KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Bawaslu Salatiga Dorong Pengawasan Partisipatif untuk Pilkada 2024

Bawaslu Salatiga Dorong Pengawasan Partisipatif untuk Pilkada 2024

Bawaslu Salatiga Dorong Pengawasan Partisipatif untuk Pilkada 2024

Bawaslu Kota Salatiga mengadakan sosialisasi pengawas pemilu partisipatif di Hotel Grand Wahid, Kamis (22/8/2024), dengan tema "Peluncuran Peta Kerawanan Pilkada 2024 di Kota Salatiga". Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan Pilkada dengan mengidentifikasi potensi kerawanan dan pelanggaran pemilihan.
Foto Arief Rasika
Bawaslu Kota Salatiga menggelar sosialisasi pengawas pemilu partisipatif yang digelar di Hotel Grand Wahid, Salatiga

RASIKAFM.COM | SALATIGA – Bawaslu Kota Salatiga terus berupaya meningkatkan kualitas pengawasan Pilkada 2024. Salah satunya melalui sosialisasi pengawas pemilu partisipatif yang digelar di Hotel Grand Wahid, Salatiga, Kamis (22/8/2024).

Sosialisasi kali ini mengusung tema “Peluncuran Peta Kerawanan Pilkada 2024 di Kota Salatiga”. Pemetaan ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi kerawanan serta pelanggaran pemilihan melalui indikator yang menjadi ukuran kerawanan.

Komisioner Bawaslu Salatiga Lukman Fahmi menyampaikan, Pilkada 2024 akan segera dibuka pada 27 Agustus mendatang. “Artinya sudah di depan mata, kita akan mengetahui bakal calon yang akan mengikuti kontestasi,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap kegiatan ini mampu meningkatkan sinergi antar stakeholder. Baik Bawaslu, KPU, pemerintah, partai politik maupun masyarakat.

Komisioner Bawaslu Jateng Sosiawan yang hadir menegaskan, seluruh masyarakat diharapkan dapat ikut menjadi pengawas partisipatif. “Bila terjadi kondisi-kondisi tertentu di lapangan, diharapkan ikut mengawasi, syukur-syukur bisa pro aktif melapor ke Bawaslu,” ujarnya.

Sementara itu dalam rangka memastikan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berlangsung aman dan adil, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Salatiga resmi meluncurkan Peta Kerawanan Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Salatiga, Dayusman Junus menekankan pentingnya peta kerawanan ini sebagai langkah antisipatif untuk mencegah potensi masalah dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Harapan kami, potensi kerawanan dapat dikelola dan dimitigasi bersama stakeholder sehingga setiap gangguan dapat dicegah sedini mungkin,” ujar Fahmi.

Ia juga mengingatkan bahwa Pilkada yang tinggal hitungan bulan menuntut kesiapan semua pihak dalam menjaga keamanan dan keadilan proses demokrasi ini. Hal ini penting agar calon pemimpin terpilih benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat tanpa ada gangguan berarti.

Muhammad Amin dari Bawaslu Jawa Tengah turut mengingatkan pentingnya menjaga suasana pesta demokrasi agar tetap riang dan jauh dari ketegangan. “Pemilu adalah pesta rakyat. Jangan biarkan menjadi sesuatu yang mencekam,” tegasnya.

Peluncuran peta kerawanan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memastikan Pilkada 2024 di Salatiga berlangsung lancar dan damai.

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada 896 PPPK paruh waktu di Halaman Kantor Pemkot Salatiga, Senin (28/9/2026). Perpanjangan berlaku 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027 sebagai kelanjutan masa kerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pemkot juga meluncurkan tiga inovasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.
896 PPPK di Salatiga kembali Terima SK Perpanjangan Kontrak
Pemkab Semarang mendorong Wisata Edukasi Setepeng di Bergas Lor menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi masyarakat, termasuk ASN dan non-ASN menjelang pensiun. Budidaya ayam petelur dan ikan menjadi salah satu pilihan usaha yang dapat dipelajari secara langsung. Kawasan seluas sekitar 2,2 hektare itu juga akan dikembangkan dengan tanaman buah dan komoditas lainnya.
Wisata Edukasi Setepeng Jadi Tempat Belajar Usaha, Bupati Semarang Sasar ASN Jelang Pensiun
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
11 Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Salatiga Lolos Administrasi
Jateng Guyub menggelar aksi penolakan rencana pembangunan geothermal di kawasan Gunung Ungaran dan Gunung Lawu sejak Selasa (22/9/2026). Gerakan yang disebut menghimpun elemen masyarakat dari 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah itu dilakukan dengan berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.
Massa Gelar Aksi Longmarch Gedong Songo-Kantor Gubernur Jateng, Suarakan Penolakan Geothermal
[pekok2]