SEMARANG – Jangan buru-buru menerima jika data kesejahteraan yang tercatat pemerintah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak masyarakat aktif mengecek data dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk memastikan desil yang tercantum sudah menggambarkan kondisi ekonomi keluarga.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, data desil menjadi salah satu dasar pemerintah menentukan penerima bantuan maupun program pemberdayaan masyarakat. Karena itu, ketepatan data sangat penting agar bantuan benar-benar diterima mereka yang membutuhkan.
Kabar terkait:
“Desil ini yang menjadi pedoman kita untuk memberikan bantuan-bantuan, baik bantuan langsung, lalu ada bantuan khusus seperti KUBE, UEP dan lain sebagainya supaya tepat,” kata Gus Yasin saat ditemui di Kompleks Gubernur Jawa Tengah, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, pemerintah terus memperbarui data kesejahteraan masyarakat, seiring peralihan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju DTSEN. Proses tersebut melibatkan pemerintah kabupaten dan kota agar data yang tercatat semakin sesuai dengan kondisi di lapangan.
Gus Yasin menilai kualitas data saat ini terus membaik. Bahkan, program pemberdayaan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) mulai diarahkan berdasarkan data desil, khususnya masyarakat pada desil 1 hingga 4.
Namun, ia mengakui data yang ada masih mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat. Karena itu, warga diberi kesempatan untuk mengoreksi bahkan menyanggah data apabila menemukan ketidaksesuaian.
“Kalau di situ merasa ada yang tidak cocok, tidak hanya operator saja, akan tetapi masyarakatnya bisa menyanggah data-data tersebut,” ujarnya.
Tak Lagi Harus Lewat Operator
Gus Yasin menjelaskan, mekanisme perbaikan data kini dibuat lebih terbuka. Masyarakat dapat menyampaikan sanggahan secara langsung melalui laman yang disediakan kementerian.
“Dari halamannya langsung bisa. Sekarang kalau dulu kan enggak bisa, kalau dulu kan harus lewat operator. Sekarang perubahan ini, perbaikan ini, DTSEN ini bisa langsung ada sanggahan,” jelasnya.
Menurutnya, kemudahan tersebut perlu disosialisasikan lebih luas agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima data, tetapi ikut berperan dalam memastikan data pemerintah tetap akurat.
Bahkan, warga juga dapat mengusulkan tetangga atau masyarakat lain yang dinilai belum tercatat dalam kelompok desil yang sesuai.
“Bisa mengusulkan, semisal ada tetangganya yang belum masuk ke desil salah satu, nah itu bisa dimasukkan,” kata Gus Yasin.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diminta menunggu bantuan datang. Mereka juga memiliki peran dalam memastikan siapa yang layak menerima bantuan dan program pemberdayaan benar-benar tercermin dalam data.
Bagi pemerintah, data yang semakin akurat diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.
