URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
Bawaslu Kabupaten Semarang mulai melaksanakan Patroli Pengawasan Hak Pilih dalam pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024 dengan tujuan menjaga hak pilih warga masyarakat. Kegiatan patroli dilaksanakan minimal dua kali dalam sepekan dan fokus pada pemutakhiran data pemilih. Bawaslu juga membentuk posko kawal hak pilih untuk menerima aduan dari masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

Mbak Google

KABAR RASIKA

Jaga Hak Pilih, Bawaslu Kabupaten Semarang Laksanakan Patroli Pengawasan

Jaga Hak Pilih, Bawaslu Kabupaten Semarang Laksanakan Patroli Pengawasan

Jaga Hak Pilih, Bawaslu Kabupaten Semarang Laksanakan Patroli Pengawasan

featured-img

RASIKAFM.COM | UNGARAN - Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga hak pilih warga masyarakat, Bawaslu Kabupaten Semarang mulai melaksanakan Patroli Pengawasan Hak Pilih dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Mohammad Talkhis menyampaikan, kegiatan patroli pengawasan akan dilaksanakan minimal dua kali dalam sepekan.

“Khusus pada tahapan yang berjalan saat ini fokus kami adalah untuk memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atau ketidaksesuaian kinerja KPU sampai petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih),” ucap Talkhis saat ditemui di Ungaran, Selasa (28/2/2023).

Talkhis melanjutkan, tujuan dilaksanakannya apel patroli kawal hak pilih salah satunya untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya sejak tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) hingga pemungutan suara.

“Secara langsung kami akan mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan KTP, serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU,” jelasnya.

Masih menurut Talkhis, Bawaslu juga membentuk posko kawal hak pilih yang disediakan untuk menerima aduan/laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Selain itu juga untuk memperkuat pengawasan kami butuh langkah aktif yang mengikutsertakan semua segmen terhadap pengawasan hak pilih yang meliputi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat yang tentunya tidak bisa dipisahkan,” tegasnya. (win)

BACA JUGA :

Rencana pemindahan Lapas Kelas IIA Ambarawa, Kabupaten Semarang, ke lokasi baru di kawasan Jalan Lingkar Ambarawa belum terealisasi karena lahan masih berstatus zona hijau. Sembari menunggu kepastian pemanfaatan lahan, lapas tetap beroperasi dengan 507 warga binaan, jauh melebihi kapasitas ideal 222 orang.
Relokasi Lapas Ambarawa Terkendala Status Lahan, 507 Warga Binaan Masih Berdesakan
Karang Taruna Dharma Remaja Desa Manggihan, Getasan, Kabupaten Semarang, mengolah limbah sayuran dan buah menjadi biogas untuk memasak serta pupuk organik cair. Inovasi berbasis pengelolaan sampah dan energi alternatif tersebut mengantarkan mereka meraih juara pertama Lomba Karang Taruna Berprestasi 2026 tingkat Jawa Tengah dan mewakili Jateng di tingkat nasional.
Karang Taruna Manggihan Getasan Sulap Limbah Sayur Jadi Biogas, Juara 1 Jateng dan Melaju Nasional
Mahasiswa KKN Tim II Undip 2026 mengembangkan potensi ekonomi dan pangan lokal di Desa Purworejo, Wonogiri, selama program pengabdian masyarakat. Sebanyak 10 mahasiswa mendampingi UMKM memanfaatkan Google Maps, QRIS, media sosial, dan website untuk pemasaran, sekaligus mengolah singkong dan ikan lele menjadi BoLeSi sebagai alternatif makanan tambahan bergizi bagi balita.
KKN Undip Dorong Transformasi Desa Purworejo Wonogiri melalui Inovasi Pangan dan Digitalisasi Sektor Ekonomi
Rencana pengalihan status guru PPPK dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat mulai 2027 mendapat perhatian Pemkab Semarang. BKPSDM Kabupaten Semarang menyatakan masih menunggu petunjuk teknis resmi pemerintah pusat, terutama terkait administrasi, pembiayaan, pembinaan, kewenangan, serta mekanisme pengelolaan ribuan guru PPPK dan PNS di daerah.
4.200 PPPK Guru di Kabupaten Semarang Berpotensi Diambil Alih Pusat, BKPSDM Tunggu Juknis
Rencana pengembangan panas bumi Gunung Ungaran untuk PLTP masih dalam tahap kajian dan belum memasuki pelaksanaan, kata Pemkab Semarang, Kamis (20/8/2026). Pemerintah masih menunggu hasil penelitian potensi geothermal, sekaligus memastikan aspek lingkungan, keamanan, aktivitas warga, dan keberadaan Candi Gedongsongo tetap terlindungi.
Pengembangan Panas Bumi Gunung Ungaran untuk PLTP Bakal Dilanjut, Pemkab Semarang: Masih Tahap Kajian
Satpol PP Kota Salatiga mengedukasi dan mengajak pedagang kaki lima (PKL) bermotor yang berjualan di lingkar dalam Alun-alun Pancasila untuk pindah secara sukarela, Rabu (19/8/2026). Langkah tersebut dilakukan karena aktivitas berjualan dan parkir kendaraan di area tersebut dilarang, sekaligus untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan warga dengan pendekatan humanis.
Humanis! Cara Kabid Ketertiban Satpol PP Salatiga Rayu PKL agar Mau Pindah Sukarela

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

20 Agustus 2026
Trans Jateng Menuju Transportasi Publik Hijau, Terjangkau, dan Terintegrasi di Jawa Tengah
Trans Jateng Menuju Transportasi Publik Hijau, Terjangkau, dan Terintegrasi di Jawa Tengah
Warga Dusun Tetep, Kelurahan Randuacir, Argomulyo, Salatiga, menggelar tradisi merti dusun atau sedekah bumi di Sendang Gambir pada 19 Agustus. Kegiatan tersebut menjadi ungkapan syukur sekaligus upaya merawat warisan leluhur, sumber mata air bersejarah, kesenian lokal, serta toleransi antarumat beragama melalui doa bersama dan pertunjukan budaya.
50 Tahun Lebih Warga Dusun Tetep Salatiga Gelar Ritual Tahunan Saparan
Rencana pemindahan Lapas Kelas IIA Ambarawa, Kabupaten Semarang, ke lokasi baru di kawasan Jalan Lingkar Ambarawa belum terealisasi karena lahan masih berstatus zona hijau. Sembari menunggu kepastian pemanfaatan lahan, lapas tetap beroperasi dengan 507 warga binaan, jauh melebihi kapasitas ideal 222 orang.
Relokasi Lapas Ambarawa Terkendala Status Lahan, 507 Warga Binaan Masih Berdesakan