KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Progress Proyek Pengendalian Banjir dan Rob di Kawasan Tambak Lorok Lampaui Target

Progress Proyek Pengendalian Banjir dan Rob di Kawasan Tambak Lorok Lampaui Target

Progress Proyek Pengendalian Banjir dan Rob di Kawasan Tambak Lorok Lampaui Target

Pemerintah Kota Semarang dan BBWS Pamali Juana mempercepat proyek pengendalian banjir dan rob di Kawasan Tambak Lorok tahap II melalui pemasangan sheet pile. Progress pembangunan mencapai 18,6% pada pekan ke-28, melebihi target awal sebesar 16,9%. Temukan informasi tentang kemajuan proyek ini, upaya percepatan, dan kolaborasi antara pemerintah dan Kementerian PUPR melalui BBWS Pamali-Juana
Foto: /dok.Pemkot Semarang
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu saat mengecek progres pembangunan tanggul laut di kawasan Tambaklorok, Semarang.

Semarang – Pemerintah Kota Semarang bersama dengan BBWS Pamali Juana terus mengebut proyek pengendalian banjir dan rob Kawasan Tambak Lorok tahap II melalui pemasangan sheet pile. Memasuki pekan ke-28 pengerjaan, progress realisasi pembangunan mencapai 18.6%. Capaian tersebut lebih cepat dari target semula yang direncanakan pada minggu ke-28 sebesar 16,9%.

“Sebenarnya target penyelesaian pada 2024, namun jika dilakukan percepatan pembangunan seperti saat ini, akhir tahun 2023 diharapkan sudah selesai,” ungkap Sony Yudha P Pradana, Lurah Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Senin (26/6/2023).

Berbagai upaya percepatan tersebut semakin nyata, terlebih problem penyediaan pembebasan lahan yang menjadi domain Pemerintah Kota Semarang telah usai. “Saat ini pembebasan lahan di sisi barat juga telah usai 100%. Total ada 28 bidang tanah yang sudah dibebaskan untuk pembangunan sheet pile,” terang Sony.

Hingga kini kejadian banjir rob memang masih terjadi di Kawasan Tambak Lorok, meski demikian Sony menjelaskan bahwa Pemerintah Kota tidak berdiam diri. “Memang saat ini (rob) masih ada, namun Pemerintah Kota Semarang tetap hadir untuk membantu warga Tambak Lorok mulai dari bantuan sembako hingga bantuan uang tunai,” imbuhnya.

Tidak hanya distribusi bantuan sosial, pihaknya memastikan Pemerintah Kota Semarang juga telah mengalokasikan APBD melalui usulan Musrenbang untuk melakukan sejumlah peninggian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga Tambak Lorok.

Pemerintah Kota Semarang tidak sendiri, penyelesaian ini merupakan kolaborasi bersama dengan Kementerian PUPR melalui BBWS Pamali-Juana. Penyelesaian pembangunan sheet pile ini menjadi pengurai masalah banjir rob yang sudah menjadi masalah sehari-hari warga Tambak Lorok. Nantinya jika sheet pile ini usai, diharapkan mampu menjadi solusi banjir rob bagi warga di 5 RW dan 35 RT di Tambak Lorok.

Tidak hanya itu, potensi wisata Kampung Bahari yang ada di Tambak Lorok ke depan dapat lebih berkembang karena memiliki akses dan fasilitas umum yang terbebas dari banjir rob.

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada 896 PPPK paruh waktu di Halaman Kantor Pemkot Salatiga, Senin (28/9/2026). Perpanjangan berlaku 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027 sebagai kelanjutan masa kerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pemkot juga meluncurkan tiga inovasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.
896 PPPK di Salatiga kembali Terima SK Perpanjangan Kontrak
Pemkab Semarang mendorong Wisata Edukasi Setepeng di Bergas Lor menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi masyarakat, termasuk ASN dan non-ASN menjelang pensiun. Budidaya ayam petelur dan ikan menjadi salah satu pilihan usaha yang dapat dipelajari secara langsung. Kawasan seluas sekitar 2,2 hektare itu juga akan dikembangkan dengan tanaman buah dan komoditas lainnya.
Wisata Edukasi Setepeng Jadi Tempat Belajar Usaha, Bupati Semarang Sasar ASN Jelang Pensiun
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
Jateng Guyub menggelar aksi penolakan rencana pembangunan geothermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Lawu sejak Selasa (22/9/2026). Gerakan yang disebut menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah itu dilakukan dengan berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.
Massa Gelar Aksi Longmarch Gedong Songo-Kantor Gubernur Jateng, Suarakan Penolakan Geothermal
[pekok2]