KAWAN PEMANDU JALAN

Tag: BKUD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para wajib pajak untuk aktif mengawasi penggunaan pendapatan daerah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, mencegah korupsi, dan penyelewengan dana. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK RI, Maruli Tua Manurung, dalam sosialisasi Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang pajak daerah di Kampung Kopi Banaran, Bawen.
KPK Minta Wajib Pajak Ikut Awasi Pemanfaatan Pendapatan Daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para wajib pajak untuk aktif mengawasi penggunaan pendapatan daerah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, mencegah...
Dua belas orang lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ditempatkan di Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, bertugas di bagian manajemen aset, penilai pajak, dan pengelola keuangan. Kepala BKUD Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan bahwa permohonan penempatan ini telah diajukan sejak 2022 dan terealisasi pada tahun 2023, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan daerah.
Sejumlah Lulusan STAN Ditempatkan di BKUD Kabupaten Semarang, Ini Alasannya
Dua belas orang lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ditempatkan di Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, bertugas di bagian manajemen aset, penilai pajak, dan pengelola keuangan....

POPULER

BUMDes Menara Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang terus mengembangkan usaha ketahanan pangan berbasis hidroponik sejak 2025 dengan membudidayakan selada premium di greenhouse desa. Pengelolaan usaha yang didukung dana desa dan pemasaran hingga luar daerah itu kini mampu menyumbang sekitar 60 persen Pendapatan Asli Desa (PADes).
BUMDes Menara Karangduren, Hasilkan Selada Premium, kini Tembus Pasaran Jawa Timur
Siswa Surakarta dan Salatiga Bakal Nebeng Sekolah Rakyat di Kabupaten Semarang
Siswa Surakarta dan Salatiga Bakal "Nebeng" Sekolah Rakyat di Kabupaten Semarang
Pemerintah Kota Salatiga menyiapkan penerapan parkir berbayar di seluruh puskesmas sebagai bagian penataan layanan nonkesehatan sesuai Perwali Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan itu dilakukan melalui penyusunan mekanisme dan sarana pendukung guna meningkatkan ketertiban parkir, transparansi pengelolaan, serta optimalisasi pendapatan daerah dan keamanan kendaraan pengunjung.
Pemkot Salatiga Wacanakan Parkir Berbayar di Seluruh Puskesmas

Copyright @ rasikafm.com | All rights reserved