KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Spanduk dan Baliho Bacaleg Bertebaran, Ketua KPU Kabupaten Semarang: Penertiban Wewenang Satpol PP

Spanduk dan Baliho Bacaleg Bertebaran, Ketua KPU Kabupaten Semarang: Penertiban Wewenang Satpol PP

Spanduk dan Baliho Bacaleg Bertebaran, Ketua KPU Kabupaten Semarang: Penertiban Wewenang Satpol PP

Spanduk dan baliho yang menampilkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dan bakal calon presiden (bacapres) sudah mulai bertebaran di ruang publik wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang, sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu 2024. Kepala KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi, menjelaskan bahwa penertiban spanduk saat ini menjadi wewenang Satpol PP berdasarkan lokasi yang dianggap melanggar aturan pemasangan.
Foto: tangkapan layar video warga
Seorang warga melintas di ruas Jalan Letjend Suprapto Ungaran, Rabu (18/10/2023). Tampak pemandangan 'meriah' dengan banyaknya spanduk tokoh-tokoh yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024.

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Meski belum memasuki masa kampanye Pemilu 2024, spanduk dan baliho yang menampilkan sosok para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dan tokoh-tokoh bakal calon presiden (bacapres) bertebaran di ruang publik wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (18/10/2023).

Dari pantauan yang terlihat di ruas Jalan Diponegoro, S. Parman, dan Letjen Suprapto Ungaran, tampak sejumlah spanduk tersebut terpasang di tembok dan tiang.

Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi menuturkan, PKPU Nomor 15 tahun 2023 mengatur bahwa partai politik bisa melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Terkait dengan sosialisasi sebelum masa kampanye, peserta Pemilu boleh memasang bendera parpol dan nomor urutnya.

“Untuk pendidikan dan sosialisasi politik, subyek hukumnya harus terpenuhi. Misalnya pelaksana siapa, peserta pemilu siapa, karena subyek hukum baru ditetapkan 3 November bagi (pemilihan) legislatif dan 13 November bagi presiden,” terang Maskup.

Maskup menjelaskan, masa kampanye Pemilu 2024 akan berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dalam rentang waktu setelah penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) sejak 4 November 2023, terdapat masa pendidikan dan sosialisasi politik karena sudah terdapat subyek hukum untuk pelaksana kampanye.

“Karena saat ini belum memasuki masa pendidikan dan sosialisasi politik, maka penertiban spanduk yang terjadi merupakan wewenang dari penegak perda atau Satpol PP,” ujarnya.

Penertibannya pun juga berdasarkan lokasi yang dianggap melanggar, seperti tiang listrik, tiang telepon, sarana pendidikan dan lain sebagainya.

“Dari pengalaman pemilu sebelumnya (2019), yang terjadi biasanya seperti itu.
Jadi sifatnya sekarang tentu kalau ada APK (alat peraga kampanye) yang dipasang, itu wewenang Satpol PP selaku penegak Perda,” imbuhnya. (win)

Seorang warga melintas di ruas Jalan Letjend Suprapto Ungaran, Rabu (18/10/2023). Tampak pemandangan ‘meriah’

Knowledge

Tidak ada postingan.

Kabar Terkini

POPULER

Agung Santoso, pemuda berusia 29 tahun asal Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, menyatakan tekadnya membawa perubahan bagi desa. Terinspirasi pengalaman kedua orang tuanya yang pernah menjabat kepala desa, Agung ingin mendorong pemerintahan yang transparan serta pengelolaan aset desa, khususnya Pemandian Senjoyo, agar lebih memberi manfaat bagi masyarakat.
Berbekal Pengalaman Orang Tua, Agung Santoso ingin Kembalikan Kejayaan Desa Tegalwaton
Pemerintah Desa Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, mengembangkan budidaya padi varietas Inpari 32 di lahan dem area seluas 10 hektare dengan pemupukan semi organik. Memasuki panen kelima, produktivitas diperkirakan mencapai 8 ton gabah per hektare. Meski penggunaan pupuk kimia dapat ditekan hingga 50 persen, petani kini menghadapi gangguan hama wereng dan serangan burung pemakan padi.
Jelang Panen Padi Semi Organik, Petani Desa Kemetul Kini Berhadapan dengan “Serangan Udara”
PT Trans Marga Jateng (TMJ) memperkuat kerja sama dengan Pemkot Semarang untuk mendukung konektivitas wilayah dan pembangunan infrastruktur terintegrasi. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Direktur Utama TMJ Arie Irianto dengan Sekda Kota Semarang Handi Priyanto di Balai Kota Semarang, Senin (9/11/2026). Kolaborasi diharapkan mendukung pengembangan kawasan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi.
TMJ Gandeng Pemkot Semarang, Pengembangan Jalan Tol Diselaraskan dengan Kota
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan paling lambat 30 hari melalui koordinasi lintas instansi dan pembentukan Desk Investasi. Pengembangan kawasan ini diharapkan menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit
[pekok2]