KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Cegah Politik Uang di Tingkat Desa, Bawaslu Kabupaten Semarang Bentuk Desa Pengawasan

Cegah Politik Uang di Tingkat Desa, Bawaslu Kabupaten Semarang Bentuk Desa Pengawasan

Cegah Politik Uang di Tingkat Desa, Bawaslu Kabupaten Semarang Bentuk Desa Pengawasan

Pembentukan Desa Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan belum lama ini. (Foto/win)

UNGARAN – Upaya pencegahan praktik politik uang terus dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Semarang. Tidak hanya di tingkat kabupaten saja, melainkan hingga menjangkau ke tingkat desa, salah satunya dengan membentuk desa pengawasan.

Belum lama ini, Bawaslu Kabupaten Semarang melaunching Desa Pengawasan di Desa Manggihan Kecamatan Getasan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Bawaslu melakukan langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk mencegah praktik politik uang dan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta sebagai pengawas dalam Pemilu ataupun Pilkada.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah M Fajar Saka yang hadir dalam acara tersebut mengatakan sebagaimana Covid-19, politik uang merupakan virus dalam demokrasi yang harus diperangi bersama tak terkecuali oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang hakiki. Menurutnya, demokrasi dapat berjalan dengan benar salah satunya karena pemilih yang cerdas. Sebab pemilih yang cerdas, sadar akan hak dan kewajibannya serta paham akan konsekuensi terhadap pilihan politiknya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, M. Talkhis mengatakan, Bawaslu Kabupaten Semarang akan terus berupaya untuk menambah Desa Pengawasan yang pada tahun ini sebanyak 4 Desa Pengawasan baru, salah satunya di Desa Manggihan ini. Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Semarang telah membentuk 3 Desa Pengawasan pada tahun 2019.

Selama ini, Bawaslu selalu mengutamakan upaya pencegahan dan langkah preventif dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada. Dengan basis pencegahan dari keluarga, lingkungan sosial terdekat diharapkan mampu meredam praktik Politik uang yang menjadi penyakit yang harus ditangani bersama-sama. Untuk itulah, disusun sebuah konsep Desa Pengawasan untuk menghasilkan Pemilihan Umum yang bersih dan bermartabat. (win)

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada 896 PPPK paruh waktu di Halaman Kantor Pemkot Salatiga, Senin (28/9/2026). Perpanjangan berlaku 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027 sebagai kelanjutan masa kerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pemkot juga meluncurkan tiga inovasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.
896 PPPK di Salatiga kembali Terima SK Perpanjangan Kontrak
Pemkab Semarang mendorong Wisata Edukasi Setepeng di Bergas Lor menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi masyarakat, termasuk ASN dan non-ASN menjelang pensiun. Budidaya ayam petelur dan ikan menjadi salah satu pilihan usaha yang dapat dipelajari secara langsung. Kawasan seluas sekitar 2,2 hektare itu juga akan dikembangkan dengan tanaman buah dan komoditas lainnya.
Wisata Edukasi Setepeng Jadi Tempat Belajar Usaha, Bupati Semarang Sasar ASN Jelang Pensiun
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
Jateng Guyub menggelar aksi penolakan rencana pembangunan geothermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Lawu sejak Selasa (22/9/2026). Gerakan yang disebut menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah itu dilakukan dengan berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.
Massa Gelar Aksi Longmarch Gedong Songo-Kantor Gubernur Jateng, Suarakan Penolakan Geothermal
[pekok2]