KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Semarang Akan Gelar PTM, Dewan Minta Vaksin Tak Jadi Syarat Masuk Sekolah

Semarang Akan Gelar PTM, Dewan Minta Vaksin Tak Jadi Syarat Masuk Sekolah

Semarang Akan Gelar PTM, Dewan Minta Vaksin Tak Jadi Syarat Masuk Sekolah

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Dyah Ratna Harimurti

RASIKAFM – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memastikan pembelajaran tatap muka (PTM) akan dimulai pada Senin (30/8/2021). Namun, kebijakan tersebut hanya untuk sekolah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Semarang.

PTM dimungkinkan untuk dilaksanakan karena sudah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, terkait turunnya level PPKM Kota Semarang dalam Level 4 turun ke Level 3.

Regulasi ini berlaku bagi TK, SD, dan SMP Negeri yang mana sebelumnya telah dilakukan uji coba pada tahap 1 dan 2. Sedangkan beberapa sekolah swasta yang telah menghendaki pemberlakuan regulasi yang sama, dan juga sudah dilakukan verifikasi usai mengajukan ijin kepada Dinas Pendidikan.

Namun begitu, dalam pelaksanaanya, Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Dyah Ratna Harimurti meminta sebagai vaksin tak menjadikan siswa sebagai syarat untuk masuk sekolah.

Hal itu ia sampaikan lantaran terbatasnya ketersediaan vaksin di Semarang dan masih banyak kelompok-kelompok rentan yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin.

“Warga dengan komorbit yang rentan terpapar (Covid-19) masih di prioritaskan (mendapat vaksin). Sedangkan DKK (Dinas Kesehatan Kota) dengan vaksin yang terbatas ada prioritas-prioritas,” kata Deti sapaan akrab saat ditemui di Balaikota Semarang, Kamis (26/8/2021).

Untuk itu, dia pun juga meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya orangtua terkait kerentanan dan daya tahan tubuh anak terhadap virus Covid-19.

“Aku mohon (DKK) statemen kepada masyarakat posisi anak gimana saat pandemi. Maksutnya kerentanan mereka imun mereka, kemudian mereka itu mudah terpapar atau tidak. Saya cuma minta statemen aja kepada orangtua agar ayem legowo melepas anaknya ketika PTM,” bebernya.

“Soalnya saya gak tau ilmu kesehatan, maksutnya anak-anak kecil imunnya lebih tinggi atau gimana. Apa karena banyak yang terpapar usia sekian itukan bisa dirumuskan. Maksutnya kata-kata yang terangkai harus secara medis. Tap yang pasti anak-anak sudah butuh tatap muka karena itu sudah darurat menurut saya demi melindungi karakter anak,” lanjutnya.

Apalagi, kata dia, sudah banyak sekolah yang telah mengikuti prosedur atau aturan dari Pemerintah sebagai syarat sekolah dilakukannya PTM.

“Karena kita sendiri prokesnya sudah luar biasa, semua tenaga didiknya juga sudah tervaksin. Tempatnya kita sudah beberapa kunjungan juga sekolah sudah mengikuti petunjuk. Cuma vaksin yang belum terkejar karena ada kelompok rentan yang jadi prioritas,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, dari hasil penelitian-penelitian untuk anak tidak begitu rentan terpapar virus Covid-19.

“Menurut saya untuk anak tidak begitu rentan daya tahannya dari penelitian relatif kuat. Tapi seandainya divaksin itu lebih bagun kan gitu. Sehingga saran saya yang belum divaksin jaga imunnya pokonya jangan paranoid. Saya kira anak-anak kok relatif aman,” tuturnya.

Dia mencatat, setidaknya saat ini sebanyak 10 ribu anak didik SD, SMP dari Sekolah Negeri telah mendapat vaksinasi. Namun, jika memang anak didik harus mendapatkan vaksin, maka dirinya mendorong proses vaksinasi untuk segera dilakukan.

“Kalau ada nanti vaksin untuk anak-anak sekolah usia 12 tahun keatas segera dilakukan. Terus ada keseimbangan sekolah negeri dan swasta sehingga mungkin orang tua akan lebih tenang kalau anaknya sudah tervaksin,” pungkasnya.

“Prioritasnya sekarang nuntaskan vaksin dua dan vaksin satu diprioritaskan untuk orang-orang rentan jadi ibu-ibu hamil dan orang yang mempunyai komorbit,” imbuhnya.

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

DPRD Kabupaten Semarang meminta sosialisasi rencana pengembangan geothermal Gunung Ungaran tidak menjadi formalitas agar masyarakat dapat menyatakan menerima atau menolak proyek tersebut. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang Said Riswanto menyampaikan hal itu di Ungaran, Kamis (10/9/2026), karena suara warga dinilai penting dalam proses pembangunan dan pengelolaan lingkungan.
DPRD Kabupaten Semarang Ingatkan Sosialisasi Geothermal Jangan Dianggap Persetujuan Warga
Masyarakat dapat mengecek status desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara online melalui laman dtsen-form.bps.go.id menggunakan NIK. Pemeriksaan dapat dilakukan untuk mengetahui kesesuaian data sosial ekonomi yang menjadi salah satu acuan penentuan sasaran bantuan. Jika data tidak sesuai, masyarakat dapat mengajukan sanggahan atau meminta bantuan desa maupun kelurahan.
Cara Cek Desil DTSEN dengan HP
Menag MTQ Nasional di Semarang Jadi Pesta Rakyat Lintas Agama
Menag: MTQ Nasional di Semarang Jadi Pesta Rakyat Lintas Agama
Tim sepak bola Popda Kota Salatiga berhasil menjadi juara Popda Jawa Tengah 2026 setelah mengalahkan Kabupaten Wonogiri 1-0 pada partai final. Sebelumnya, Salatiga menyingkirkan Kota Semarang melalui adu penalti 5-3 di semifinal. Gelar ini diraih berkat konsistensi, kekompakan, dan mental bertanding para pemain muda sepanjang kompetisi.
Skuad Muda Juara, Perjuangan Tim Sepak Bola Salatiga di ajang Popda Jateng Berbuah Manis