KABAR RASIKA

Faskes Mitra BPJS Kesehatan Siap Jalani Kredensialing dan Rekredensialing

Faskes Mitra BPJS Kesehatan Siap Jalani Kredensialing dan Rekredensialing

Faskes Mitra BPJS Kesehatan Siap Jalani Kredensialing dan Rekredensialing

Foto Dok. BPJS

Pekalongan, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan melakukan serangkaian kegiatan kredensialing terhadap fasilitas kesehatan (faskes) seperti apotik, optik, klinik dan dokter keluarga, Rabu (20/01). Kali ini kegiatan kredensialing dilakukan pada optik di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sony Tito Nugroho mengatakan bahwa kredensialing merupakan kegiatan peninjauan dan penyimpanan data-data faskes berkaitan dengan pelayanan profesinya yang mencakup lisensi, perizinan, analisa pola praktik dan sertifikasi. Setelah serangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah kualifikasi faskes.

“Kualifikasi merupakan proses evaluasi untuk menyetujui atau menolak faskes apakah dapat diikat dalam kerja sama dengan BPJS kesehatan yang penilaiannya didasarkan pada aspek administrasi dan teknis pelayanan. Jadi faskes yang nanti terpilih benar-benar memenuhi aspek-aspek yang telah ditetapkan BPJS Kesehatan dan berkualitas untuk melayani peserta JKN-KIS,” tutur Sony.

Sony menjelaskan, agar kepuasan dan kenyamanan peserta JKN-KIS terjaga, mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan melalui mitra kerja BPJS Kesehatan harus dipastikan melewati proses seleksi dan penilaian secara berkala setiap tahun.

Proses kredensialing ini disambut baik oleh Kepala Optik Central Optical, Deddy Anggoro, saat ditemui di sela-sela proses kredensialing. Menurut Deddy, proses kredensialing memang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan sudah beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Menurut saya perlu dilakukan proses kredensialing ini untuk memastikan bahwa optik kami memang layak untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kami berkomitmen akan berusaha menyediakan kacamata sesuai kebutuhan peserta JKN-KIS. Kami juga berharap Optik Central Optical bisa menjadi solusi pilihan peserta JKN-KIS akan kebutuhan kacamata di Kabupaten Pekalongan,” jelas Deddy.

Sebagai penyedia alat kesehatan bagi peserta JKN-KIS, maka setiap optik wajib melalui proses kredensialing maupun rekredensialing. Kredensialing dilakukan optik yang baru akan menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan rekredensialing diperuntukkan bagi optik yang sudah bekerja sama dan akan melanjutkan kerja sama. Kegiatan kredensialing dan rekredensialing semata-mata dilakukan dalam upaya menjaga mutu yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebagai mitra BPJS Kesehatan.(ma/ey)

BACA JUGA :

BPJS Kesehatan memperkuat pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui peningkatan tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut dibahas dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026), untuk menjaga keberlanjutan program, mutu pelayanan, dan keselamatan pasien.
INAHAFF 2026, BPJS Kesehatan Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan JKN
BPJS Kesehatan Cabang Ungaran berkolaborasi dengan Klinik Ungaran Sari Medika Congol menggelar pemeriksaan Pap Smear gratis bagi peserta JKN, Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini menyasar perempuan dengan hasil skrining kesehatan berisiko untuk mendorong deteksi dini kanker serviks dan memperluas akses layanan kesehatan preventif.
BPJS Kesehatan Ungaran Gelar Gebyar Pap Smear 2026, Dorong Deteksi Dini Kanker Serviks
Anita Susanty (43), ibu empat anak asal Lombok yang tinggal di Ungaran, berhasil melewati pengobatan kanker payudara stadium tiga selama enam bulan. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ia menjalani operasi dan kemoterapi tanpa terbebani biaya pengobatan. Pemeriksaan terakhir menunjukkan sel kanker yang sebelumnya terdeteksi sudah tidak ditemukan.
Enam Bulan Berjuang Melawan Kanker, JKN Dampingi Pengobatan Anita hingga Tuntas
BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat rutin memeriksa status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyusul penyesuaian data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan, peserta yang dinonaktifkan dapat memperbarui data melalui desa, kelurahan, atau Dinas Sosial serta mengajukan reaktivasi sesuai persyaratan yang berlaku.
Ramai Isu Penonaktifan PBI, BPJS Dorong Peserta Rutin Cek Status Keaktifan
Muat Lebih

INFOGRAFIS

TERKINI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan mahasiswa agar bijak menggunakan layanan paylater dan pinjaman online dalam kegiatan LIKE IT! 2026 di Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (20/11/2026). Tunggakan pembayaran dapat tercatat dalam SLIK OJK dan berpotensi memengaruhi penilaian kredit, bahkan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen di sektor atau perusahaan tertentu.
Punya Tunggakan Paylater? Hati-hati, Bisa Jadi Penghambat Saat Melamar Kerja
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan mahasiswa agar bijak menggunakan layanan paylater dan pinjaman online dalam kegiatan LIKE IT! 2026 di Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (20/11/2026). Tunggakan...
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah mengikuti Grand Closing Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT!) 2026 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (20/11/2026). Melalui permainan edukatif, talkshow, dan kompetisi, kegiatan kolaborasi BI, Kementerian Keuangan, OJK, serta LPS ini mengajak generasi muda memahami pengelolaan uang, investasi, dan risiko keuangan.
Ratusan Mahasiswa Antusias Ikuti LIKE IT! 2026 di Undip, Belajar Keuangan Sambil Berburu Hadiah
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah mengikuti Grand Closing Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT!) 2026 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (20/11/2026)....
Sejumlah nasabah PT BPR Inti Ambarawa Sejahtera (IAS) di Ambarawa, Kabupaten Semarang, mengaku kehilangan dana simpanan akibat dugaan penarikan tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Kuasa hukum menyebut potensi kerugian satu kelompok nasabah mencapai lebih dari Rp762 juta. Kasus tersebut kini diproses melalui jalur pidana di Polres Ungaran dan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Ungaran.
Vinata Kaget Saat Ambil Uang di BPR Inti Ambarawa Sejahtera, Saldo Rp40 Juta Raib, Rencana Nikah Gagal
RASIKAFM.COM | UNGARAN – Sejumlah nasabah PT BPR Inti Ambarawa Sejahtera (IAS) mengaku kehilangan uang simpanan mereka. Uang yang selama bertahun-tahun dipercayakan kepada lembaga perbankan tersebut diduga...
Hubungan Kepemimpinan Suportif Kepala Sekolah dengan Stres Kerja Guru dan Staf: Studi Korelasional di SMPN 2 Kalikajar
  Febriana Adi Kurniawan dan Ika Ariyanti Program Magister Administrasi Pendidikan UKSW Stres kerja dapat menurunkan kesejahteraan dan kinerja guru, sementara kepala sekolah berperan penting membentuk...
Hubungan Kepemimpinan Suportif Kepala Sekolah dengan Stres Kerja Guru dan Staf Studi Korelasional di SMPN 2 Kalikajar
Hubungan Kepemimpinan Suportif Kepala Sekolah dengan Stres Kerja Guru dan Staf: Studi Korelasional di SMPN 2 Kalikajar
Penelitian terhadap 33 guru dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 2 Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, menemukan hubungan positif, rendah, dan signifikan antara kepemimpinan suportif kepala sekolah dan stres...
Muat Lebih

POPULER

Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang menyiapkan pengembangan Politeknik Bhakti Semesta di Salatiga yang kini berada di bawah pengelolaannya. Selain mengusulkan perubahan nama menjadi Udinus Salatiga, kampus tersebut berencana membuka program studi Teknik Informatika, meningkatkan kualitas dosen dan infrastruktur, serta menargetkan akreditasi unggul dalam waktu maksimal dua tahun.
Udinus Siapkan Kampus Salatiga, Teknik Informatika dan Rekayasa Keamanan Siber jadi Unggulan
Pemkab Semarang mulai memetakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menggandeng Kejari Ambarawa melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab piutang, mengoptimalkan penagihan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penanganan akan mempertimbangkan kondisi wajib pajak dan kelayakan piutang.
Piutang PBB Menumpuk, Pemkab Semarang Gandeng Kejari untuk Penagihan
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
Masih Marak Galian C Ilegal di Kabupaten Semarang, DPRD Minta Pemkab Tak Lepas Tangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 12 kawasan industri baru yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjanjikan penyelesaian perizinan paling lambat 30 hari melalui koordinasi lintas instansi dan pembentukan Desk Investasi. Pengembangan kawasan ini diharapkan menarik investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jateng Tambah 12 Kawasan Industri Baru, Ijin Segera Terbit
[pekok2]