KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Putaran Pemilu 2024 Segera Dimulai, Ganjar: Kita Udah Nabung Untuk Anggaran

Putaran Pemilu 2024 Segera Dimulai, Ganjar: Kita Udah Nabung Untuk Anggaran

Putaran Pemilu 2024 Segera Dimulai, Ganjar: Kita Udah Nabung Untuk Anggaran

SEMARANG – Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah yang telah menyiapkan dan menyusun anggaran untuk Pemilu 2024. Perubahan dan kenaikan sejumlah indeks, membuat anggaran yang diusulkan KPU Jateng sebesar Rp 2,4 Triliun.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Jateng Ikhwanudin saat bertemu Ganjar dalam rangka persiapan Pilkada dan Pemilu 2024 di kantornya, Selasa (5/4). Anggaran tersebut nantinya dibagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten.

“Sesuai permendagri itu harus ada kesepakatan bersama antara gubernur dengan bupati wali kota. Kita berharap koordinasinya terutama terkait honor AD HOC,” katanya.

Ikhwanudin mengatakan, dari sharing anggaran tersebut diharapkan Pemprov Jateng bisa mengambil alih honorarium AD HOC yang pada PIlkada 2018 ditanggung oleh kabupaten kota. Akibatnya, muncul perbedaan besaran honor.

“Sehingga harapannya nanti bisa ditanggung propinsi dari PPK, PPS maupun KPPS. Angkanya kalau dihitung itu 1 Triliun lebih,” ucapnya.

Ikhwanudin menjelaskan, kenaikan anggaran dalam usulan yang diberikan itu juga dipengaruhi perubahan sejumlah indeks. Selain honorarium Ad Hoc, kata Ikhwan, juga terdapat kenaikan jumlah pemilih dan TPS.

“Itu yang menyebabkan kenaikan angka untuk kebutuhan pilkada. Jadi nanti RP 1 T untuk honor, sisanya untuk operasional. Lainnya ditanggung kabupaten kota,” ujarnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya mengapresiasi persiapan dini yang dilakukan KPU Jateng untuk Pilkada dan Pemilu 2024. Secara umum, Ganjar memastikan rapat pembahasan terkait anggaran ini akan segera dilakukan.

“Kita akan review indeks-indeks biaya yang ada sehingga betul2 bisa efisien, karena saya tanya ternyata untuk biliknya pengadaan baru karena yang lama sudah dilelang. Sehingga ya kita mesti siap,” katanya.

Di sisi lain, Ganjar mengatakan Pemprov Jateng telah ‘menabung’ anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Setidaknya pada 2023 mendatang, sudah ada RP 900 Miliar yang siap dianggarkan untuk KPU Jateng menyelenggarakan Pemilu.

“Sehingga kalau nanti kita separuh asumsinya siapkan 1,2 t rasarasanya tidak terlalu berat untuk tambahan berikutnya,” tandasnya.

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Persoalan pengelolaan dan lelang tanah Bondo Deso di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan diajukan terkait masuknya tanah bengkok Kepala Dusun Borangan Heny Affandi dalam daftar lelang. Kedua pihak menyatakan siap memberikan keterangan dan dokumen kepada aparat penegak hukum.
Polemik Tanah Bondo Deso, Kadus Borangan, Mulai Babak Baru. Seperti apa?
Polres Semarang menyiapkan satuan tugas penegakan hukum untuk mengantisipasi perjudian atau praktik botoh dalam Pilkades serentak 2026. Pengamanan juga mencakup potensi konflik antarcalon dan isu lokal di 140 desa pada 19 kecamatan. Sebanyak 787 personel disiapkan dan diperkuat personel BKO serta satu SST Brimob dengan sistem rayonisasi.
Cegah Pilkades di Kabupaten Semarang Jadi Arena Judi, Polisi Siapkan Satgas Penegakan Hukum
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Semarang dan Jawa Tengah pada Selasa, 6 Oktober 2026, didominasi kondisi cerah hingga berawan. Hasil pengamatan pukul 05.30 WIB mencatat suhu udara Semarang 27,7°C dengan kelembapan 75%. Suhu harian diprakirakan berkisar 27–36°C dengan kelembapan 40–75%, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian pegunungan Jawa Tengah bagian tengah.
09 Oktober 2026: Cuaca Semarang Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Pegunungan
Pemkab Semarang memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB-P2 hingga 31 Oktober 2026. Wajib pajak yang membayar sampai batas waktu tersebut tidak dikenai sanksi administrasi keterlambatan sebesar 1 persen. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung kesehatan fiskal dan likuiditas keuangan daerah.
Bayar PBB-P2 Sebelum 31 Oktober, Warga Kabupaten Semarang Bebas Denda
[pekok2]