KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

107 ASN Pemkab Semarang Tak Hadir Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, Ini Penyebabnya

107 ASN Pemkab Semarang Tak Hadir Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, Ini Penyebabnya

107 ASN Pemkab Semarang Tak Hadir Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, Ini Penyebabnya

Bupati Semarang Ngesti Nugraha bersama seluruh ASN di lingkungan Pemkab Semarang melaksanakan acara halal bihalal di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, Rabu (25/3/2026). Foto: win

RASIKAFM.COM | UNGARAN – Sebanyak 107 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang tercatat tidak masuk kerja pada hari pertama setelah cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah. Kendati demikian, seluruh ASN yang tidak hadir dipastikan memiliki keterangan resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan laporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Semarang, puluhan ASN tersebut tidak masuk kerja karena berbagai alasan kedinasan maupun kondisi pribadi.

“Rinciannya, sebanyak 34 ASN masih menjalankan tugas dinas luar, terutama dalam kegiatan pengamanan arus balik Lebaran, bersama instansi terkait seperti Satpol PP, 7 ASN yang tengah menjalani tugas belajar, 46 ASN mengambil cuti, serta 20 ASN sakit,” jelas Bupati Semarang Ngesti Nugraha usai acara halal bihalal dengan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Semarang di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, Rabu (25/3/2026).

Ngesti menegaskan bahwa tidak ada satu pun ASN yang mangkir tanpa keterangan.
“Yang tanpa keterangan nol, artinya seluruhnya memiliki izin resmi,” tegasnya.

Meski jumlah ASN yang tidak masuk cukup banyak, Ngesti memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. ASN yang telah kembali bertugas diminta segera menyesuaikan ritme kerja setelah libur panjang Lebaran.
Selain itu, para pegawai juga diingatkan untuk segera menyelesaikan berbagai pekerjaan yang sempat tertunda selama masa libur dan cuti bersama.

“Momentum hari pertama kerja ini juga masih ada kegiatan silaturahmi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), serta open house,” lanjutnya.

Namun demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Seluruh OPD diminta tetap memprioritaskan pelayanan publik secara maksimal.

“Mulai hari ini kita minta langsung tancap gas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mungkin masih ada silaturahmi di OPD, tetapi pelayanan harus tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Terkait sistem kerja, Pemkab Semarang memastikan hingga saat ini belum menerapkan kebijakan work from home (WFH). Seluruh ASN tetap bekerja secara normal dari kantor (work from office/WFO), sembari menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. (win)

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Polres Semarang menyiapkan satuan tugas penegakan hukum untuk mengantisipasi perjudian atau praktik botoh dalam Pilkades serentak 2026. Pengamanan juga mencakup potensi konflik antarcalon dan isu lokal di 140 desa pada 19 kecamatan. Sebanyak 787 personel disiapkan dan diperkuat personel BKO serta satu SST Brimob dengan sistem rayonisasi.
Cegah Pilkades di Kabupaten Semarang Jadi Arena Judi, Polisi Siapkan Satgas Penegakan Hukum
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Semarang dan Jawa Tengah pada Selasa, 6 Oktober 2026, didominasi kondisi cerah hingga berawan. Hasil pengamatan pukul 05.30 WIB mencatat suhu udara Semarang 27,7°C dengan kelembapan 75%. Suhu harian diprakirakan berkisar 27–36°C dengan kelembapan 40–75%, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian pegunungan Jawa Tengah bagian tengah.
09 Oktober 2026: Cuaca Semarang Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Pegunungan
Pemkab Semarang memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB-P2 hingga 31 Oktober 2026. Wajib pajak yang membayar sampai batas waktu tersebut tidak dikenai sanksi administrasi keterlambatan sebesar 1 persen. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung kesehatan fiskal dan likuiditas keuangan daerah.
Bayar PBB-P2 Sebelum 31 Oktober, Warga Kabupaten Semarang Bebas Denda
Persoalan pengelolaan dan lelang tanah Bondo Deso di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan diajukan terkait masuknya tanah bengkok Kepala Dusun Borangan Heny Affandi dalam daftar lelang. Kedua pihak menyatakan siap memberikan keterangan dan dokumen kepada aparat penegak hukum.
Polemik Tanah Bondo Deso, Kadus Borangan, Mulai Babak Baru. Seperti apa?
[pekok2]