Semarang – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Semarang di Ruang Lokakrida Lantai 8, Gedung Moch Ikhsan, Balai Kota Semarang, Rabu (29/3/2023). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melakukan pengawasan peredaran makanan dan minuman di Bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kunjungan tersebut juga didampingi oleh BPJS, Staf Ahli Menteri Kesehatan, dan BPOM.
“Tadi ada tanya jawab terkait dengan peredaran makanan di Kota Semarang, kemudian nanti dari tim akan mengunjungi pasar Peterongan. Diharapkan di Kota Semarang, peredaran makanan dan minuman ini sudah siap, yang beredar makanan sehat, termasuk juga pengendalian inflasi yang kita harapkan juga harga-harga jangan naik,” ujar Mbak Ita, sapaan akrab wali kota perempuan pertama di Ibu kota Jawa Tengah tersebut.
Fokus pengawasan kali ini adalah jajanan takjil di pasar serta makanan dan minuman yang mengandung pewarna. Dari hasil pengawasan makanan yang beredar di Kota Semarang maupun Provinsi Jawa Tengah menjelang dan selama Ramadan tahun ini, dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya cenderung menurun. Baik dari jumlah maupun jenis temuan terhadap produk TIE (Tanpa Izin Edar), kadaluwarsa, rusak, maupun bahan berbahaya pada pangan takjil.
Pemerintah Kota Semarang sendiri membentuk tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) yang meliputi BPOM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan, Satpol PP dan OPD lainnya. Pemkot Semarang juga telaseh menyiapkan mobil laboratorium sehingga pengecekan kandungan makanan dapat lebih fleksibel dilakukan di lapangan. Harapannya, dengan mobil lab ini dalam sehari dapat lima hingga tujuh lokasi yang didatangi.
“Kami juga menyampaikan ke DPR RI bahwa di Kota Semarang ini baru saja melakukan pengadaan mobil yang khusus, semacam mobil lab jadi untuk ngecek makanan-makanan yang beredar. Itu kita bawa juga ke Peterongan sehingga di sana bisa ngecek,” tutur Mbak Ita.
Sementara itu, Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menjelaskan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Menurutnya, pada Bulan Ramadan, masyarakat berlomba-lomba membuat makanan dan minuman untuk takjil yang nantinya akan dijual maupun dibagi-bagikan ke tempat ibadah maupun panti asuhan sehingga menjadi perhatian Pemerintah.
“Dari hasil kunjungan kerja ini kami berharap akan menghasilkan rekomendasi kepada mitra kerja utama BPOM RI untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar masyarakat dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, bermutu, dan bergizi,” tandas Charles.
