KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Spanduk dan Baliho Bacaleg Bertebaran, Ketua KPU Kabupaten Semarang: Penertiban Wewenang Satpol PP

Spanduk dan Baliho Bacaleg Bertebaran, Ketua KPU Kabupaten Semarang: Penertiban Wewenang Satpol PP

Spanduk dan Baliho Bacaleg Bertebaran, Ketua KPU Kabupaten Semarang: Penertiban Wewenang Satpol PP

Spanduk dan baliho yang menampilkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dan bakal calon presiden (bacapres) sudah mulai bertebaran di ruang publik wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang, sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu 2024. Kepala KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi, menjelaskan bahwa penertiban spanduk saat ini menjadi wewenang Satpol PP berdasarkan lokasi yang dianggap melanggar aturan pemasangan.
Foto: tangkapan layar video warga
Seorang warga melintas di ruas Jalan Letjend Suprapto Ungaran, Rabu (18/10/2023). Tampak pemandangan 'meriah' dengan banyaknya spanduk tokoh-tokoh yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024.

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Meski belum memasuki masa kampanye Pemilu 2024, spanduk dan baliho yang menampilkan sosok para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dan tokoh-tokoh bakal calon presiden (bacapres) bertebaran di ruang publik wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (18/10/2023).

Dari pantauan yang terlihat di ruas Jalan Diponegoro, S. Parman, dan Letjen Suprapto Ungaran, tampak sejumlah spanduk tersebut terpasang di tembok dan tiang.

Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi menuturkan, PKPU Nomor 15 tahun 2023 mengatur bahwa partai politik bisa melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Terkait dengan sosialisasi sebelum masa kampanye, peserta Pemilu boleh memasang bendera parpol dan nomor urutnya.

“Untuk pendidikan dan sosialisasi politik, subyek hukumnya harus terpenuhi. Misalnya pelaksana siapa, peserta pemilu siapa, karena subyek hukum baru ditetapkan 3 November bagi (pemilihan) legislatif dan 13 November bagi presiden,” terang Maskup.

Maskup menjelaskan, masa kampanye Pemilu 2024 akan berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dalam rentang waktu setelah penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) sejak 4 November 2023, terdapat masa pendidikan dan sosialisasi politik karena sudah terdapat subyek hukum untuk pelaksana kampanye.

“Karena saat ini belum memasuki masa pendidikan dan sosialisasi politik, maka penertiban spanduk yang terjadi merupakan wewenang dari penegak perda atau Satpol PP,” ujarnya.

Penertibannya pun juga berdasarkan lokasi yang dianggap melanggar, seperti tiang listrik, tiang telepon, sarana pendidikan dan lain sebagainya.

“Dari pengalaman pemilu sebelumnya (2019), yang terjadi biasanya seperti itu.
Jadi sifatnya sekarang tentu kalau ada APK (alat peraga kampanye) yang dipasang, itu wewenang Satpol PP selaku penegak Perda,” imbuhnya. (win)

Seorang warga melintas di ruas Jalan Letjend Suprapto Ungaran, Rabu (18/10/2023). Tampak pemandangan ‘meriah’

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada 896 PPPK paruh waktu di Halaman Kantor Pemkot Salatiga, Senin (28/9/2026). Perpanjangan berlaku 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027 sebagai kelanjutan masa kerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pemkot juga meluncurkan tiga inovasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.
896 PPPK di Salatiga kembali Terima SK Perpanjangan Kontrak
Pemkab Semarang mendorong Wisata Edukasi Setepeng di Bergas Lor menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi masyarakat, termasuk ASN dan non-ASN menjelang pensiun. Budidaya ayam petelur dan ikan menjadi salah satu pilihan usaha yang dapat dipelajari secara langsung. Kawasan seluas sekitar 2,2 hektare itu juga akan dikembangkan dengan tanaman buah dan komoditas lainnya.
Wisata Edukasi Setepeng Jadi Tempat Belajar Usaha, Bupati Semarang Sasar ASN Jelang Pensiun
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW melalui program KKN mendampingi 25 warga Dusun Sengon, Desa Manggihan, Getasan, Kabupaten Semarang, mengolah bio-slurry dan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik cair, pupuk organik padat, serta MOL. Kegiatan selama sebulan ini mendorong pemanfaatan bahan lokal untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.
KKN UKSW di Desa Manggihan, Mahasiswa Olah Limbah Biogas jadi Pupuk Organik
[pekok2]