URL audio tidak tersedia.

RASIKA 105.6 FM

"KAWAN PEMANDU JALAN"

[posts_like_dislike]
Minat pria di Kabupaten Semarang mengikuti program Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi terus meningkat hingga kuota layanan gratis tahun 2026 sebanyak delapan akseptor telah terpenuhi. Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang, Dewanto Laksono, mengatakan di Ungaran, Selasa (30/6/2026), peningkatan tersebut dipicu kesadaran perencanaan keluarga dan pertimbangan ekonomi, sehingga pemerintah berencana mengusulkan penambahan anggaran agar lebih banyak masyarakat dapat terlayani.

Mbak Google

KABAR RASIKA

Faktor Ekonomi Dorong Minat KB Pria di Kabupaten Semarang

Faktor Ekonomi Dorong Minat KB Pria di Kabupaten Semarang

Faktor Ekonomi Dorong Minat KB Pria di Kabupaten Semarang

Akseptor KB memanfaatkan layanan Mobil Unit Pelayanan KB Keliling milik DP3AKB Kabupaten Semarang. Foto: IST/ DP3AKB Kab. Semarang
Akseptor KB memanfaatkan layanan Mobil Unit Pelayanan KB Keliling milik DP3AKB Kabupaten Semarang. Foto: IST/ DP3AKB Kab. Semarang
featured-img

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Minat pria di Kabupaten Semarang untuk mengikuti program Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi terus menunjukkan tren peningkatan. Selain meningkatnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga, kondisi ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang mendorong pasangan membatasi jumlah anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang, Dewanto Laksono, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap KB pria semakin tinggi. Bahkan, kuota layanan MOP gratis yang disediakan pemerintah tahun 2026 sebanyak delapan akseptor telah terpenuhi, meski tahun anggaran baru memasuki pertengahan dan masih ada masyarakat yang mengantre.

“Target MOP tahun ini delapan akseptor dan semuanya sudah terpenuhi. Bahkan sekarang masih ada yang antre, sementara anggaran yang tersedia hanya cukup untuk delapan orang,” ujarnya saat dikonfirmasi di Ungaran, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dewanto, peningkatan minat tersebut dipengaruhi semakin tingginya kesadaran para suami untuk ikut bertanggung jawab dalam program keluarga berencana. Tidak sedikit pria yang secara sukarela memilih menjalani MOP karena merasa jumlah anak sudah cukup dan ingin melindungi kesehatan istrinya yang dinilai masih berpotensi hamil. Selain itu, pertimbangan ekonomi juga menjadi faktor penting. Menurutnya, masyarakat kini semakin memperhitungkan kemampuan ekonomi keluarga sebelum memutuskan memiliki anak.

“Orang tua sekarang berpikir panjang karena memiliki anak berarti juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga kebutuhan hidup lainnya. Faktor ekonomi menjadi salah satu yang mendorong masyarakat ikut program KB agar jumlah anak dapat direncanakan sesuai kemampuan keluarga,” jelasnya.

DP3AKB Kabupaten Semarang mengalokasikan anggaran sebesar Rp10.080.000 untuk layanan MOP gratis tahun ini atau Rp1.260.000 per akseptor dengan target delapan peserta. Sementara untuk Metode Operasi Wanita (MOW), target tahun 2026 sebanyak 150 akseptor.

“Realisasi MOW di semester pertama sekitar 60 akseptor,” lanjutnya.

Melihat tingginya antusiasme masyarakat, DP3AKB berencana mengusulkan penambahan anggaran pada perubahan APBD 2026 agar kuota layanan MOP gratis dapat ditambah.

“Kami akan mencoba mengusulkan penambahan anggaran pada perubahan APBD. Antusiasme masyarakat cukup tinggi sehingga kami berharap lebih banyak warga bisa terlayani,” kata Dewanto.

Dewanto menambahkan, layanan MOP gratis hanya dapat diakses melalui program yang difasilitasi DP3AKB karena kuota ditentukan berdasarkan anggaran.

“Bagi masyarakat yang ingin menjalani MOP secara mandiri dapat mengakses layanan di rumah sakit tertentu dengan biaya sendiri,” tandasnya. (win)

BACA JUGA :

Komisi A DPRD Salatiga Soroti Tunggakan Biaya Pasien RSUD hingga Milyaran
Komisi A DPRD Salatiga Soroti Tunggakan Biaya Pasien RSUD hingga Milyaran
BPJS Kesehatan mencatat kepesertaan JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen penduduk Indonesia hingga akhir 2025. Dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan 2025, Direktur Utama Prihati Pujowaskito menyebut layanan kesehatan dimanfaatkan 725,3 juta kali, didukung penguatan layanan digital, jaringan fasilitas kesehatan, serta kondisi Dana Jaminan Sosial yang tetap sehat untuk menopang SDM produktif.
JKN Catat 725 Juta Layanan Kesehatan Sepanjang 2025, Kepesertaan Tembus 98,62 Persen
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Layanan Online Psikolog Gratis (Logis) di Semarang, Kamis (2/7/2026), untuk memperluas akses pendampingan kesehatan mental tanpa biaya. Masyarakat dapat berkonsultasi secara privat melalui aplikasi JNN Ext 2 pada hari dan jam layanan yang ditetapkan, dengan psikolog dari delapan rumah sakit milik Pemprov Jateng, sebagai langkah deteksi dini masalah psikologis dan pengurangan stigma.
Warga Jateng Kini Bisa Konsultasi Psikolog Gratis Secara Online lewat Logis
Pemerintah mengubah strategi penanggulangan tuberkulosis (TBC) dengan melakukan skrining aktif dari rumah ke rumah guna menemukan 1,08 juta kasus sepanjang 2026. Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Senin (29/6/2026), karena hingga pertengahan tahun baru sekitar 800 ribu penderita terdeteksi sehingga percepatan penemuan kasus diperlukan untuk memutus rantai penularan dan meningkatkan keberhasilan pengobatan.
Lawan TBC! Wamenkes Minta Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

Tinggalkan komentar

Tinggalkan komentar

INFOGRAFIS

Kabar Terkini

POPULER

DPC PPP Kabupaten Semarang mulai menyusun strategi menghadapi Pemilu 2029 dengan memperkuat konsolidasi organisasi dan menyasar generasi milenial serta pemilih pemula. Hal itu disampaikan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Semarang Zaenudin di Ungaran, Kamis (16/7/2026), usai kepengurusan baru periode 2026–2031 menerima SK DPP. Langkah tersebut dilakukan melalui pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa serta peningkatan pendidikan politik bagi kader muda.
PPP Kabupaten Semarang Bidik Pemuda dan Pemilih Pemula Hadapi Pemilu 2029
Puluhan korban dugaan penipuan pembelian rumah di Perumahan Bandarjo Village Permai, Kecamatan Ungaran Barat, mengadukan kasus tersebut ke Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Rabu (15/7/2026). Para korban menuntut pengembang mengembalikan dana sekitar Rp1,4 miliar setelah proyek mangkrak, rumah tidak kunjung dibangun, dan sebagian sertifikat belum diterbitkan. DPRD meminta pengembang menuntaskan pengembalian dana hingga September 2026 serta menunda penerbitan izin proyek sampai seluruh persoalan konsumen selesai.
Puluhan Korban Perumahan Bandarjo Village Permai Mengadu ke DPRD, Tuntut Refund Rp1,4 Miliar
Forum Pelanggan Air Minum Nasional (FORPAMNAS) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IV di Yogyakarta, Jumat (17/7/2026), yang diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai provinsi. Forum ini membahas pembentukan badan regulator air minum, menyusun program kerja serta memilih kepengurusan periode 2026–2030 guna memperkuat perlindungan hak pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan Perumda Air Minum, dan mempererat kolaborasi dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan.Munas IV FORPAMNAS di Yogyakarta mendorong pembentukan regulator air minum, memperkuat hak pelanggan, dan meningkatkan pelayanan Perumda Air Minum.
FORPAMNAS Dorong Pembentukan Badan Regulator Air Minum, Munas IV Resmi Digelar di Yogyakarta