DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN PENGAMANAN PEMILU 2024, POLRES SEMARANG MEMPERSIAPKAN PERSONELNYA DENGAN MEMBERIKAN BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAMANAN PEMILU 2024. LANGKAH INI BERTUJUAN AGAR ANGGOTA POLRES MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) MEREKA DALAM MENGAWAL SELURUH TAHAPAN PESTA DEMOKRASI, TERMASUK PERSIAPAN, KAMPANYE, PENCOBLOSAN, PENGHITUNGAN SUARA, DAN PENETAPAN PEMENANG PEMILU. POLDA JATENG MENEGASKAN KOMITMENNYA UNTUK MENINDAK TEGAS DEBTCOLLECTOR (DC) YANG TERLIBAT DALAM TINDAKAN AROGAN. DIRRESKRIMUM POLDA JATENG, KOMBES POL JOHANSON RONALD SIMAMORA, DALAM KONFERENSI PERS DI KANTORNYA PADA KAMIS (7/12/2023), MENYATAKAN BAHWA LEASING MEMILIKI HAK UNTUK MENYEWA JASA PENAGIHAN, TERMASUK DC, NAMUN DENGAN SYARAT TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN PENEKANAN, PENGANCAMAN, ATAU TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP KREDITUR. PEMERINTAH KOTA SEMARANG MEMASTIKAN KETERSEDIAAN DAN KEAMANAN PASOKAN PANGAN MENJELANG NATAL 2023 DAN TAHUN BARU 2024 (NATARU). DALAM BEBERAPA BULAN KE DEPAN, SURPLUS PANGAN DI KOTA SEMARANG DIPROYEKSIKAN, DENGAN LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN HARGA PADA PERIODE LIBURAN. BAMBANG PRAMUSHINTO, PLT KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG, MENYATAKAN BAHWA PEMANTAUAN HARGA DAN STOK DI PASAR TETAP STABIL. MENJELANG MASA LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU (NATARU), SELURUH PENGELOLA DAYA TARIK WISATA (DTW) DAN DESA WISATA (DESWITA) DI KABUPATEN SEMARANG DIMINTA UNTUK MEMASTIKAN KESELAMATAN PENGUNJUNG. KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG, WIWIN SULISTYOWATI, TELAH MENGELUARKAN SURAT EDARAN DENGAN PENGETATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN KESEHATAN SERTA KESELAMATAN KERJA (K3). TINDAKAN INI DILAKUKAN SEBAGAI RESPONS TERHADAP KEJADIAN INSIDEN JEMBATAN KACA PECAH DI BANYUMAS YANG VIRAL. KELUHAN SOPIR TRUK TERKAIT KELANGKAAN SOLAR BBM SUBSIDI DI WILAYAH JAWA TENGAH MENCUAT, DENGAN ANTRIAN PANJANG DI SPBU DAN SEBAGIAN SOPIR TERPAKSA MENUNGGU DROPING SOLAR. MARTHIA MULIA ASRI, PJS AREA MANAGER COM, REL & CSR PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL JAWA BAGIAN TENGAH (JBT), MEMBERIKAN TANGGAPAN, MENEGASKAN BAHWA STOK SOLAR SUBSIDI AMAN DAN DISESUAIKAN DENGAN PERMINTAAN SPBU. PERMINTAAN YANG TINGGI DISEBABKAN MENDEKATI LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU, SERTA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KENDARAAN BERAT DI TOL. FORUM PEMUDA BULU KELURAHAN TEGALREJO, KECAMATAN ARGOMULYO, KOTA SALATIGA, MENGGELAR PROTES TERHADAP TINDAKAN PENEBANGAN POHON PENEDUH DI SEKITAR LAPANGAN BULU. KOORDINATOR FORUM PEMUDA BULU, MELANO ADIGUNA, MENGUNGKAPKAN BAHWA PENEBANGAN INI DILAKUKAN PADA RABU (6/12/2023), AWALNYA DIANGGAP SEBAGAI PEMBERSIHAN DAN PERAPIAN RANTING. NAMUN, PADA SORE HARI, DUA POHON TREMBESI BERUKURAN BESAR TUMBANG SETELAH DIGERGAJI. AKSI PROTES DILAKUKAN SECARA SPONTAN DENGAN MEMBAWA TULISAN-TULISAN PENOLAKAN TERHADAP PENEBANGAN, MENYATAKAN KEPRIHATINAN TERHADAP MANFAAT BESAR POHON TERSEBUT DALAM MENJAGA KELESTARIAN ALAM. PROVINSI JAWA TENGAH MENDAPAT SUNTIKAN DANA SIGNIFIKAN SENILAI RP 5,8 TRILIUN DARI KEMENTERIAN SOSIAL UNTUK MENDUKUNG PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI WILAYAHNYA. PJ GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA, SECARA SIMBOLIS MENERIMA BANTUAN TERSEBUT PADA KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI DI KANTOR GUBERNUR JAWA TENGAH PADA RABU (6/12/2023). DANA TERSEBUT, DENGAN RINCIAN YANG MENCAKUP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH), BANTUAN SEMBAKO, DAN ATENSI, AKAN DIALOKASIKAN UNTUK MENANGANI BERBAGAI MASALAH SOSIAL DI JAWA TENGAH. PADA RABU (6/12/2023), WALI KOTA SEMARANG, HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, MENERIMA PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN PAN-RB SEBAGAI PENGAKUAN ATAS KINERJA KOTA SEMARANG DALAM MENERAPKAN REFORMASI BIROKRASI (RB) TEMATIK. PENGHARGAAN TERSEBUT, DIBERIKAN DALAM KATEGORI INSTANSI PEMERINTAH DENGAN IMPLEMENTASI RB TERBAIK PADA SEMUA TEMA TAHUN 2023, MENYOROTI CAPAIAN KOTA TERSEBUT DALAM MENANGANI MASALAH KEMISKINAN, STUNTING, INVESTASI, DAN PENGENDALIAN INFLASI. SEORANG WARGA KABUPATEN MAGELANG, MS (44), MENJADI TERSANGKA DALAM AKSI PENCURIAN AKI TRUK MIXER DI KECAMATAN BERGAS, KABUPATEN SEMARANG, PADA SELASA (5/12/2023). KEJADIAN INI PERTAMA KALI TERDETEKSI KETIKA SEORANG DRIVER TRUK HENDAK MENGOPERASIKAN MIXER SEKITAR PUKUL 13.00 WIB, MENEMUKAN AKI HILANG, MENGAKIBATKAN MESIN MIXER TIDAK DAPAT BERFUNGSI. KASAT RESKRIM POLRES SEMARANG, AKP ADITYA PERDANA, MENJELASKAN BAHWA DRIVER MELAPORKAN KEJADIAN TERSEBUT KE PETUGAS KEAMANAN PERUSAHAAN, YANG SELANJUTNYA DILAPORKAN KE POLRES SEMARANG. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SEMARANG MENEGASKAN KOMITMENNYA UNTUK MEMASTIKAN KEMUDAHAN AKSES BAGI PEMILIH DIFABEL DALAM PEMILU SERENTAK 2024. DENGAN MENGHADIRKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) YANG RAMAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS ATAU TPS INKLUSIF, LANGKAH INI DIAMBIL UNTUK MEMENUHI HAK SUARA 3.943 PEMILIH DIFABEL DI 19 KECAMATAN KABUPATEN SEMARANG.

KABAR RASIKA

“BPJS Kesehatan Mendengar” Diluncurkan Untuk Menjaring Aspirasi

Redaksi
09/03/2021
06:52
Ragam
246

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti

Jakarta (08/03/2021) – BPJS Meluncurkan Program “BPJS Kesehatan Mendengar” untuk menjaring berbagai masukan dan saran yang membangun dari para stakeholder JKN-KIS.

Dalam rangka membangun ekosistem Program JKN-KIS yang ideal, BPJS Kesehatan berupaya melakukan optimalisasi sinergi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, dan stakeholders JKN-KIS lainnya.

Untuk itu, BPJS Kesehatan menciptakan Program “BPJS Kesehatan Mendengar” guna menjaring berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari para stakeholders JKN-KIS tersebut. Hal ini demi meningkatkan mutu layanan dan mendongkrak kepuasan peserta JKN-KIS. “BPJS Kesehatan Mendengar ini membantu kami melakukan pemetaan kebutuhan stakeholders untuk kami jadikan evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola Program JKN-KIS lima tahun ke depan.
Bahkan tidak menutup kemungkinan bila suara mereka akan menjadi sasaran strategis jangka panjang BPJS Kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam acara Konferensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar, Senin (08/03).

Ghufron menjelaskan, pelaksanaan kegiatan “BPJS Kesehatan Mendengar” menggunakan tiga metode yaitu melalui pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan, melalui pertemuan online, serta melalui e-Form, yakni formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh para pemangku kepentingan.

Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi. “Di samping itu, masukan tersebut juga akan kami manfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan, kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS,” kata Ghufron yang bersama-sama melakukan Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto. Menurutnya, berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, stakeholders yang menjadi prioritas utama untuk dikelola secara intensif adalah mereka yang memiliki wewenang besar serta kepentingan tinggi terhadap organisasi.

Misalnya, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan, dan pemerintah (dalam hal ini, kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan operasional BPJS Kesehatan, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, dan sebagainya).

Sementara, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno selaku pengarah kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders, yang pada akhirnya diharapkan dapat makin memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS ke depan. “Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders, diharapkan ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif dan pada akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Untuk itu kepada seluruh jajaran BPJS Kesehatan kami menekankan tentang pentingnya mendengar suara publik; mendengar dengan empati untuk memahami dan mengerti, bukan sekedar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata.

Pemikiran dan masukan-masukan mereka merupakan hal yang sangat penting karena Program JKN-KIS merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai stakeholders, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” ujar Mundiharno.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, ada sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS antara lain dengan menyesuaikan besaran iuran, redefinisi paket manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap standar, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran (khususnya dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU), dan perbaikan tata kelola JKN.

Selain itu, dalam hal keadilan dan mutu layanan, juga diperlukan penambahan fasilitas kesehatan di daerah, penguatan mutu layanan, serta penguatan manfaat promotif preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). “Kementerian Kesehatan berperan sebagai regulator sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Segala peraturan terkait JKN-KIS perlu diharmonisasikan dengan peraturan Presiden, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan, agar sesuai dengan kerangka pembangunan kesehatan. Kami juga siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk menguatkan kerja sama dalam peningkatan akses fasilitas pelayanan, sustainabilitas finansial, integrasi data, dan hal prioritas nasional lainnya, seperti vaksinasi Covid-19. Kami dari Kementerian Kesehatan sangat mendukung Program JKN-KIS,” ucap Dante.