PEKALONGAN – Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah mewaspadai dampak kekeringan pada semester kedua 2026 terhadap produksi pangan dan stabilitas harga di Jawa Tengah. Penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu perhatian utama di tengah kondisi inflasi yang masih terkendali.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Noor Nugroho dalam Media Briefing BI Jawa Tengah bersama Kantor Perwakilan BI Tegal, BI Solo, dan BI Purwokerto di Pekalongan, Kamis (13/8/2026).
Noor Nugroho mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah memang sedikit melambat, namun masih berada dalam kondisi solid. Di sisi lain, inflasi juga menunjukkan kecenderungan menurun.
Pada Juli 2026, Jawa Tengah mengalami deflasi sekitar 0,13 persen secara bulanan. Kondisi tersebut membuat inflasi tahunan turun menjadi sekitar 2,6 persen dan masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Meski demikian, BI tetap mewaspadai kelompok volatile food, terutama cabai merah, cabai rawit, bawang merah, beras, telur ayam, dan daging ayam.
“Yang masih perlu diwaspadai adalah volatile food,” kata Noor.
Menurutnya, pengendalian inflasi dilakukan secara menyeluruh dari sisi produksi hingga distribusi. BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mendorong peningkatan produktivitas petani, memperbaiki distribusi, memperkuat data pangan, serta meningkatkan edukasi masyarakat agar berbelanja secara bijak.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperpendek rantai distribusi pangan melalui kerja sama antardaerah. Jawa Tengah sebagai salah satu daerah produsen pangan diharapkan tidak perlu mengirim hasil produksinya keluar daerah untuk kemudian kembali masuk ke Jawa Tengah setelah melalui proses pengolahan atau pengemasan yang membuat harga menjadi lebih tinggi.
BI juga mendorong pertemuan langsung antara produsen dengan pedagang besar atau off-taker melalui kegiatan business matching.
Dalam kegiatan 10 Juni lalu, sebanyak 99 off-taker dan 111 produsen pangan dari 34 kabupaten/kota dipertemukan. Tercatat 177 sesi business matching untuk berbagai komoditas, antara lain cabai, beras, jagung, bawang merah, minyak goreng dan telur ayam.
Noor menegaskan, kebijakan BI tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas, tetapi juga tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan UMKM, ekonomi syariah, serta ekonomi inklusif terus didorong.
Ekonomi Daerah Tetap Tumbuh
Dalam kesempatan yang sama, kantor perwakilan BI di daerah memaparkan perkembangan ekonomi di wilayah masing-masing.
Wilayah kerja BI Tegal yang meliputi Brebes, Kabupaten dan Kota Tegal, Pemalang, Kabupaten dan Kota Pekalongan serta Batang memberikan kontribusi sekitar 13,4 persen terhadap PDRB Jawa Tengah.
Realisasi investasi di wilayah tersebut mencapai sekitar Rp7,56 triliun dengan penyerapan tenaga kerja hampir 19 ribu orang. Batang menjadi salah satu motor investasi dengan realisasi sekitar Rp3,88 triliun dan telah menarik 41 tenant dengan komitmen investasi lebih dari Rp55 triliun.
Sementara itu, di Banyumas Raya, BI Purwokerto menyoroti ancaman kekeringan terhadap produksi pangan. Berbagai langkah disiapkan, mulai optimalisasi irigasi, pompanisasi, penggunaan varietas tanaman yang lebih adaptif terhadap musim kemarau, hingga pengembangan petani muda dan digital farming.
Di Solo Raya, BI Solo juga mewaspadai dampak kekeringan, khususnya di Wonogiri yang merupakan salah satu lumbung pangan. Sejumlah daerah mulai menyiapkan embung, sumur, penampungan air, perbaikan irigasi dan Gerakan Pangan Murah.
Digitalisasi dan Ekonomi Syariah
Selain menjaga inflasi, BI Jawa Tengah terus mendorong digitalisasi transaksi melalui QRIS. Penggunaan QRIS dinilai semakin luas dan menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat.
BI juga mendorong QRIS tidak hanya digunakan untuk transaksi jual beli, tetapi juga sebagai kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Pengembangan ekonomi syariah menjadi agenda lain yang terus diperkuat melalui pengembangan halal food, modest fashion, pariwisata ramah muslim, UMKM, pembiayaan syariah serta penguatan ekosistem halal.
Noor mengatakan seluruh kantor perwakilan BI di Jawa Tengah terus bergerak bersama sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
“Pada intinya kita terus berupaya mendorong konsumsi dan investasi, pengembangan UMKM, termasuk ekonomi syariah, serta berbagai upaya pengendalian inflasi,” ujarnya.
BI Jawa Tengah juga akan menggelar Central Java Investment Business Forum (CGIBF) 2026 pada 27 Agustus mendatang di Jakarta. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya di Semarang, forum kali ini mengusung strategi jemput bola untuk mempertemukan langsung potensi investasi Jawa Tengah dengan calon investor.
Melalui sinergi pemerintah daerah, TPID, dunia usaha, perbankan, petani, UMKM dan masyarakat, BI berharap stabilitas harga tetap terjaga sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
