[@]Meski telah mencuat dengan kabar para mahasiswa beasiswa asal Papua ini mengalami ‘kelaparan’, UKSW Salatiga tetap komitmen untuk kewajiban dilaksanakan.
Bahkan UKSW mendorong para mahasiswa beasiswa tetap menempuh pendidikan. Padahal, per Januari 2022 ini UKSW tidak lagi mengeluarkan biaya untuk para mahasiswa beasiswa ini.
Adanya upaya para pihak mencoba membantu 210 para mahasiswa beasiswa Papua ini dengan menggelontorkan bantuan sembako dan diapresiasi UKSW. Menurut informasi terbaru, dana pendidikan bagi 210 mahasiswa beasiswa Pegunungan Bintang Papua ini akan cair dia minggu ke depan.[custom-related-posts title=”Kabar Terkait:” none_text=”None found” order_by=”title” order=”ASC”]
Menanggapi hal itu Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kealumnian Yafet Yosafet Wilben Rossy menegaskan pihak UKSW tidak tutup mata terkait dengan permasalahan tersebut.
UKSW juga telah memberikan kelonggaran kepada mahasiswa asal Pegunungan Bintang tetap bisa mengikuti perkuliahan di UKSW Salatiga.
Dijelaskan Yosafat kerjasama beasiswa mahasiswa asal Pegunungan Bintang dengan UKSW dilakukan pada Maret 2021. Kerjasama itu ditindaklanjuti dengan mengirimkan 100 mahasiswa pada tahun ajaran 2021/2022.
“Tahun berikutnya tahun 2022/2023 ada 100 mahasiswa dan tambahan 10 mahasiswa. Itu artinya Totalnya ada 210 mahasiswa yang ada di UKSW,” terangnya kepada wartawan di Rumah Noto UKSW Kamis (9/2/2023).
Biaya Hidup Mahasiswa Papua
Dikatakan Sejak memulai kerjasama ini tahun pertama pihaknya telah mendapatkan transfer Rp 1,5 miliar dari Pemkab Pegunungan Bintang. Kemudian tahun kedua sebanyak Rp 3 miliar.
“Seluruh dana ini dipakai untuk membantu adek-adek kita. Terutama biaya hidup bulanan mereka setiap bulannya Rp 1,5 juta. Jadi uang itu kita kembalikan seluruhnya ke temen-temen mahasiswa,” jelasnya.
Yosafat mengungkapkan persoalan kesulitan biaya kebutuhan hidup mahasiswa tersebut, karena pihak Pemkab hanya mentransfer sekitar Rp 5 miliar dari total. Sementara per bulan Maret ini seharusnya ada anggaran Rp 28.148.000.000.
“Karena hanya ditransfer 5 miliar, selama ini mereka kuliah sebetulnya dalam tanda petik karena mendapatkan ijin dan keringanan dibiayai oleh UKSW Salatiga yang seharusnya biaya itu dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten pegunungan bintang,” jelas dia.
“Sampai posisi sekarang ini tidak ada lagi yang tersisa yang dikirim untuk Biaya hidup dari temen-temen mahasiswa bahkan sudah minus Rp 200 juta,” tambahnya.
Komunikasi Dengan Pemkab Pegunungan Bintang
Pihaknya sudah memanggil Pemkab Pegunungan Bintang. Mereka telah hadir pada 15 Januari 2023. Hasil pertemuan itu UKSW dan Pemkab Pegunungan Bintang sepakat untuk melanjutkan kerjasama.
“Kita sepakat untuk terus melanjutkan kerjasama ini dengan catatan bahwa, pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang segera bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya yang belum direalisasikan hingga saat ini,” terangnya.
Diakui pihaknya baru-baru ini juga telah melakukan komunikasi. Ia berharap Pemkab Pegunungan Bintang bisa segera memenuhi kewajibannya dalam kesempatan pertama.
“Ke depannya tentu kita ingin berbicara lagi bagaimana mengatasi situasi ini. karena bagaimanapun juga tentu dalam kerjasama kedua belah pihak menjaga komitmennya. Dan saling menguntungkan,”tandasnya.
Dikatakan permasalahan tersebut karena saat ini ada kendala internal Pemkab Pegunungan Bintang Papua.
“Yang jelas ada kendala-kendala internal Kabupaten Pegunungan Bintang . Sekarang ini sedang diusahakan untuk diselesaikan oleh bupati yang sekarang,” tandasnya.
