URL audio tidak tersedia.

SEBANYAK 2.400 PETANI TEMBAKAU DI KABUPATEN SEMARANG MENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) SENILAI TOTAL RP28,8 MILIAR. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG, ISTICHOMAH, MENJELASKAN BAHWA PENERIMA BLT TERDIRI DARI PETANI, BURUH, DAN PENGGARAP LAHAN TEMBAKAU YANG TELAH DIVERIFIKASI LAYAK MENERIMA BANTUAN. SEBANYAK 42 SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN SEMARANG, TERDIRI DARI 38 SD DAN 4 SMP, KINI TIDAK MEMILIKI KEPALA SEKOLAH KARENA TELAH MEMASUKI MASA PENSIUN DAN BELUM ADA PENGGANTINYA. PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISDIKBUDPORA) KABUPATEN SEMARANG, BUDI RIYANTO, MENJELASKAN BAHWA PENGISIAN POSISI TERSEBUT BELUM DAPAT DILAKUKAN KARENA PERATURAN YANG MELARANG PELANTIKAN KEPALA DAERAH MENJELANG PILKADA 2024. PESTA DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) 2024 AKAN DISELENGGARAKAN SECARA SERENTAK PADA RABU, 27 NOVEMBER 2024, DI TINGKAT KABUPATEN, KOTA, DAN PROVINSI. UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELIPUTAN MEDIA TERHADAP PEMILU DAN PILKADA 2024, DEWAN PERS MENGADAKAN WORKSHOP BERTAJUK "PELIPUTAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024 DI PROVINSI JAWA TENGAH" DI HOTEL SANTIKA SEMARANG PADA JUMAT, 19 JULI 2024. TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BLONDO DI KECAMATAN BAWEN, KABUPATEN SEMARANG, KINI BERADA DI FASE OVER CAPACITY, MENERIMA KIRIMAN 200 TON SAMPAH PER HARI DARI 161 TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) SETEMPAT. TPA BLONDO, YANG SELUAS 5,7 HEKTARE DAN DIBANGUN PADA TAHUN 2009 DENGAN MASA PEMAKAIAN 10 TAHUN, SEHARUSNYA SUDAH TIDAK DIGUNAKAN SEJAK 2019. WAKIL BUPATI SEMARANG, BASARI, YANG JUGA PENGURUS PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN SEMARANG, MENGISYARATKAN MUNDUR DARI BURSA PENCALONAN PILBUP DAN WABUP SEMARANG 2024, MENYATAKAN INGIN BERISTIRAHAT DALAM PESTA DEMOKRASI TAHUN 2024. PEMERINTAH PUSAT MELALUI KEMENTERIAN PUPR MENGALOKASIKAN DANA SEBESAR RP26 MILIAR UNTUK UANG GANTI RUGI WARGA TERDAMPAK PROYEK BENDUNGAN JRAGUNG DI DUSUN KEDUNGGLATIK, DESA CANDIREJO, PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG, GUNA MEMBEBASKAN 41 BIDANG TANAH, MELANJUTKAN 53 BIDANG YANG TELAH DIBEBASKAN SEBELUMNYA. MENJELANG PELANTIKAN ANGGOTA DPRD TERPILIH PADA 14 AGUSTUS 2024, KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SALATIGA MASIH MENUNGGU ARAHAN DARI KPU PUSAT TERKAIT LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN), YANG MENJADI SYARAT WAJIB UNTUK PELANTIKAN. SAAT INI, 10 CALON ANGGOTA DPRD KOTA SALATIGA TERPILIH MASIH DALAM PROSES PEMERIKSAAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). SENSASI MELEWATI GERBANG TOL TANPA TAPING KARTU TELAH DITERAPKAN DI TOL SEMARAK (SEMARANG-DEMAK) SEJAK AWAL JULI, DAN SEMAKIN BANYAK PEMILIK KENDARAAN YANG MENGADOPSI TEKNOLOGI INI. DIREKTUR UTAMA PT PP SEMARANG DEMAK, SISWANTONO, MENJELASKAN KEPADA RADIO RASIKA SAAT TALK SHOW PADA SENIN (15/7/2024) BAHWA PEMILIK KENDARAAN CUKUP MENDAFTAR MELALUI WEBSITE ATAU DATANG LANGSUNG KE KANTOR PPSD TOL SEMARANG-DEMAK UNTUK PENDAFTARAN DAN PEMASANGAN STIKER KHUSUS. ALAMSYAH SATYANEGARA SUKAWIJAYA, ATAU YOYOK SUKAWI, SEMAKIN MANTAP UNTUK IKUT SERTA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN WALI KOTA (PILWALKOT) SEMARANG 2024. IA MENGUNGKAPKAN BAHWA SUDAH ADA DUA PARTAI LAIN YANG BERGABUNG DENGAN PARTAI DEMOKRAT UNTUK MENDUKUNGNYA MENJADI WALI KOTA SEMARANG. PADA MALAM GRAND FINAL PEMILIHAN MAS & MBAK DUTA WISATA KOTA SALATIGA 2024, FAISAL DWI APRIANTO DAN BUNGA NURLAILA RAMADHANI DINOBATKAN SEBAGAI MAS DAN MBAK KOTA SALATIGA 2024/2025 SETELAH MELEWATI SELEKSI KETAT. FAISAL DAN BUNGA, FINALIS NOMOR URUT 11 DAN 30, AKAN MEMPROMOSIKAN POTENSI WISATA SALATIGA DI BERBAGAI TINGKATAN SELAMA SATU TAHUN KE DEPAN.

Radio Traffic Pertama di Jawa Tengah

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

Mbak Google

KABAR RASIKA

“BPJS Kesehatan Mendengar” Diluncurkan Untuk Menjaring Aspirasi

Featured Image

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti

Jakarta (08/03/2021) – BPJS Meluncurkan Program “BPJS Kesehatan Mendengar” untuk menjaring berbagai masukan dan saran yang membangun dari para stakeholder JKN-KIS.

Dalam rangka membangun ekosistem Program JKN-KIS yang ideal, BPJS Kesehatan berupaya melakukan optimalisasi sinergi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, dan stakeholders JKN-KIS lainnya.

Untuk itu, BPJS Kesehatan menciptakan Program “BPJS Kesehatan Mendengar” guna menjaring berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari para stakeholders JKN-KIS tersebut. Hal ini demi meningkatkan mutu layanan dan mendongkrak kepuasan peserta JKN-KIS. “BPJS Kesehatan Mendengar ini membantu kami melakukan pemetaan kebutuhan stakeholders untuk kami jadikan evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola Program JKN-KIS lima tahun ke depan.
Bahkan tidak menutup kemungkinan bila suara mereka akan menjadi sasaran strategis jangka panjang BPJS Kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam acara Konferensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar, Senin (08/03).

Ghufron menjelaskan, pelaksanaan kegiatan “BPJS Kesehatan Mendengar” menggunakan tiga metode yaitu melalui pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan, melalui pertemuan online, serta melalui e-Form, yakni formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh para pemangku kepentingan.

Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi. “Di samping itu, masukan tersebut juga akan kami manfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan, kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS,” kata Ghufron yang bersama-sama melakukan Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto. Menurutnya, berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, stakeholders yang menjadi prioritas utama untuk dikelola secara intensif adalah mereka yang memiliki wewenang besar serta kepentingan tinggi terhadap organisasi.

Misalnya, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan, dan pemerintah (dalam hal ini, kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan operasional BPJS Kesehatan, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, dan sebagainya).

Sementara, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno selaku pengarah kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders, yang pada akhirnya diharapkan dapat makin memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS ke depan. “Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders, diharapkan ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif dan pada akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Untuk itu kepada seluruh jajaran BPJS Kesehatan kami menekankan tentang pentingnya mendengar suara publik; mendengar dengan empati untuk memahami dan mengerti, bukan sekedar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata.

Pemikiran dan masukan-masukan mereka merupakan hal yang sangat penting karena Program JKN-KIS merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai stakeholders, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” ujar Mundiharno.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, ada sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS antara lain dengan menyesuaikan besaran iuran, redefinisi paket manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap standar, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran (khususnya dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU), dan perbaikan tata kelola JKN.

Selain itu, dalam hal keadilan dan mutu layanan, juga diperlukan penambahan fasilitas kesehatan di daerah, penguatan mutu layanan, serta penguatan manfaat promotif preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). “Kementerian Kesehatan berperan sebagai regulator sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Segala peraturan terkait JKN-KIS perlu diharmonisasikan dengan peraturan Presiden, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan, agar sesuai dengan kerangka pembangunan kesehatan. Kami juga siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk menguatkan kerja sama dalam peningkatan akses fasilitas pelayanan, sustainabilitas finansial, integrasi data, dan hal prioritas nasional lainnya, seperti vaksinasi Covid-19. Kami dari Kementerian Kesehatan sangat mendukung Program JKN-KIS,” ucap Dante.