RASIKAFM.COM | UNGARAN – SD Negeri Susukan 04, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, menghadapi tantangan besar dalam memberikan layanan pendidikan inklusif. Dari 144 murid, terdapat 23 anak berkebutuhan khusus (ABK) yang tersebar di kelas 1 hingga 6. Namun, keterbatasan tenaga pendidik membuat mereka hanya ditangani seorang guru pendamping yang sehari-hari sebenarnya berprofesi sebagai pustakawan.

Rina Puspitasari, pustakawan yang sejak 2024 merangkap sebagai guru pendamping siswa inklusif, menuturkan tugas ini dijalani dengan sepenuh hati.

“Awalnya guru kelas kerepotan karena suasana belajar sering terganggu bila anak inklusif tantrum. Maka kami sepakat membuat ruang khusus inklusi agar murid reguler dan inklusi sama-sama bisa belajar dengan nyaman,” jelas Rina ditemui di sela kegiatan mengajarnya, Senin (15/9/2025).

Rina mengaku mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus secara otodidak. Baginya, hubungan yang terjalin bukan sekadar guru dan murid, melainkan layaknya keluarga.

“Kami memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Kalau ada yang tantrum, kuncinya sabar dan memahami,” tambahnya.

Keterbatasan tenaga pendidik diakui oleh Plt Kepala SDN Susukan 04, Agus Wijayanto. Ia menyebut hingga kini sekolah belum memiliki guru khusus inklusi. Bahkan ruang kelas inklusi memanfaatkan bekas rumah dinas penjaga sekolah karena bangunan belum memadai.

“Dengan jumlah 23 anak, idealnya ada dua ruang kelas dengan masing-masing guru pendamping. Minimal ada tambahan tenaga khusus agar Bu Rina bisa kembali ke tugas utamanya sebagai pustakawan,” terangnya.

Agus menambahkan, pembelajaran anak inklusif dibagi dua sesi: pagi untuk kelas 1–3 dan siang untuk kelas 4–6. Meja kursi pun masih sederhana, sebagian menggunakan model lesehan.

“Kami berharap ada perhatian dari dinas pendidikan untuk sarana prasarana maupun penambahan pendamping,” ujarnya.

Sementara Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

“Anak-anak inklusi seharusnya didampingi guru BK atau minimal psikolog. Tahun 2026 saya harap sudah ada anggaran khusus untuk layanan ini, termasuk alat peraga dan pelatihan pendamping,” tegasnya.

Menurutnya, peran pendamping sangat penting agar perkembangan siswa inklusif tidak terabaikan. Kalau hanya mengandalkan pustakawan, menurut Joko bebannya terlalu berat. Padahal, sekolah-sekolah wajib menerima anak inklusif.

“Maka pemerintah harus hadir, baik melalui penambahan tenaga profesional maupun pembangunan ruang kelas khusus,” tambahnya. (win)