KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Berharap Posisi Wawali, Sri Wahyuni Ketua Iwapi Salatiga Daftar di PDIP

Berharap Posisi Wawali, Sri Wahyuni Ketua Iwapi Salatiga Daftar di PDIP

Berharap Posisi Wawali, Sri Wahyuni Ketua Iwapi Salatiga Daftar di PDIP

Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Salatiga, Sri Wahyuni, menjadi satu-satunya bakal calon Wakil Walikota perempuan yang secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran ke DPC PDIP pada Minggu, 19 Mei 2024. Sri Wahyuni mengungkapkan keputusannya untuk maju sebagai calon Wakil Walikota dalam Pilwakot Salatiga 2024 dengan alasan realistis, mengingat konstelasi politik di Salatiga.
Foto dok IST
Ketua IWAPI Salatiga Sri Wahyuni

RASIKAFM.COM | SALATIGA – Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Salatiga, Sri Wahyuni menjadi satu-satunya Bakal calon (Balon) Wakil Walikota Salatiga perempuan yang secara resmi mengembalikan formulir ke DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Minggu (19/5/2024).

Sri Wahyuni mengatakan, maju dalam bursa Pilwakot Salatiga 2024 mendaftar sebagai balon Wakil Walikota. Pilihan posisi nomor dua itu, bukan tanpa alasan tapi lebih realistis melihat konstelasi politik di Kota Hati Beriman.

“Saya pemain baru, jadi cukup tahu diri dan memahami proses. Kemudian, soal perempuan ini majunya saya supaya menginspirasi dan syukur bisa mewakili aspirasi perempuan,” terangnya.

Politisi Nasdem sekaligus pengusaha itu mengaku, sebagai kandidat yang dinilai membawa representasi perempuan ingin mengajak semua perempuan Salatiga lebih maju serta sejahtera.

Ia mengaku, atas alasan itu diharapkan pula seluruh komponen kelompok perempuan dapat mendukung serta memilihnya manakala mendapatkan rekomendasi partai.

“Selain ke PDIP, saya juga mendaftar ke PKB kemudian ke Partai Nasdem. Semua, masih cair partai maupun para kandidat yang maju untuk berdampingan,” bebernya.

Pihaknya mengaku, apabila ke depan dalam proses yang ada tidak mendapat rekomendasi bakal menerima. Kegagalan, dinilai kesuksesan yang tertunda.

Seluruh tahapan yang ditempuh sekarang kata dia, tidak lain sarana turut ambil bagian dalam upaya menjadikan Salatiga sejahtera, unggul, dan maju.

“Saya percaya dan yakin sejumlah kelompok perempuan mendukung saya. Ini semua masih berproses walau semua belum komplit akan ada waktu perkenalan,” tandas Sri Wahyuni.

Knowledge

Kabar Terkini

POPULER

Persoalan pengelolaan dan lelang tanah Bondo Deso di Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan diajukan terkait masuknya tanah bengkok Kepala Dusun Borangan Heny Affandi dalam daftar lelang. Kedua pihak menyatakan siap memberikan keterangan dan dokumen kepada aparat penegak hukum.
Polemik Tanah Bondo Deso, Kadus Borangan, Mulai Babak Baru. Seperti apa?
Polres Semarang menyiapkan satuan tugas penegakan hukum untuk mengantisipasi perjudian atau praktik botoh dalam Pilkades serentak 2026. Pengamanan juga mencakup potensi konflik antarcalon dan isu lokal di 140 desa pada 19 kecamatan. Sebanyak 787 personel disiapkan dan diperkuat personel BKO serta satu SST Brimob dengan sistem rayonisasi.
Cegah Pilkades di Kabupaten Semarang Jadi Arena Judi, Polisi Siapkan Satgas Penegakan Hukum
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Semarang dan Jawa Tengah pada Selasa, 6 Oktober 2026, didominasi kondisi cerah hingga berawan. Hasil pengamatan pukul 05.30 WIB mencatat suhu udara Semarang 27,7°C dengan kelembapan 75%. Suhu harian diprakirakan berkisar 27–36°C dengan kelembapan 40–75%, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian pegunungan Jawa Tengah bagian tengah.
09 Oktober 2026: Cuaca Semarang Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Pegunungan
Pemkab Semarang memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB-P2 hingga 31 Oktober 2026. Wajib pajak yang membayar sampai batas waktu tersebut tidak dikenai sanksi administrasi keterlambatan sebesar 1 persen. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung kesehatan fiskal dan likuiditas keuangan daerah.
Bayar PBB-P2 Sebelum 31 Oktober, Warga Kabupaten Semarang Bebas Denda
[pekok2]