UNGARAN – Musyawarah Daerah (Musda) I Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Jawa Tengah telah diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober hingga 28 Oktober 2021. Salah satu agenda yang dibahas adalah terkait dana operasional desa yang dijanjikan oleh pemerintah pusat.
Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAPDESI Wargiyati mengatakan sampai saat ini dana operasional desa dengan besaran 5 persen dari Dana Desa (DD) belum terealisasi.
“Dari 2019 sampai sekarang belum juga cair. Maka kami akan perjuangkan agar regulasi yang mengatur dana operasional desa bisa segera diterbitkan,” kata Wargiyati dalam Musda I PAPDESI Jateng di Hotel Griya Persada Bandungan Kabupaten Semarang baru-baru ini.
Selain terkait dana operasional desa, hal lain yang menjadi perhatian PAPDESI adalah mengenai PP 11/ Tahun 2019 yang juga mengatur tentang gaji perangkat desa.
“Sesuai ketentuan PP tersebut, untuk menggaji perangkat desa itu hanya bisa diambilkan dari alokasi dana desa (ADD). Desa yang perangkatnya banyak, ADD-nya jelas nggak cukup. Sementara di sisi lain, PP tetap harus dilaksanakan.
Maka, kami akan perjuangkan DD bisa melekat pada APBDes biar desa tidak kesulitan keuangan,” ungkapnya yang juga Kepala Desa Ngrapah Banyubiru Kabupaten Semarang itu.
Terkait agenda Musda I DPD PAPDESI Jawa Tengah, Wargiyati mempunyai harapan organisasi perangkat desa di Jawa Tengah ini bisa semakin solid.
“Kalau organisasi PAPDESI ini solid, dalam memperjuangkan kebijakan bagi kemajuan desa suaranya akan didengar oleh pemerintah. Baik di tingkat kabupaten, provinsi bahkan juga Pemerintah Pusat,” imbuhnya.
Sementara Ketua Dewan Pembina PAPDESI Ganjar Pranowo yang hadir secara virtual dalam kegiatan itu memberikan pesan kepada para kepala desa (kades) se-Jawa Tengah.
“Saya titip betul, agar integritas dan kejujuran dijaga. Hati-hati dengan kolusi, korupsi dan nepotisme,” kata dia.
Orang nomor satu di Jawa Tengah itu juga mengungkapkan menjadi pemimpin bukanlah perkara mudah. Dalam perjalanannya pasti akan banyak tuntutan dari masyarakat.
“Harus ikhlas dan tabah. Kepala Desa ini merupakan ladang pengabdian, jangan sampai membuat kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Saya harap PAPDESI ini bisa jadi contoh yang baik bagi warganya,” tandasnya. (win)
