KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Distaru Kota Semarang Target Selesaikan RSUD Tipe D Mijen Sebelum Tahun Berakhir

Distaru Kota Semarang Target Selesaikan RSUD Tipe D Mijen Sebelum Tahun Berakhir

Distaru Kota Semarang Target Selesaikan RSUD Tipe D Mijen Sebelum Tahun Berakhir

Dalam progres pembangunan RSUD Tipe D Mijen Kota Semarang, per Januari 2024, terungkap bahwa pembangunan telah mencapai 41 persen, melebihi rencana sebesar 18,7 persen pada akhir Oktober lalu. Irwansyah, Kepala Distaru Kota Semarang, memastikan bahwa penyelesaian proyek akan dilakukan pada akhir tahun ini dan diserahterimakan kepada Dinas Kesehatan pada bulan Januari mendatang.
Foto: Dok./ IST
RSUD Tipe D Mijen Kota Semarang

Semarang – Penyelesaian proyek pembangunan RSUD Tipe D Mijen tengah dipercepat untuk memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang menetapkan target serah terima proyek pada bulan Januari 2024.

Irwansyah, selaku Kepala Distaru Kota Semarang, menyampaikan bahwa progres pembangunan RSUD Tipe D Mijen telah mencapai 41 persen pada akhir Oktober, melebihi rencana sebesar 18,7 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan progres sebesar 22,3 persen dari yang direncanakan. Beliau memastikan bahwa pembangunan ini akan rampung pada akhir tahun ini dan dapat diserahkan kepada Dinas Kesehatan pada bulan Januari 2024.

“Serah terima tergantung pimpinan, tapi Januari kami pastikan sudah siap serah terima,” katanya, Senin (13/11/2023).

Irwansyah menyebut, tahun 2023 ini merupakan tahap terakhir pembangunan RSUD Tipe D Mijen. Pada tahap terakhir ini, pihaknya melakukan finishing ruangan, penambahan instalasi gas medis, dan penyelesaian ICU.

“Ini banyak alat-alat. Begitu kepasang, sudah selesai. Tahun ini, sudah siap secara bangunan gedung,” terangnya.

Tahun depan, lanjut dia, tidak ada lagi anggaran pembangunan. Selanjutnya tinggal Dinas Kesehatan (Dinkes) yang akan mengisi kelengkapannya.

Sementara, Kepala Dinkes Kota Semarang, Moh Abdul Hakam mengatakan, pada perubahan anggaran 2023, Dinkes meminta tambahan anggaran untuk mempersiapkan operasional RSUD Tipe D Mijen. Hanya saja, belum dapat anggaran mengingat anggaran yang tersedia harus dibagi dengan OPD lain.

“Kemungkinan besar pada anggaran perubahan 2024. Saat ini, infrastruktur dan fasilitas belum siap 100 persen,” tandas Hakam.

Hakam menyebut, beberapa fasilitas untuk menunjang RSUD memang sudah tersedia, misalnya tempat tidur. Tempat tidur akan menggunakan bed yang sebelumnya dipakai di isolasi terpusat rumah dinas walikota. Namun, masih banyak kebutuhan peralatan lainnya untuk menunjang rumah sakit tipe D, diantaranya kebutuhan IGD dan ICU. Sementara, dari sisi tenaga medis, masih perlu penambahan dokter spesialis.

“Infrastruktur dan fasilitas belum ready 100 persen. Rumah sakit tidak hanya dokter umum, tapi juga spesialis,” tutupnya.

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada 896 PPPK paruh waktu di Halaman Kantor Pemkot Salatiga, Senin (28/9/2026). Perpanjangan berlaku 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027 sebagai kelanjutan masa kerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pemkot juga meluncurkan tiga inovasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.
896 PPPK di Salatiga kembali Terima SK Perpanjangan Kontrak
Pemkab Semarang mendorong Wisata Edukasi Setepeng di Bergas Lor menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi masyarakat, termasuk ASN dan non-ASN menjelang pensiun. Budidaya ayam petelur dan ikan menjadi salah satu pilihan usaha yang dapat dipelajari secara langsung. Kawasan seluas sekitar 2,2 hektare itu juga akan dikembangkan dengan tanaman buah dan komoditas lainnya.
Wisata Edukasi Setepeng Jadi Tempat Belajar Usaha, Bupati Semarang Sasar ASN Jelang Pensiun
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
Jateng Guyub menggelar aksi penolakan rencana pembangunan geothermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Lawu sejak Selasa (22/9/2026). Gerakan yang disebut menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah itu dilakukan dengan berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.
Massa Gelar Aksi Longmarch Gedong Songo-Kantor Gubernur Jateng, Suarakan Penolakan Geothermal
[pekok2]