SEMARANG – Pemprov Jateng menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana pada musim penghujan 2022-2023. Bertindak sebagai pimpinan apel, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan pentingnya soliditas antar instansi dan respon cepat.
Apel yang digelar di halaman Kantor Gubernur Jateng itu, diikuti 200 personel. Mulai dari Basarnas, BPBD, Dinas Sosial, PMI, Baznas, BMKG, Dinas PU SDA, Dinas ESDM, Pramuka, TNI/Polri, ormas peduli bencana, hingga sejumlah relawan.
Ganjar mengatakan, respon cepat menjadi kunci pencegahan dan penanganan bencana. Hal itu menurutnya bisa dilakukan dengan melakukan pemetaan wilayah rawan bencana.
Setelah mengetahui potensi kebencanaan suatu daerah, pasokan data cuaca dan penyiagaan personel perlu dikuatkan.
“Yang penting pertama adalah infomasi, seperti curah hujan dari BMKG, kondisi tanah dari badan geologi termasuk dari (dinas) ESDM kami yang coba kita sebarkan. Kemudian, memunculkan awareness, maka kawan-kawan relawan, kades penting untuk mengetahui supaya responnya bisa cepat,” ungkapnya, Jumat (14/10/2022).
Ia mengatakan, apel yang digelar untuk memastikan kesiagaan instansi terkait. Ganjar berpesan, agar personel dan peralatan serta logistik disigakan. Di samping itu ia meminta warganya agar menghidupkan kearifan lokal “ilmu titen” sebagai nilai lokal untuk mengantisipasi bencana.
“Maka apel hari ini kita undang relawan, dinas ke sini tumplek blek untuk siaga. Termasuk alatnya, kita mau saat digunakan berfungsi dan logistik juga. Kita pantau agar bisa respon cepat,” urainya.
Ganjar juga mendorong, agar instansi melakukan blow up nomor-nomor darurat yang bisa dihubungi saat terjadi bencana.
Selaras, Kepala BPBD Jateng Bergas C. Penanggungan mengatakan kunci penanganan bencana adalah komunikasi dan kecepatan. Ia menjelaskan, bencana hidrometerologis sudah terjadi di beberapa wilayah yang berkait dengan cuaca ekstrem.
“Beberapa kabupaten sudah terdampak (cuaca ekstrem) khususnya Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, kemudian Temanggung, Banjarnegara dan Semarang,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia meminta semua BPBD di 35 kabupaten/kota mengaktifkan posko. Selain itu, Bergas meminta badan penanggulangan bencana aktif berkoordinasi dengan dinas terkait.
“Pertama komunikasi, kemudian kuncinya percepatan penanganan, speed. Dari segi logisitik kami dari BPBD provinsi siap melakukan pendampingan, support dan cover berkait dengan kebutuhan dan sekiranya ada kekurangan,” ucapnya.
Terkait personel dan anggaran, Bergas menyebut sudah siaga. Hal itu berlaku juga untuk penggunaan dana siaga bencana.
“Personel.di semua kabupaten/kota ada relawan dan BPBD serta instansi terkait. Dana siaga bencana ketika ada penetapan status keadaan darurat, maka pemerintah bisa menggunakan Belanja Tak Terduga (BTT). Semua OPD sudah diberikan anggarannya, tinggal syarat dan pendukung untuk bisa memanfaatkan dan menggunakannya untuk penanganan bencana,” pungkas Bergas.
