TEGAL — Kabar baik bagi ribuan nelayan di Kota Tegal. Setelah sempat berhenti beroperasi selama tiga bulan akibat persoalan sertifikasi, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Pelabuhan Jongor kini kembali melayani kebutuhan BBM nelayan.
Kepastian operasional SPBUN tersebut mendapat perhatian langsung dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau Pelabuhan Jongor, Senin (22/6/2026). Dalam kunjungannya, Luthfi berdialog dengan nelayan dan pengelola SPBUN untuk memastikan layanan bahan bakar yang menjadi urat nadi aktivitas melaut tetap berjalan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Riswanto, mengungkapkan bahwa SPBUN sempat berhenti beroperasi karena terkendala proses sertifikasi dan perizinan.
“Pak Gubernur mendesak pemerintah pusat agar SPBUN ini tetap bisa beroperasi meski masih dalam masa transisi,” ujar Riswanto.
Menurut dia, kendala utama saat ini adalah proses aktivasi Online Single Submission (OSS) di Kementerian ESDM. Salah satu syarat operasional SPBUN adalah kepemilikan sertifikat standar yang masih dalam proses penyelesaian.
Berkat dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Tegal, dan koordinasi dengan Pertamina, SPBUN akhirnya diperbolehkan kembali beroperasi hingga Oktober 2026 sambil menuntaskan seluruh persyaratan yang dibutuhkan.
Tak hanya soal BBM, nelayan juga menyampaikan persoalan lain yang selama ini menghambat aktivitas mereka, yakni pendangkalan sejumlah alur pelayaran seperti Sungai Kaligung atau Kalibacin, Kali Kemiri, dan Kali Sibelis.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Luthfi meminta seluruh pihak terkait bergerak cepat agar persoalan yang dihadapi nelayan tidak berlarut-larut.
“Harus clear. Kita tidak mau akses yang dibutuhkan nelayan ini terganggu. Izinnya harus dipenuhi sesuai standar,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, menjelaskan bahwa kawasan pelabuhan saat ini juga menghadapi persoalan keterbatasan kapasitas. Dari sekitar 1.200 kapal aktif yang beroperasi, kolam pelabuhan hanya mampu menampung sekitar 600 kapal.
Kondisi tersebut diperparah dengan masih adanya sekitar 18 bangkai kapal bekas kebakaran yang belum seluruhnya berhasil dievakuasi. Tahun ini, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 juta untuk menarik lima bangkai kapal, sementara sisanya akan ditangani secara bertahap.
“Harapannya penarikan bangkai kapal ini bisa meningkatkan kapasitas kolam pelabuhan dan memperlancar aktivitas nelayan,” kata Endi.
Melalui kunjungan ini, Pemprov Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, mulai dari ketersediaan BBM, pendangkalan alur pelayaran, hingga penataan dan pengembangan kawasan pelabuhan agar aktivitas ekonomi pesisir semakin lancar.
