[@]Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memberikan dukungan agar petani tidak mengalami kerugian. Salah satunya, mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengatasi harga anjlok saat panen raya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan selama ini, ketika panen raya dan harga anjlok, pemerintah menggerakkan ASN untuk membeli komoditas petani dengan harga yang lebih baik. Cara itu dinilai dapat membantu menutup kerugian petani.
Langkah lainnya yang diupayakan adalah pola distribusi yang lebih berimbang. Wagub menjelaskan komoditas panen yang melimpah berpotensi menurunkan harga jual. Oleh karenanya, komoditas tersebut bisa dikirimkan ke wilayah lainnya yang hasil panennya sedikit. Selain itu, komoditas tidak harus dikonsumsi sendiri, tetapi bisa dibagikan ke tempat-tempat yang membutuhkan, misalnya di panti asuhan.
“Seperti tadi disampaikan Pak Irjen (Kementerian Pertanian, Jan S Maringka) ketika sambutan, Jateng penyumbang bawang merah. Itu ada di Kabupaten Brebes. Lumbung padi kita ada di Kabupaten Sragen dan beberapa kabupaten yang lain. Ini yang harus kita sinergikan. Ketika ada panen raya, kita harus melihat, o daerah mana nih yang membutuhkan. Sehingga, petani tidak dirugikan karena panen raya itu harga biasanya pasti akan turun,” jelasnya, seusai menghadiri Rakor Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan di Gradhika Bhakti Praja, Kamis (23/2/2023).
Lebih lanjut Wagub membeberkan, tren produksi hasil pertanian di Jawa Tengah cenderung meningkat. Pada 2022, Jawa Tengah menghasilkan komoditas padi sebanyak 9.579.069 ton, jagung 3.719.441 ton, dan kedelai sebanyak 61.198 ton. Hasil komoditas pertanian tersebut, turut menyumbang stok pangan nasional.
Meski sudah menjadi penyumbang stok pangan nasional, Gus Yasin, sapaannya, berpesan agar tidak menjadi lengah. Sebab, banyak ancaman terkait pangan, salah satunya bencana alam. Semua pihak harus bergotong royong dan bersinergi, supaya stok pangan tetap stabil dan tidak ada tindakan melawan hukum.
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan S Maringka mengatakan, Jateng dipilih menjadi tempat Rakor Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan yang pertama pada tahun 2023 ini, karena posisinya sebagai lumbung pangan. Hasil komoditas pertanian yang dicapai selama ini, harus dipertahankan.
“Keadaan ini kalau dilihat dari hasil dari tahun ke tahun, harus kita pertahankan. Tapi kita tidak perlu berpuas diri. Ini perlu kita lakukan, menjaga agar kelestarian dan ketahanan pangan kita terus terjaga, dan kita ke depan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” tuturnya.
Ditambahkan, peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Aparat Penegak Hukum (APH) penting untuk mengawasi program pembangunan pertanian di daerah, sehingga ketahanan pangan terwujud. APIP dan APH harus satu komitmen dalam menjaga program pertanian yang bisa berjalan tepat waktu, mutu, dan sasaran.
