Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas program operasi pasar dan gerakan pasar murah sebagai langkah strategis dalam menangani tingginya tingkat inflasi.

Inisiatif ini diambil menyusul data inflasi pada Oktober 2023 yang mencapai 2,81%. Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, telah memberikan instruksi kepada satgas pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk intensif mengefektifkan kedua program tersebut.

“Kami akan terus melakukan langkah-langkah guna menurunkan kembali inflasi ini. Walaupun posisi kita masih aman dan berada di tengah-tengah dibandingkan provinsi lain,” kata Nana usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (13/11/2023).

Upaya tersebut di antaranya dengan meningkatkan operasi pasar dan gerakan pasar murah. Terkait hal ini Pemprov Jateng terus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Bulog dan Kementerian terkait.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan Bulog, kemudian kementerian lain dan Satgas Pangan. Kegiatan-kegiatan operasi pasar dalam bentuk gerakan pasar murah terus kami tingkatkan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Nana juga menginstruksikan kepada Satgas Pangan daerah dan kepolisian untuk lebih intens memantau harga pasar. Khususnya harga kebutuhan pokok atau volatile food yang berpotensi menyumbang inflasi.

Dengan dilakukan pantauan itu, pemerintah juga bisa langsung mengindentifikasi penyebab kanaikkan harga tersebut, bisa jadi karena distribusinya atau memang sudah kekurangan pangan.

“Kita juga akan cari solusi untuk menstabilkan kembali harga-harga pangan yang ada di masyarakat ini,” kata Nana.

Dengan begitu, pemerintah bisa langsung segera dilakukan tindakan cepat apabila terjadi gejolak harga.

Diketahui, setidaknya ada lima komoditas yang mengalami gejolak harga. Di antaranya beras medium, beras premium, cabai rawit, cabai merah, dan gula. Lima komoditas itu menjadi fokus dalam operasi pasar yang akan dilakukan mulai tengah pekan ini.

Di samping itu, juga akan dilakukan pantauan dan evaluasi beberapa daerah dengan IPH tinggi. Saat ini ada empat daerah dengan IPH tinggi yang menjadi perhatian khusus Pj Gubernur Jawa Tengah. Yaitu Cilacap, Kebumen, Blora, dan Kota Tegal.

“Empat ini yang akan kami lakukan evaluasi dan kami juga akan lakukan langkah-langkah intervensi supaya harga-harga itu segera normal atau stabil kembali,” kata Nana.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, setiap kepala daerah harus serius untuk mengendalikan harga bahan pokok. Pemantauan soal harga harus dilakukan secara rutin dan konsisten.

“Satgas pengendalian inflasi cek pasar tiap hari. Sebab setiap daerah tidak sama, (gejolak) komoditas juga tidak sama. Cek penyebabnya. Kalau suplai kurang, bagaimana bisa mendapatkan suplai, kalau distribusi kurang berarti logistik yang macet,” katanya.