URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
Proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di Kabupaten Semarang mengalami penundaan selama satu hari karena sedang dilakukan perbaikan pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dari pusat. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang, Bambang Setyono, menegaskan bahwa perbaikan tersebut tidak memengaruhi jadwal rekapitulasi penghitungan suara.

Mbak Google

KABAR RASIKA

Maintenance Sirekap, Proses Rekapitulasi Suara di Tingkat PPK Kabupaten Semarang Dijeda Sehari

Maintenance Sirekap, Proses Rekapitulasi Suara di Tingkat PPK Kabupaten Semarang Dijeda Sehari

Maintenance Sirekap, Proses Rekapitulasi Suara di Tingkat PPK Kabupaten Semarang Dijeda Sehari

Seorang petugas kepolisian berjaga di Kantor Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang meski tak ada proses rekapitulasi penghitungan suara menyusul adanya perbaikan aplikasi Sirekap, Senin (19/2/2024). Foto: win
Seorang petugas kepolisian berjaga di Kantor Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang meski tak ada proses rekapitulasi penghitungan suara menyusul adanya perbaikan aplikasi Sirekap, Senin (19/2/2024). Foto: win
featured-img

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di Kabupaten Semarang dijeda satu hari. Pasalnya, sedang ada perbaikan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dari pusat.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang Bambang Setyono menyampaikan perbaikan Sirekap tidak mempengaruhi jadwal rekapitulasi penghitungan suara.

“Istilahnya tidak libur, progres masih terus berjalan. Saat ini sudah lebih dari 60 persen untuk tingkat PPK,” kata Bambang ditemui di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Semarang, Senin (19/2/2024).

Bambang menyebut, dalam dua sampai tiga hari ke depan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tersebut sudah bisa diselesaikan. Pihaknya mengutamakan prinsip kecermatan dan kehati-hatian berkaitan rekapitulasi di tingkat PPK dan PPS.

“Hasil yang sudah diinput sudah tersimpan. Tinggal nanti menunggu hasil pleno tingkat kecamatan yang akan dikirim ke KPU Kabupaten Semarang,” urainya.

Diakui Bambang, sampai saat ini dari total 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang semuanya belum selesai melaksanakan rekapitulasi. Meski demikian, ia berkeyakinan seluruhnya akan selesai sesuai jadwal hingga dilaksanakannya pleno di tingkat provinsi.

“Ini masih berproses terus. Kami harap masyarakat bersabar untuk menunggu hasil pleno KPU Kabupaten Semarang pada tanggal 26 Februari 2024,” jelasnya.

Bambang menambahkan, secara umum pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Semarang berjalan lancar. Seluruh petugas penyelenggara sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat.

“Kami imbau teman-teman PPK tidak terlalu malam saat bekerja. Kita batasi agar istirahat bisa maksimal karena proses rekapitulasi ini dilakukan setiap hari, paling tidak jam 9 malam sudah selesai,” pungkasnya. (win)

BACA JUGA :

Tetap Produktif di Usia Senja, 112 Peserta Sekolah Lansia Pancasila Kabupaten Semarang Diwisuda
Tetap Produktif di Usia Senja, 112 Peserta Sekolah Lansia Pancasila Kabupaten Semarang Diwisuda
Selama hampir 20 tahun, keluarga Muhroji di Dusun Rejowinangun, Desa Pledokan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, hidup tanpa aliran listrik meski tiang listrik telah berdiri di dekat rumah mereka. Hingga Rabu (22/7/2026), permohonan pemasangan listrik belum terealisasi karena diperlukan penambahan jaringan. Kondisi ekonomi yang terbatas membuat keluarga tersebut bertahan menggunakan sentir berbahan bakar minyak goreng sebagai penerangan setiap malam.
20 Tahun Hidup dalam Gelap, Keluarga Miskin di Sumowono Terangi Malam dengan Sentir Jelantah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang memperkuat budaya sadar bencana melalui inovasi SADEWA (Strategi Deteksi, Edukasi, dan Waspada Bencana). Program berbasis kolaborasi pentahelix dan digitalisasi ini berhasil meningkatkan jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) menjadi 116 desa hingga 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan edukasi, sistem deteksi dini, KKN Tematik Kebencanaan, serta optimalisasi dana desa guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai ancaman bencana.
Lewat SADEWA, BPBD Kabupaten Semarang Bangun Budaya Sadar Bencana dari Desa
Pemerintah Kabupaten Semarang meluncurkan Sekolah Tani Milenial 2026 untuk mendorong regenerasi petani di tengah menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Program yang diikuti 240 peserta itu digelar di Kecamatan Sumowono, Selasa (21/7/2026), dengan pembekalan budidaya, kewirausahaan, dan pemasaran digital guna mencetak petani modern yang mampu menjaga ketahanan pangan.
Tak Malu jadi Petani, Khoirul Mantap Ikut Pelatihan Sekolah Tani Milenial Usai Lulus Kuliah
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang Said Riswanto menilai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus bersaing dengan ritel modern. Pernyataan itu disampaikan usai meninjau Kopdes Merah Putih di Bergas Kidul dan Lodoyong, Selasa (21/7/2026), dengan syarat kelengkapan barang, dukungan fasilitas, dan kepastian regulasi pengelolaan koperasi terus diperkuat.
DPRD Kabupaten Semarang Nilai Kopdes Merah Putih Berpotensi Saingi Ritel Modern, Asal Pasokan Barang Lengkap
Legislatif Nilai Pengawasan Perizinan di Kabupaten Semarang Lemah, Pemkab Diminta Lebih Tegas
Legislatif Nilai Pengawasan Perizinan di Kabupaten Semarang Lemah, Pemkab Diminta Lebih Tegas

Tinggalkan komentar

Tinggalkan komentar

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

Reformasi Transportasi Publik Saatnya Trans Jateng Hadir di Jekuti (Jepara – Kudus – Pati)
Reformasi Transportasi Publik: Saatnya Trans Jateng Hadir di Jekuti (Jepara – Kudus – Pati)
Salatiga Jadi Panggung Raja-Raja Nusantara dan Dunia, 100 Lebih Kerajaan Siap Berkumpul Juli 2026
Salatiga Jadi Panggung Raja-Raja Nusantara dan Dunia, 100 Lebih Kerajaan Siap Berkumpul Juli 2026
Forum Pelanggan Air Minum Nasional (FORPAMNAS) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IV di Yogyakarta, Jumat (17/7/2026), yang diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai provinsi. Forum ini membahas pembentukan badan regulator air minum, menyusun program kerja serta memilih kepengurusan periode 2026–2030 guna memperkuat perlindungan hak pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan Perumda Air Minum, dan mempererat kolaborasi dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan.Munas IV FORPAMNAS di Yogyakarta mendorong pembentukan regulator air minum, memperkuat hak pelanggan, dan meningkatkan pelayanan Perumda Air Minum.
FORPAMNAS Dorong Pembentukan Badan Regulator Air Minum, Munas IV Resmi Digelar di Yogyakarta