URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
Pemerintah Kabupaten Semarang menyiapkan Sekolah Rakyat di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tengaran, untuk menampung siswa dari Salatiga dan Surakarta akibat keterbatasan lahan di dua kota tersebut. Program boarding school dari Kementerian Sosial itu ditargetkan mulai menerima murid baru pada Juni 2027.

Mbak Google

KABAR RASIKA

Siswa Surakarta dan Salatiga Bakal “Nebeng” Sekolah Rakyat di Kabupaten Semarang

Siswa Surakarta dan Salatiga Bakal “Nebeng” Sekolah Rakyat di Kabupaten Semarang

Siswa Surakarta dan Salatiga Bakal “Nebeng” Sekolah Rakyat di Kabupaten Semarang

Ilustrasi Sekolah Rakyat (Foto: Dok./IST)
Ilustrasi Sekolah Rakyat (Foto: Dok./IST)
featured-img

RASIKAFM.COM | UNGARAN — Siswa dari Kota Surakarta dan Kota Salatiga direncanakan akan mengikuti program Sekolah Rakyat di Kabupaten Semarang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istichomah, menyusul keterbatasan lahan di dua daerah tersebut untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Menurut Istichomah, pemerintah pusat mensyaratkan lahan minimal seluas 5,5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Selain luas, lahan juga harus memenuhi sejumlah ketentuan seperti bukan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), memiliki izin peruntukan, akses jalan memadai, hingga dukungan fasilitas pendukung lainnya.

“Salatiga jelas tidak punya lahan yang luasnya lebih dari 5,5 hektar. Informasi yang kami terima, Salatiga dan Kota Surakarta nanti siswanya diikutkan di kabupaten terdekat,” kata Istichomah saat dikonfirmasi belum lama ini.

Ia menjelaskan, Kabupaten Semarang menjadi salah satu daerah yang disiapkan untuk menampung siswa dari daerah sekitar, terutama karena lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat berada di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tengaran, yang berbatasan dekat dengan Kota Salatiga.

“Salatiga ya pasti di Kabupaten Semarang karena dekat Mulyorejo. Jadi nanti siswa yang memenuhi syarat untuk sekolah rakyat bisa diikutkan ke sini,” ujarnya.

Istichomah menambahkan, daerah yang tidak mampu menyediakan lahan sesuai syarat tidak diwajibkan membangun Sekolah Rakyat sendiri. Sebagai gantinya, peserta didik dari daerah tersebut akan disalurkan ke kabupaten terdekat yang memiliki fasilitas Sekolah Rakyat.

Sementara itu, Kabupaten Semarang sendiri saat ini masuk dalam tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial. Awalnya Kabupaten Semarang berpeluang masuk tahap pertama maupun kedua, namun prosesnya terkendala persoalan lahan sehingga harus mengulang pengajuan dari awal.

“Sekarang ini kita masuk tahap ketiga. Harapannya Juni 2027 sudah bisa menerima murid baru,” jelasnya.

Meski sebagian besar persyaratan telah dipenuhi, Pemkab Semarang masih menghadapi kendala penyediaan air bersih untuk kebutuhan sekitar 1.000 penghuni sekolah berasrama tersebut.

Istichomah mengatakan, kebutuhan air bersih menjadi perhatian serius karena Sekolah Rakyat nantinya akan menampung siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam sistem boarding school.

“Yang terakhir kendalanya air bersih. Karena untuk menyediakan kebutuhan 1.000 orang itu butuh debit air besar,” katanya.

Sumber air dari kawasan Senjoyo sebenarnya tersedia, namun infrastruktur penyaluran air menuju lokasi sekolah masih membutuhkan pembangunan sarana pendukung seperti jaringan pipa dengan biaya besar. Pemkab Semarang, lanjutnya, saat ini terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan tersebut, termasuk penyediaan akses jalan dan sarana pendukung lain sesuai standar Kementerian PUPR agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan. (win)

BACA JUGA :

Kampus Sahabat Lansia, Kisah UKSW Menjaga Semangat Belajar di Usia Senja
Kampus Sahabat Lansia, Kisah UKSW Menjaga Semangat Belajar di Usia Senja
Pemerintah Kabupaten Semarang kembali mempertegas larangan penjualan dan pengadaan seragam oleh satuan pendidikan setelah polemik dugaan pungutan seragam di SMP Negeri 2 Ungaran. Sekda Kabupaten Semarang Valeanto Soekendro, Jumat (26/6/2026), meminta seluruh kepala sekolah mematuhi Pasal 181 PP Nomor 17 Tahun 2010, mengembalikan mekanisme pengadaan kepada komite sekolah bersama wali murid, serta memastikan sekolah tidak melakukan pungutan maupun pengadaan seragam.
Sekda Kabupaten Semarang Tegaskan Sekolah Dilarang Jual Seragam, Pengadaan Dikembalikan ke Komite
SMP Negeri 2 Ungaran memastikan tidak pernah menjual maupun mengadakan seragam bagi peserta didik baru setelah muncul isu dugaan pungutan seragam. Pada Kamis (25/6/2026), pihak sekolah menyatakan seluruh dana titipan dari sekitar 50 wali murid telah diperintahkan untuk dikembalikan, sementara Pemerintah Kabupaten Semarang menegaskan sekolah wajib mematuhi aturan yang melarang pengadaan dan penjualan seragam di lingkungan pendidikan.
Kepala SMPN 2 Ungaran Tegaskan Tak Ada Pengadaan Seragam di Sekolah
Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang bersama Disdikbudpora meluncurkan program Penyuluh Masuk Sekolah dan Sekolah Pangan Lestari untuk meningkatkan literasi pertanian pelajar serta menarik minat generasi muda menjadi petani. Program yang disiapkan mulai tahun ajaran baru ini hadir sebagai respons atas menurunnya jumlah petani dan dominasi petani berusia di atas 45 tahun yang berpotensi mengancam regenerasi sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Atasi Krisis Regenerasi Petani, Dispertanikap dan Disdikbudpora Kabupaten Semarang Luncurkan Program Penyuluh Masuk Sekolah

Tinggalkan komentar

Tinggalkan komentar

INFOGRAFIS

TERKINI

Kampus Sahabat Lansia, Kisah UKSW Menjaga Semangat Belajar di Usia Senja
Kampus Sahabat Lansia, Kisah UKSW Menjaga Semangat Belajar di Usia Senja
Universitas Kristen Satya Wacana terus mendampingi Sekolah Lansia Purbaya di Kelurahan Dukuh, Kota Salatiga, selama tiga tahun terakhir melalui program edukasi multidisiplin. Pendampingan yang melibatkan...
Sebanyak 56 atlet kategori beginner putra dan putri dari sejumlah kota di Indonesia mengikuti Kapolres Salatiga Padel Cup 2026 di Padel Beans, Salatiga, Sabtu-Minggu (27–28/6). Kejuaraan yang digelar Polres Salatiga bersama Pengurus Besar Padel Indonesia Kota Salatiga ini menjadi bagian dari peringatan Hari Bhayangkara sekaligus upaya memperkenalkan olahraga padel serta mendorong pembinaan atlet muda.
Jelang HUT Bhayangkara, PBPI Salatiga gelar Kapolres Cup 2026
Sebanyak 56 atlet kategori beginner putra dan putri dari sejumlah kota di Indonesia mengikuti Kapolres Salatiga Padel Cup 2026 di Padel Beans, Salatiga, Sabtu-Minggu (27–28/6). Kejuaraan yang digelar Polres...
Sebanyak 2.935 atlet taekwondo dari enam provinsi mengikuti Gubernur Jateng Cup Taekwondo Open Tournament 2026 di GOR Jatidiri Semarang yang resmi dibuka Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sabtu (27/6). Kejuaraan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Tengah memperkuat pembinaan olahraga sejak usia dini guna mencetak atlet berprestasi dan berdaya saing di tingkat internasional.
GOR Jatidiri Dipenuhi Ribuan Atlet, Gubernur Jateng Cup Taekwondo 2026 Berlangsung Meriah
Sebanyak 2.935 atlet taekwondo dari enam provinsi mengikuti Gubernur Jateng Cup Taekwondo Open Tournament 2026 di GOR Jatidiri Semarang yang resmi dibuka Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sabtu (27/6)....
Desa Kranggan di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen karena berhasil mengembangkan potensi desa melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan BUMDes. Saat menghadiri Festival Pande Besi dan Opor Bebek, Jumat (26/6), Taj Yasin meminta seluruh OPD menjadikan desa tersebut sebagai rujukan Program Desa Dampingan guna mempercepat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Taj Yasin Minta OPD Jateng Tiru Desa Kranggan, Model Pengembangan Desa yang Sukses Dongkrak Ekonomi Warga
Desa Kranggan di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen karena berhasil mengembangkan potensi desa melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat,...
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengundi Gebyar Hadiah Samsat 2026 periode I di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (26/6), sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang taat. Pengundian yang dipimpin Sekda Jawa Tengah, Sumarno, membagikan hadiah senilai Rp385,5 juta dan emas 22,5 gram guna mendorong kepatuhan masyarakat serta mendukung digitalisasi pembayaran pajak melalui QRIS Bank Jateng.
Pemprov Jateng Tebar Hadiah Rp385,5 Juta dan Emas 22,5 Gram untuk Wajib Pajak Kendaraan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengundi Gebyar Hadiah Samsat 2026 periode I di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (26/6), sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang...
Muat Lebih

POPULER

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan puluhan miliar rupiah untuk pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan ruas jalan provinsi di kawasan Pantura Barat pada 2026. Kebijakan yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat Rembug Pembangunan di Kota Tegal, Senin (22/6/2026), bertujuan memulihkan kemantapan jalan yang menurun akibat curah hujan tinggi sekaligus mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Jalan Pantura Barat Jadi Prioritas, Pemprov Jateng Gelontorkan Puluhan Miliar Rupiah untuk Perbaikan dan Pemeliharaan
Turunnya Populasi Sapi Potong Berimbas Pasokan di RPH Salatiga Dampaknya Picu Kenaikan Harga Daging
Turunnya Populasi Sapi Potong Berimbas Pasokan di RPH Salatiga Dampaknya Picu Kenaikan Harga Daging
Dieng Caldera Race 2026 yang berlangsung pada 19–21 Juni di kawasan Dieng, Jawa Tengah, menarik ribuan pelari dari berbagai daerah dan mancanegara. Kategori 25K menjadi favorit karena menghadirkan rute baru menuju puncak Gunung Sindoro yang lebih menantang. Peserta harus menghadapi elevasi ekstrem dan suhu dingin pegunungan, namun tetap disuguhi panorama alam khas Dieng yang memukau sepanjang lintasan.
Menembus Dingin 14 Derajat, Ribuan Pelari Serbu Dieng Caldera Race 2026