik lebaran nanti. Semua moda transportasi umum mulai dari travel, bus, kereta api hingga pesawat udara harus berhenti beroperasional selama mudik Lebaran.

“Jika yang dilarang hanya travel, bus, mobil pribadi tentunya larangan mudik yang tujuannya untuk mencegah penularan COVID-19 akan tidak maksimal. Sebab para perantau masih bisa mudik dengan menggunakan kereta api atau pesawat terbang,” katanya.

Sementara itu, sopir bus PO Safari jurusan Semarang – Solo, Erik (45) mengatakan, selama pandemi COVID-19 ini, dalam satu perjalanan pulang pergi Semarang – Solo untuk mendapatkan biaya operasional saja tidak bisa. Sehingga perusahaan sering nombok.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=s5G4f-h0avI[/embedyt]
Hadi Mustofa  saat cek bus penumpang yang sepi

“Seperti tadi, satu PP (pulang – pergi) hanya dapat uang Rp120.000. Padahal biaya operasional mencapai sekitar Rp500.000. Untuk beli solar Rp450.000 dan lainnya untuk bayar mandor di terminal,” ujarnya.

Dia mengaku tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah dalam menghadapi kondisi usaha jasa transportasi yang semakin terpuruk ini. Sebab dirinya harus tetap bekerja lantaran demi melayani masyarakat yang masih membutuhkan jasa transportasi.

“Ya mau bagaimana lagi. Meski tidak mendapatkan hasil, ya tetap bekerja. Sebab perusahaan meminta saya untuk tetap berangkat (kerja). Kami berharap, wabah corona bisa cepat berlalu dan penumpang ramai lagi,” ujarnya. (rief)

BACA JUGA :

Molinas
Menimbang Motor Listrik Nasional, Antara Transisi Energi, Risiko Kemacetan, dan Keselamatan Jalan
Mahasiswa KKN-T IDBU 54 UNDIP menjalankan program pemberdayaan masyarakat selama 45 hari di Tanjung Anom, Kabupaten Pekalongan. Kegiatan tersebut meliputi pemanfaatan sampah plastik menjadi ecobrick, pengolahan bunga telang, digitalisasi Bank Sampah Bunga Tanjung Lestari, budidaya ikan nilem, edukasi kesehatan, serta sosialisasi keamanan digital untuk meningkatkan kemandirian dan potensi lokal warga.
45 Hari KKN-T IDBU 54 UNDIP: Dari Ecobrick hingga Digitalisasi Website BSU Tanjung Anom
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menggelar aktivasi kemerdekaan di tujuh SPBU di Jawa Tengah dan DIY pada Senin (17/8/2026) untuk memperingati HUT ke-81 RI. Melalui program Tebus Murah Paket Sembako, masyarakat dapat membeli paket senilai Rp150 ribu seharga Rp100 ribu, sementara hasil penjualan disalurkan sebagai donasi bagi korban gempa bumi di NTT.
Semarak Kemerdekaan di SPBU, Pertamina Libatkan Veteran hingga Komunitas Ojol
Ratusan warga Dukuh Sinoman, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Senin (17/8/2026) dengan mengenakan busana Jawa dan kostum pewayangan. Konsep tersebut dipilih warga untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan sekaligus melestarikan budaya Jawa serta mengenalkan nilai moral pewayangan kepada generasi muda.
Rawat Budaya Jawa, Ratusan Warga Sinoman ikuti Upacara Kenakan Kostum Tokoh Pewayangan
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengapresiasi Kepala SPPG Jati, Karanganyar, yang mencicipi menu MBG setelah tim dapur melaporkan aroma mencurigakan, Rabu (12/8/2026). Tindakan itu dilakukan untuk memastikan keamanan makanan sebelum didistribusikan. Pemprov Jateng menilai kejadian tersebut menjadi evaluasi untuk memperketat pengawasan kualitas program MBG.
Taj Yasin Apresiasi Kepala SPPG yang Cicipi Menu MBG Sebelum Dibagikan
Dugaan penyalahgunaan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) mencuat dalam audiensi Gapoktan Ngudi Hasil Desa Pakopen dengan DPRD Kabupaten Semarang, Kamis (13/8/2026). Anggota kelompok mengaku menerima dana lebih kecil dari nilai kredit dalam akad, sementara kewajiban tetap berjalan. DPRD meminta Pemkab membentuk tim untuk memfasilitasi penyelesaian.
Dana Kredit Petani Pakopen Bandungan Diduga Diselewengkan, Kuasa Hukum: Ada Indikasi Korupsi

Tinggalkan komentar

Tinggalkan komentar

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

Kejaksaan Negeri Salatiga menyerahkan lima mobil hasil rampasan perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi kepada pemenang lelang terbuka di KPKNL Semarang, Kamis (13/8/2026). Kendaraan tersebut sebelumnya dimodifikasi untuk mengangkut solar dalam jumlah besar dan menggunakan pelat nomor serta barcode BBM yang diduga telah diubah. Hasil lelang disetorkan kepada negara.
5 Mobil Pengangsu Solar Dilelang, Uangnya Masuk ke Kas Negara
Dugaan penyalahgunaan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) mencuat dalam audiensi Gapoktan Ngudi Hasil Desa Pakopen dengan DPRD Kabupaten Semarang, Kamis (13/8/2026). Anggota kelompok mengaku menerima dana lebih kecil dari nilai kredit dalam akad, sementara kewajiban tetap berjalan. DPRD meminta Pemkab membentuk tim untuk memfasilitasi penyelesaian.
Dana Kredit Petani Pakopen Bandungan Diduga Diselewengkan, Kuasa Hukum: Ada Indikasi Korupsi
Cemburu Buta, Seorang Pemuda Asal Bawen Dihajar Pakai Knalpot
Cemburu Buta, Seorang Pemuda Asal Bawen Dihajar Pakai Knalpot

Copyright @ rasikafm.com | All rights reserved