RASIKAFM.COM | UNGARAN – Tiga program kerja pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Semarang periode 2021- 2024, Ngesti Nugraha-M Basari, masih menjadi pekerjaan rumah. Itu terdiri dari rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang, pembangunan rumah sakit di Kabupaten Semarang bagian selatan, dan perekrutan tenaga kesehatan pendamping masyarakat.
Demikian disampaikan Bupati Semarang Ngesti Nugraha dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemrintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024, yang dilaksanakan di The Wujil Resort & Convention Ungaran, kabupaten Semarang belum lama ini.
“Dari 64 program unggulan sesuai visi misi bupati dan wakil bupati masih ada tiga program yang belum dapat dilaksanakan. Tetapi masih terus dipersiapkan untuk tahun anggaran ke depan,” ungkapnya.
Terkait pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang, dijelaskan Ngesti, kajiannya sudah ada. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil ganti rugi tanah aset Pemkab Semarang yang terkena proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen.
“Setelah uang tersebut didapatkan, maka Pemkab Semarang juga akan berkonsultasi kepada DPRD terkait rencana pembelian lahan untuk pemindahan pusat pemerintahan,” paparnya.
Sejauh ini sudah ada dua alternatif lokasi untuk pemindahan pusat pemerintahan. Alternatif yang pertama dan tentu juga diharapkan, adalah bisa menggunakan lahan milik PTPT IX yang ada di wilayah Bawen.
Alternatif kedua mencari lokasi lain yang belum dapat disebutkan terlebih dahulu. Kalau nanti prosesnya dapat berjalan sesuai dengan rencana, minimal Pemkab Semarang akan membeli lahannya terlebih dahulu.
Kemudian terkait dengan pembangunan rumah sakit di wilayah Kabupaten Semarang bagian selatan, baik yang dibangun oleh pemkab atau pihak ketiga (swasta). Pihaknya masih berkomunikasi untuk mewujudkannya.
“Harapan kami minimal sudah mampu membeli lahannya terlebih dahulu. Karena kurang lebih dalam dua tahun terakhir kebijakan anggaran banyak dialokasikan untuk penanganan Covid-19,” terangnya.
Yang terakhir terkait rencana penambahan tenaga pendamping kesehatan masyarakat, ia mengakui masih ada kendala yakni adanya surat dari Menpan-RB yang belum mengizinkan Pemkab Semarang untuk mengangkat tenaga baru, kecuali untuk pengemudi, keamanan, dan kebersihan.
“Sehingga hal itu menjadikan rencana tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Solusinya kami optimalkan tenaga kesehatan yang ada,” urainya. (win)
