KAWAN PEMANDU JALAN

KABAR RASIKA

Ganjar Pranowo Minta Dilakukan Intervensi yang Sudah Direncanakan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Ganjar Pranowo Minta Dilakukan Intervensi yang Sudah Direncanakan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Ganjar Pranowo Minta Dilakukan Intervensi yang Sudah Direncanakan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten prioritas menjadi sorotan. Ganjar melakukan verifikasi dan validasi data pada awal tahun, dan meminta agar segera dilakukan intervensi yang sudah direncanakan. Isu ini muncul di beberapa daerah, termasuk akses sekolah yang jauh dan mindset warga yang lebih memilih bekerja daripada sekolah.
Pemprov Jateng
memimpin Rakor Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 17 kabupaten prioritas di Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Semarang, Senin (27/3/2023).

Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berupaya mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten prioritas. Setelah melakukan verifikasi dan validasi data pada awal tahun, Ganjar meminta agar segera lakukan intervensi yang sudah direncanakan.

Hal itu disampaikan Ganjar usai memimpin Rakor Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 17 kabupaten prioritas di Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Semarang, Senin (27/3/2023). Selain RTLH, air, jamban hingga listrik, putus sekolah dan pengangguran menjadi faktor penyebab tingginya kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

“Mulai dieksekusi beberapa program untuk intervensi kemiskinan ekstrem, umpama tadi soal rumah tidak layak huni, jamban, air bersih, nah ini dikejar anak yang tidak sekolah,” kata Ganjar.

Isu ini muncul di sejumlah daerah, Ganjar mengatakan di antaranya diketahui alasan karena akses sekolah yang jauh. Selain itu, karena mindset warga yang lebih memilih kerja daripada sekolah.

Terlepas dari itu, Ganjar meminta kepada sejumlah kabupaten prioritas agar segera menuntaskan verifikasi dan validasi data. Khususnya Purbalingga dan Pemalang yang belum mencapai seratus persen.

“Saya minta cepat verifikasi, satu minggu ini selesai dan yang sudah terdata segera dibereskan, dikerjakan,” tegasnya.

Adapun langkah intervensi, kata Ganjar, yang sudah masuk dalam rencana APBN dan APBD segera dieksekusi. Sedangkan data yang di luar sumber tersebut, kata Ganjar, bisa mengoptimalkan sumber lain seperti Baznas maupun CSR.

“Maka saya minta kawan-kawan konsentrasinya di kemiskinan ekstrem saja, agar kami bisa menangani dengan cepat dan terima kasih kawan-kawan dari kabupaten bekerjanya cukup cepat,” tegasnya.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerbitkan SK Gub No 465/13 Tahun 2023 tentang satgas penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi Jateng. Satgas ini bertugas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng.

Adapun 17 Kabupaten itu di antaranya Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.

Kabar Terkini

POPULER

Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah (ZKGT) menjadi salah satu upaya memperkuat mitigasi bencana di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Hal itu dibahas dalam Forum Konsultasi Publik di Hotel Aston Semarang, Senin (28/9/2026), untuk menyamakan pemahaman serta mendorong pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan dan kesiapsiagaan masyarakat.
Peta Zona Gerakan Tanah Kabupaten Semarang-Salatiga Dibahas, Mitigasi Jadi Perhatian
Trans Banyumas Mengubah Budaya Bertransportasi di Daerah
Trans Banyumas: Mengubah Budaya Bertransportasi di Daerah
Seorang siswa kelas 4 SD Hj Isriati Moenadi, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berinisial R diduga menjadi korban perundungan oleh teman sekelas pada Rabu (23/9/2026). R mengalami sejumlah memar, luka di belakang telinga, bibir pecah, serta trauma setelah kejadian. Pihak sekolah mengaku telah memberikan konsekuensi kepada siswa yang terlibat dan menyiapkan pembinaan serta upaya pemulihan kondisi psikologis korban.
Diduga Jadi Korban Perundungan Berulang, Siswa SD Hj Isriati Moenadi Ungaran Alami Luka hingga Trauma
Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada 896 PPPK paruh waktu di Halaman Kantor Pemkot Salatiga, Senin (28/9/2026). Perpanjangan berlaku 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027 sebagai kelanjutan masa kerja dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Pemkot juga meluncurkan tiga inovasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital.
896 PPPK di Salatiga kembali Terima SK Perpanjangan Kontrak
[pekok2]